Isu politik nasional yang menyeret Sri Sultan Hamengku Buwono XI maju ke RI I terus bergulir. Namun tarik ulur antar kepentingan dari pihak yang siap menggususung Sultan maju ke RI 1 dan pihak yang bersiskukuh memepertahankan Sultan tetap menjadi kepala daerah Jogajakarta masih terjadi.

Hal tersebut mengemuka dalam sebuah seminar yang digelar The Indonesian Power for Democrasy (IPD) di Kampus UGM, Jogjakarta, pekan silam. Hadir sebagai pembicara diantaranya dosen politik UKDW J.Kristiadi, dosen politk UGM Iketut Permana, sejarahwan Yogykarta PJ. Sujarwo, dan pengamat ekonomi Faisal Basri.

J. Kristiadi menilai bahwa sosok Sultan sangat berpeluang maju ke RI 1. Hasil survey menempatkan posisi Sultan berada di urutan ketiga setelah Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kepastian Sultan untuk berkata secara terbuka mengenani keinginan dirinya menjadi Capres harus segera di utarakan. “Ini persoalan politik bukan batinan, jadi harus ada pernyatan yang jelas dari Sultan,”Ucap Kristiadi. Faisal Basri menilai para pemimpin Indonesia mengalami krisis ideologis  pasca pemerintahn Soekarno, bahkan saat ini banyak sekali muncul tokoh-tokoh politik yang lebih mengkampanyekan dirinya dari pada ideologi yang di usungnya. Sehingga kata Faisal, bila masyarakat Yogya dan Sri Sultan sudah siap maju menjadi Capres maka ideology yang diusungnya harus segera dimunculkan.

Iketut Permana mengomentari  dari segi konsep kepemimpinan dirinya  menilai system kepemimpinan yang berjalan hingga saat ini tidak bisa menciptakan sosok pemimpin seperti founding father.

Lebih lanjut Iketut menyarankan bagi siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden harus berani menyatakan manifesto “dari rakyat untuk rakyat dan demi rakyat”, yang dalam bahasa Faisal seorang pemimpin  harus memahami rakyat bukan rakyat yang harus memahami pemimpin.

Keistemewaan Jogja

Sementara itu PJ. Sujarwo mengatakan dalam aspek histories sebenarnya perlu dilihat bahwa Jogyakarta berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan republik Indonesia sehingga RUU keistemewaan yang diusungkan masyarakat Yogyakarat tidak perlu menjadi kecemburuan daerah lain. “Namun senyatanya justru pemerintah pusat dinilainya telah menghambat RUU Keistimewaan Yogyakarta bisa kelar dengan membuat RUU tandingan yang itu jauh dari akar pemahaman mengenai  sejarah Yogya” tuturnya. (Lutsfi Siswanto)