Krisis ekonomi global yang mencengangkan dan mencengkeram banyak negara sekarang ini harus membuka mata pemerintah Indonesia. Pemerintah semestinya lebih melindungi dan berpihak pada pasar rakyat, daripada harus membela pasar modal dan pasar bebas yang terbukti gagal dalam menciptakan kesejahteraan.

Demikian dikatakan Ketua Pengurus Majelis Nasional Korps Himpunan Mahasiswa Islam (PMN KAHMI) Fuad Bawazier dalam acara halal bihalal dan HUT KAHMI ke 42, di gedung Lemhanas, (18/10).  “Pemerintah harus meninggalkan sikap keblingernya. Jangan lagi mau menjadi murid yang patuh pada Bank Dunia dan IMF yang meminta kita masuk dalam pasar bebas,” ujar Fuad.

Acara halal bihalal dan HUT KAHMI ke 42 ini dihadiri alumni HMI berbagai periode, Pengurus KAHMI berbagai kota, serta kader-kader HMI. Hadir juga ketua Partai Hanura, Wiranto, yang memberikan orasi politik di acara tersebut.

Fuad menyatakan, bangkrutnya berbagai perusahaan internasional tidak hanya membuat bingung berbagai kalangan di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia. Tapi di negara dunia pertama, tempat dimana globalisasi dan pasar bebas diterompetkan. “Krisis global harus dijadikan waktu yang tepat untuk kita menolak neoliberalisme dan kapitalisme global serta kembali ke Pasal 33 UUD 1945 seperti keinginan the founding fathers bangsa ini,” tegas Fuad.

Bagi Fuad, secara prinisip kapitalisme global telah meminta  pasar modal dan pasar bebas lebih dilindungi pemerintah daripada pasar rakyat. Padahal pasar bebas dan pasar modal terdiri dari para pelaku yang sedikit jumlahnya,bersifat elitis dan spekulatif. Mereka juga bekerja secara abstrak dan  tidak menciptakan banyak lapangan kerja dengan hot money (uang panas) yang dimainkan. Meski tidak meningkatkan angka tenaga kerja, tapi para pelaku hot money ini justru dianggap yang mampu meningkatkan devisa oleh pemerintah. “Sementara pasar rakyat jelas.Pelakuanya riil berjuta-juta, lokasinya jelas ada dimana dengan aktifitas 24 jam dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja,” ujar mantan menteri keuangan di era Orde Baru ini.

Selama ini, lanjut Fuad, apa yang terjadi di pasar modal selalu menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian. Padahal itu salah, sebab yang harusnya menjadi ukuran adalah bagaimana membangun pasar rakyat yang sebenarnya. “Pemerintah sekarang harus kembali ke jalan yang lurus dan tunduk pada amanah the founding fathers daripada ke Bank Dunia dan IMF. Ekonomi model Bank Dunia dan IMF sekarang harus dipertanyakan karena terbukti mengalami bencana,” tandasnya.

Fuad menambahkan, kepanikan dan kesibukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis global mencerminkan kedekatan pemerintah dengan rezim kapitalisme internasional dan para pelaku pasar bebas. Indonesia  sejatinya, kata Fuad, tidak perlu mengalami kebingungan dari krisis global yang ada sekarang. “Tapi karena sudah lama keblinger menjadi pengikut setia rezim neoliberal dan pasar bebas akhirnya ikut-ikutan mengalami kebingungan dan kepanikan,” kritiknya.

Bagi Fuad, krisis global di Amerika Serikat ini telah mengingatkan pada absolutism sosialisme yang mengalami kehancuran sebagai musuh bebuyutan absolutisme kapitalisme. Kalau sosialisme absolut melahirkan anak tunggal bernama totalitarianisme, kapitalisme absolut memiliki anak kembar, yakni pelaku pasar bebas sebagai anak pertama dan pemerintah sebagai anak kedua.

Krisis global, katanya, telah menyebabkan kapitalisme memakan anaknya sendiri. Anak kedua seperti di AS dan negara-negara Eropa diminta menanggung kesalahan anak pertama dengan cara pemerintah diminta mengeluarkan uang untuk menangani kesalahan yang dilakukan oleh anak pertama, yakni pelaku pasar bebas. “Ini tentu bertentangan dengan prinsip kapitalisme yang mengandaikan pasar mampu menolong dirinya,” tegas Fuad.

Dalam konteks Indonesia, politisi negeri ini dinilainya kurang mengerti sifat pelaku pasar yang serakah. Politisi di Indonesia hanya sibuk berebut kekuasaan dan membangun citra politiknya. “Indonesia adalah negara dengan rezim devisa yang paling liberal. Pelaku pasar bebas adalah orang-orang kawakan yang itu-itu juga dan tahu sikap pemerintah yang mudah panik dan suka menjaga citra. Dan para pelaku pasar bebas ini mampu dengan mudah mengintervensi poltisi dan pemerintah kita yang sibuk dengan diri mereka sendiri,” kritik Fuad. (Trisno Suhito)