HMINEWS.COM

 Breaking News

Budaya Korupsi, Momok Penyelewangan Akuntabilitas Publik

October 18
07:17 2008

Pemberitaan korupsi di media-media mungkin saat ini berada di puncak kepopuleran yang selalu menjadi berita utama dan dijadikan buah bibir dalam pengungkapannya. Sebenarnya permasalahan ini sudah lama mencuat di media-media bahkan sudah menjadi menu utama publik sehari-hari.

Tapi lagi dan lagi pemberitaan itu hanya sekedar pemberitaan belaka. Hanya sebuah laporan yang beranak-pinak tanpa arah yang signifikan. Kemungkiran-kemungkiran dibiarkan di sana. Soal keberlanjutan kasus korupsi pun hanya isapan jempol belaka.

Bahkan kasus-kasus yang terungkap sudah merupakan berita yang dianggap biasa-biasa saja.  Pelakunya pun adem ayem bila berhadapan dengan hukum. Mungkin anggapan mereka ini masalah biasa jadi tidak perlu sampai panik atau apa pun itu yang mengagetkan. Hanya disambut dengan senyuman manis seakan-akan itu sebuah penyambutan bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Korupsi yang sudah membudaya sebenarnya merupakan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Salah satu akibat buruk perilaku korup adalah kerugian keuangan Negara yang tidak sedikit jumlahnya. Terbukti dengan temuan berdasarkan trend kenaikan kerugian keuangan Negara yang menurut catatan akhir Indonesian Corruption Watch pada tahun 2004 mencapai Rp. 4,3 triliun, tahun 2005 mencapai Rp 5,3 triliun dan tahun 2006 meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 14,4 triliun.

Amannya tindakan ini pun diindikasikan dalam prakteknya melibatkan banyak pihak atau bisa disebut dengan korupsi berjamaah. Keterlibatan semua lini juga semakin kuatnya posisi aman mereka para pelaku koruptor tersebut. Bahkan institusi kejaksaan yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang semestinya malah dijadikan sarang mafia-mafia peradilan dan dijadikan tempat jual-beli perkara. Kejaksaan Agung dijadikan tempat tawar-menawar kasus korupsi yang akan diadili di pengadilan, yang bisa dengan tiba-tiba mengeluarkan dalih penangguhan kasus atau tidak ditemukannya potensi korupsi. Belum lagi instansi-instansi pemerintah yang lain, seperti  Departemen Agama RI, Departemen Pendidikan yang seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, demikian juga Departemen Kesehatan RI yang seharusnya mengurusi kesehatan secara fisik bangsa Indonesia.

Keprihatinan tentang masalah korupsi di Indonesia ini sempat dilansir oleh sebuah lembaga penelitian ekonomi independen terdahulu yang berasal dari Hongkong–Independent Comitte Anti Corruption (ICAC)– sudah masuk dalam 10 besar negara paling Korup di dunia. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Transparency International (TI) yang bermarkas di Berlin, bahwa 10 negara paling korup tersebut adalah Nigeria, Pakistan, Kenya, Banglades, Cina, Kamerun, Venezuela, Indonesia, Rusia, dan India.

Apabila dilihat dari sisi sejarah sebenarnya berbicara korupsi itu sudah ada sejak dulu. Bahkan selalu dihadirkan di forum-forum resmi dan selalu menjadi headline di media-media. Masyarakat juga telah mengetahui banyak informasi tindakan ini yang notabene mengarah pada tindakan kriminal Negara serta tentang perlunya mengikuti kaidah-kaidah hukum dan tentang akibat-akibat yang bisa ditimbulkannya.

Namun sampai saat ini hasilnya masih tetap belum  sesuai dengan harapan masyarakat. Korupsi masih saja berkelanjutan sampai pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Keberadaan mereka pun kian samar karena berlindung di balik badan-badan atau instansi-instansi yang dianggap bersih, seperti Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Kejaksaan Agung. Walau pun saat ini belum terbukti sepenuhnya bahwa instansi-instansi tersebut bersih dari tindakan korupsi.

