Sejarah mencatat bahwa perubahan mendasar sejumlah negara di dunia, banyak diantaranya digerakan oleh kaum muda. Demikian pula fase dan periodisasi sejarah perkembangan bangsa Indonesia, yang diawali dari issu nasionalisme yang dimotori kaum muda yang tergabung dalam kelompok studi “Boedi Oetomo” pada tahun 1908.

Kemudian pada fase selanjutnya, semangat nasionalisme ditindaklanjuti dengan komitmen penyatuan identitas kebangsaan, kebahasaan dan tanah air yang satu, sebagaimana disumpah-ikrarkan pemuda pada tahun 1928, “…bertoempah darah jang satoe, berbangsa jang satoe dan mendjoendjoeng bahasa persatuan …”. Dan sampai pada puncaknya, pada tanggal 17 Agustus 1945, identitas ke-Indonesia-an diproklamirkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Rentetan fase pergerakan kaum muda di masa perjuangan, disatukan oleh komitmen untuk mencapai kemerdekaan, serta terbebas dari penjajahan yang dilakukan oleh kaum kolonial. Dan setelah cita-cita Indonesia merdeka tercapai, tidak berarti bahwa gerakan kaum muda juga terhenti sampai di situ.

Sejarah pergelokan Indonesia mencatat sejumlah bentuk gerakkan massa kaum muda pasca Indonesia Merdeka, yang dipersatukan oleh idealisme untuk mengawal arah kebijakan pembangunan nasional yang dijalankan oleh kekuasaan, agar tetap konsisten pada jalur yang sebagaimana mestinya.

Kekuasaan Orde Lama di bawah kepemimpinan Sukarno, yang menjalankan kekuasaanya sejak awal Indonesi merdeka pada tahun 1945, akhirnya ditumbangkan oleh gerakan massa pemuda pada tahun 1966, melalui gerakan yang dikenal dengan Tritura. Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto, kemudian tampil mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Orde Lama. Meski kekuasaan Orde Baru mampu melewati serangan gencar mahasiswa dalam Peristiwa Malari pada tahun 1974, tetapi terbukti tidak sanggup menghadang aksi gerakan reformasi mahasiswa di tahun 1998, sehingga kekuasaan Orde Baru juga akhirnya tumbang di tangan mahasiswa pada saat itu. Melewati masa kekuasaan Orde Baru itulah, kemudian digantikan oleh era yang disebut dengan Era Reformasi, yang oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai momentum transisi untuk mengembalikan rumusan jati diri ke-Indonesia-an yang sesungguhnya, yakni melalui penataan ulang terhadap tatanan kebangsaan dan kebijakan kenegaraan, yang dalam bentuknya dilakukan melalui perbaikan sejumlah sistem. Diantaranya dilakukan untuk mengamandemen sejumlah pasal UUD 1945, sebagai jalan masuk untuk menyempurnakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis berada di bawahnya.

Penyempurnaan tatanan baru ke-Indonesia-an era reformasi yang sangat fundamental itulah, yang diharapkan menjadi bagian terpenting dari manajemen baru pembangunan nasional, untuk menyesuaikan kebutuhan internal, serta tuntutan eksternal terhadap perubahan tatanan dunia baru yang sedang bergerak begitu pesat dan cepat. Tidak kurang lebih dari semua itu, diharapkan menjadi bagian untuk merekonstruksi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap berbagai fenomena yang dihadapinya, sebagai konsekuensi dari keterpasungan paradigma monolitik yang dibangun oleh kekuasaan Orde Baru.

Rentetan dari fase kegemilangan gerakan kaum muda Indonesia itu, belakangan kemudian seperti menjadi suatu anomali dalam setiap kali menterjemahkan eksistensi kepemudaan. Sepertinya tidaklah absah membicarakan soal-soal kepemudaan dan eksistensinya, kalau tidak mengungkapkan latar belakang kegemilangan pergerakan yang telah dilakukannya.. Akibatnya, membicarakan soal kepemudaan, sering kali terjebak pada pengunggulan “citra” ketimbang substansi dari keunggulan gerakan kaum muda itu sendiri dalam melakukan perubahan.

Fenomena terhadap pengunggulan citra pergerakan kaum muda tersebut, ikut pula mewarnai praktek pergerakan mahasiswa dalam dekade terakhir, sebagaimana disaksikan dalam perjalanan era reformasi sampai saat ini, dimana citra sering-sering dijadikan tameng untuk mengunggulkan pergerakannya. Diantara sekian tokoh pergerakan kaum muda saat ini, sepertinya mulai terjebak kehilangan arah terhadap peta reformasi, sebagaimana telah dijabarkan lebih jauh dalam berbagai dimensi kebijakan pembangunan nasional. Padahal secara jujur dikatakan — untuk tidak mengingkari — bahwa keseluruhan tindak lanjut dari arah kebijakan pembangunan nasional dalam dekade terakhir, tidak lain adalah bagian dari agenda tuntutan gerakan reformasi kaum muda itu sendiri.

