Presiden SBY diminta untuk minta maaf kepada rakyat dengan mengadakan pidato kepresidenan atas tidak konsistennya alokasi dana pendidikan yang ternyata tidak mencapai 20 persen. Pernyataan itu dilontarkan oleh Ade Irawan koordinator pelayanan publik Indonesia Corruption Watch  pada Konferensi Pers tentang Anggaran Pendidikan  yang diadakan oleh Koalisi  Pendidikan (ICW, AUDITAN, SEKNAS FITRA, Suara Ibu Peduli, YLKI, Sarikat Guru) di markas ICW Jl. Kalibata IVD No. 6 Jakarta Selatan.

Ketidakkonsisten pemerintah terlihat pada penyampaian nota keuangan APBN 2008 yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan akan mengalami tambahan sebesar Rp. 46,15 trilyun. Namun dalam pembahasan akhir pemerintah dan DPR tanggal 23 Oktober 2008 justru disepakati hanya sebesar Rp. 30,3 trilyun atau turun sebesar Rp. 15,94 trilyun (35%).
Pernyatan itu juga memperlihatkan ketidak seriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan tidak memprioritaskan pendidikan sebagai sesuatu hal yang penting. “hal tersebut  memperlihatkan bahwa tidak adanya keinginan pemerintah untuk memberikan anggaran pendidikan 20% dan merupakan angka akal-akalan saja” ujar Ade.

Koalisi Pendidikan meminta kepada pemerintah dan DPR untuk menyampaikan kepada publik perihal anggaran pendidikan secara transparan. Rakyat jangan ditakut-takuti dengan krisis global yang kemudian membuat beban APBN. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk perlu mengawasi pelaksanaan anggaran pendidikan.”pemerintah tahun-tahun ini semestinya terbuka terhadap publik, misalnya anggaran ini digunakan untuk apa?. Tanpa 20% kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam dunia pendidikan” Tambah Ade. (Sugiyantie)