Selain itu pemerintah juga tampaknya masih menghadapi problem kredibilitas. Kekecewaan akan kredibilitas pemerintah ini sudah begitu mengkhawatirkan.  Sampai timbulnya public judgement yang menyatakan bahwa korupsi adalah manisfestasi budaya bangsa. Yang tanpa disadari korupsi ini sudah merupakan kebiasaan yang lumrah dan wajar. Dianggap sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif lama ini pula yang telah melahirkan  bibit-bibit korupsi yang semakin nyata.

Disamping permasalahan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,  rendahnya kualitas pelaporan yang diajukan juga suatu masalah dan sebagai kendala yang sulit sekali terdeteksi. Hal tersebut bergantung kepada tindakan pemerintah itu sendiri dalam menangani korupsi itu pada sendi-sendi lembaga pemerintahan. Walaupun memang sudah ada regulasi yang tegas yang tertuang dalam UU No.3/1971 namun adanya regulasi itu tidak menjadi jaminan pemerintah terhadap masyarakat untuk bisa full action memberantas korupsi. Terbukti dengan perkembangan korupsi akhir-akhir ini yang semakin meraja lela.

Dari situlah timbul sikap sinisme masyarakat terhadap pemerintah yang menyatakan bahwa hasil survey menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik dianggap sangat lazim oleh 75% responden. Sebanyak 65% responden bahkan tidak hanya menduga tentang praktik korupsi tetapi terlibat secara langsung dalam praktik ini terutama menyangkut pejabat pemerintah. Dalam penelitian UNDP, dari 40% responden yang telah melihat kasus korupsi, kurang dari 10% yang dilaporkan. Responden rumah tangga menempati persentase tertinggi dalam hal tidak melaporkan kasus korupsi (98%). Hal yang kurang lebih sama terjadi pada hasil penelitian ICW. Sebanyak 43,7% responden tidak melaporkan korupsi; 29,9% menegur dan 26% melaporkan. Survei UNDP menemukan bahwa alasan utama tidak melaporkan korupsi karena mereka tidak tahu ke mana harus melapor (51%), kasus tidak dapat dibuktikan (34%), proses yang berbelit-belit dan panjang (27%) dan menganggap investigasi tidak akan dilakukan meski telah dilaporkan (20,8%).

Dari data itu juga bisa dijadikan alasan yang mendasar masyarakat untuk berani menyatakan sikap sinisme ini terhadap berbagai upaya pemecahan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia memang sudah sedemikian parah sehingga tidak mungkin bisa diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya.

Hal tersebut berarti terdapat penanganan yang tidak serius dari pemerintah yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dan hasil yang sama dengan penanganan-penanganan sebelumnya. Sehingga suatu kinerja yang sia-sia apabila dalam penanganannya hanya mencakup tindakan anti-korupsi tanpa adanya tindakan upaya pencegahan dari segala lini pemerintahan.

Membicarakan sikap sinisme masyarakat, hal tersebut berkaitan erat dengan akuntabilitas publik yaitu peran publik dalam mengawasi pemerintah dalam hal ini mengarah pada kinerja yang efektif. Akuntabilitas publik itu sendiri dipastikan mengarah kepada Sistem Pemerintahan yang Baik atau Good Governance. Akuntanbilitas publik ini pula dijadikan tantangan utama yang harus dihadapi  pemerintah dalam menjalani kinerjanya. Posisi akuntabilitas berada dalam ilmu social  dengan berbagai cabang ilmu social lainnya, seperti ekonomi, adminitrasi, politik, perilaku, dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat berkaitan dengan sikap dan semangat pertanggung jawaban seseorang.

Akuntabilitas merupakan elemen terpenting pada Good Governance yang didasari oleh prinsip-prinsip Good Governance. Berdasarkan itu pula akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan atau bisa diartikan sebagai indicator terhadap penilaian kinerjanya. Apabila bersinggungan kinerja pemerintahan dapat dinilai baik atau buruknya.

Masyarakat Transparansi Indonesia menegaskan prinsip-prinsip Good Governance itu diantaranya adalah :

Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan akuntabilitas bila dilihat secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut.