Gerakan kepemudaan yang mengalami deviasi seperti itu, dikatakan Irman Gusman (2000), penyebabnya karena; Pertama, proses pendobrakan yang banyak dilakukan kaum muda dalam beberapa kesempatan terakhir, lebih disebabkan hanya karena karakter alamiah mereka yang cenderung anti kemapanan, bukan lahir dari komitmen dan visi masa depan yang telah tertata jelas. Kedua, komitmen dan tekad yang dilakukan dalam pergerakannya, tidak disertai dengan kalkulasi dan skenario yang matang, sehingga kadang justru memberi keuntungan pada pihak-pihak lain, dan resikonya kadang berbalik arah, yang sekalian sering-sering bertentangan dari apa yang diharapkannya.

Konsekuensi lebih jauh dari kenyataan pergerakan kaum muda seperti itu, adalah semakin fenomenalnya pola gerakan yang dilakukan sejumlah aktivis kepemudaan dalam paruh terakhir, dimana cenderung lebih bernuansa pada pola gerakan yang massif dan pragmatis, ditandai dengan merebaknya pola-pola gerakan kepemudaan yang cenderung hanya untuk tujuan jangka pendek yang sifatnya untuk kepentingan personal dan terbatas, ketimbang memikirkan bagaimana rumusan agenda reformasi yang diperjuangkannya mampu memberi implikasi pada perbaikan sistem terhadap penyelenggaraan negara untuk meningkatkan derajat dan martabat, serta kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan itu, dapat dicermati data yang termuat dalam salah satu buku yang diterbitkan Pengurus KNPI Sulsel (Mempersiapkan Generasi Baru, 2005), dapat ditarik amsal terhadap surutnya dinamika aktivitas kepemudaan, bahwa dari sekian jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun dalam KNPI, sebagian besar diantaranya mengalami kemandegan yang luar biasa. Buku tersebut mengurai penyebabnya, tidak lain karena keberadaan sejumlah organisasi kepemudaan dimaksud, mulai kehilangan eksistensi akibat keterjebakannya pada dua arah jalan buntu, antara kebutuhan jangka panjang di satu sisi, dan kebutuhan jangka pendek pada sisi yang lain.
Sementara bentangan orientasi terhadap lingkungan strategis yang melingkupinya, menuntut adanya peran pembaharuan secara nyata dari kaum muda sebagai moral force dan agen perubahan sosial (agent of social change).

Berbarengan dengan kemandegan peran organisasi kepemudaan itu, muncul suatu fenomena baru, dimana ketika kebijakan sistem multi partai diberlakukan sebagai bagian dari agenda reformasi, pada saatnya sejumlah partai politik kemudian didirikan, dan bersamaan dengannya kemudian didirikan pula organisasi kepemudaaan partai politik bersangkutan, yang secara struk-tural merupakan bagian inheren dari partai politik. Secara faktual, organisasi semacam ini kemudian justru lebih mampu menunjukkan agresifitas dan karya nyatanya di tengah-tengah masyarakat, yang oleh karena justru diprakarsai oleh sejumlah eksponen mantan aktivis kepemu-daan yang unggul di zamannya.

Pada kenyataan seperti itu, persoalannya menjadi ambivalen terhadap eksistensi kaum muda sebagai agen perubahan sosial (agent of social change) pada satu sisi, sekaligus pada sisi yang lain sebagai pewaris kepemimpinan bangsa di masa datang, yang oleh Taufiq Abdullah (ed, 1974) dikemukakan bahwa keberadaan generasi muda dalam suatu bangsa, bukanlah semata suatu gejala demografis, tetapi juga merupakan suatu gejala sosiologis dan historis. Dengan arti lain, bahwa munculnya generasi muda tidak semata hanya untuk mengisi suatu generasi baru dalam masyarakat, tetapi merupakan subjek potensial bagi adanya suatu perubahan dinamis dalam lingkungan sosial kemasyaratan dan kenegaraan.

Banyak pihak keliru memahami pengertian regenerasi, sehingga banyak kaum muda selalu ingin mencoba melepaskan generasinya dari rangkaian generasi lainnya, kemudian masing-masing ingin mengunggulkan periodisasi zamannya secara sendiri-sendiri. Padahal regenerasi secara galibnya, tidak diartikan pada pengertian dari orang ke orang, tetapi pada sejauhmana nilai-nilai dan sistem yang ada, dapat terjadi proses transformasi sebagaimana idealnya.

Itulah sehingga rangkaian teks yang menyatakan “setiap generasi memiliki zamannya sendiri”, tidak diartikan putusnya rangkaian misi pergerakan pemuda dari yang satu dengan lainnya, tetapi merupakan satu rangkaian “nilai” gerakan yang kontekstual. Amsal nyata terhadap soal ini, dapat dicermati bagaimana fase pergerakan kaum muda pada masa pra-kemerdekaan, nampak jelas terurai rangkaian tahapan missi gerakan yang diembannya, mulai dari issu nasionalisme, penyatuan kebangsaan, sampai pada puncak pencapaian kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana mencoba memahami rangkaian fase gerakan kaum muda pasca Indonesia merdeka? (Busthomi Rifa’i)