Konsep akuntabilitas di Indonesia selalu ditekankan pada semua aspek instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan khususnya dalam menjalankan fungsi administrasi kepemerintahan. Penerapan ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat pasca era reformasi pada tahun 1998 yang merupakan perlawanan suara mereka yang sempat terhenti pada masa orde baru karena pada masa itu konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten yang merupakan penyebab lemahnya birokrasi dan pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan financial dan administrasi Negara Indonesia.

Namun pada kenyataannya di Indonesia pada era reformasi implementasi akuntabilitas ini tidak seperti yang diharapkan. Tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kepercayaan publik mulai dinodai dengan penyelewengan atas konsep akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas publik ini sering kali dijadikan suatu ajang penyimpangan bagi semua lini instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan yaitu dengan menyalahgunakan wewenang.

Belum lagi otonomi daerah sejak diberlakukannya yang harapan awalnya mengalihkan pelayanan masyarakat dari pusat ke daerah supaya dapat berjalan dengan efektif tidak kalah hebatnya layaknya pemindahan penyakit korupsi ini dari para elit pusat ke para elit local. Hanya terjadi pergeseran tindakan korupsi saja.

Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menurut Transparency International, Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia. seorang analis Bank Dunia di Indonesia mengatakan bahwa tingkat korupsi di aras daerah tidak kalah dari korupsi di pusat, seiring dengan otonomi daerah. Bahkan, dengan mengutip hasil survey BPK di sejumlah daerah, hampir 75% responden percaya terjadi praktek korupsi yang signifikan di daerahnya seiring berlakunya otonomi daerah. Sedangkan Kastorius Sinaga, Konsultan Bantuan Teknis Skala Kecil Bank Pembangunan Asia (ADB), mengemukakan bahwa dana bantuan ADB dalam jumlah 36-40 persen hilang akibat korupsi di tiga propinsi penerima dana ADB yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, dan NTB.

Selain mengembalikan kepercayaan masyarakat, pembenahan di semua lini pun harus ditangani secara serius. Terutama perbaikan pada sector ekonomi. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu untuk perbaikan ekonomi:

Pertama, hukum. Dengan kerangka hukum yang baik dan memadai untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, didukung penerapan secara konsisten, termasuk sangsi bagi yang melanggar, akan ada dorongan regulasi (regulatory driven) yang memaksa semua pihak untuk patuh (comply).

Kedua, ekonomi. Di sini lebih ditekankan kinerja pasar, di mana masyarakat dan investor menilai sebuah perusahaan dari kinerja (performance). Jika ada dorongan pasar (market driven) akan terbentuk sistem di pasar yang secara otomatis memberikan penghargaan dan penilaian yang lebih tinggi pada perusahaan yang terbukti menerapkan GCG dan memiliki kinerja baik. Sistem itu juga menghukum mereka yang tidak baik, terefleksikan pada penurunan harga saham perusahaan, atau penurunan kepercayaan investor dan masyarakat internasional kepada suatu negara.

Ketiga, etika. Untuk dorongan etika (ethics driven) dibutuhkan kesadaran dari semua pihak agar berperilaku, berusaha, dan bekerja dengan etika (conformance). Ethics driven dapat diumpamakan sebagai kasta tertinggi, karena penerapan good governance bukan lagi karena ada peraturan yang mengharuskan, atau karena jika tidak dilakukan, kita tidak dianggap sebagai perusahaan atau tempat berusaha yang menarik lagi.

Menghadapi permasalah Negara yang cukup pelik ini membutuhkan perbaikan semua aspek terutama penegasan hukum yang akan berpengaruh terhadap penegakkan hukum yang mengarah pada implementasi akuntabilitas publik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap accuntability tersebut. (Nofry Ryantie; Sumber : Indonesia Corruption Watch, 24/01/2007, [MTI] [JurnalTransparansi Edisi 17/Feb 2000] [Jurnal Transparansi Online], Bisnis Indonesia, 25/03/2003, Detik.com, 15/7/2003, Kompas 21/6/2003, Bisnis Indonesia, 17/01/2008)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.