Tahun 2008 belum jua usai. Setengah tahun perjalananpun belum genap. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah tidak akan mudah untuk menutup defisit anggaran 2009 sebesar Rp. 83, 5 T atau 1,6 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan asumsi harga BBM sebesar US$ 120.

Dari strategi yang dicanangkan pemerintah memprioritaskan pembiayaan dalam negeri dibandingkan dengan pilihan uttuk menutup defisit dengan mengandalkan pembiayaan luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri tersebut diantaranya adalah penerbitan surat utang negara dan sejenisnya sebesar Rp. 95,7 T (Tempo, 16/06/2008).

Sumber lain pembiayaan dalam negeri adalah privatisasi BUMN. Selama ini privatisasi menjadi salah satu katub penyelamat defisit anggaran pemerintah. Termasuk untuk menutupi defisit APBN 2008 sebesar 2,1 persen dari produk domestik bruto atau sekitar Rp 97,4 triliun (Kompas, 26/03/2008).

Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi (www.wikipedia.com). Dengan definisi lain privatization is the transfer of assets or service delivery from the government to the private sector (http://www.privatization.org). Sedangkan dalam Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2005-2009 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dengan mengutip Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Privatisasi didefinisikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Dengan tujuan privatisasi untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Tidak satupun dari tujuan privatisasi berdasar undang-undang tersebut menyebutkan privatisasi sebagai  sumber pembiayaan pemerintah khususnya untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Selama ini oritentasi privatisasi di Indonesia memang masih untuk kas negara, karena Indonesia masih membutuhkan dana untuk menambal defisit. Hanya sekitar 10 persen saja yang ditujukan untuk layanan perusahaannya (Nugraha, 2008).

Berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 04/2008, pemerintah akan memprivatisasi 34 BUMN pada tahun ini. Jumlah ini masihakan ditambah 10 BUMN yang seharusnya di privatisasi tahun lalu. Dengan target privatisasi senilai Rp. 500 M turun dari target semula yaitu Rp. 1,5 T untuk APBN.

44 BUMN adalah sebuah rekor. Dalam sejarah privatisasi di Indonesia, sejak pertama kali tahun 1991 privatisasi dalam setahun paling banyak adalah 4 BUMN yaitu di tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004. Serta mengalahkan jumlah keseluruhan BUMN yang pernah di privatisasi di Indonesia yaitu 22 BUMN dari tahun 1991 sampai tahun 2006 (2005 tidak ada privatisasi). Periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN. Periode 2001-2006, pemerintah 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 10 BUMN (www.inilah.com).

Dengan jumlah kontribusi dari 15 BUMN melalui metode IPO (12 BUMN) dan metode lain (3 BUMN), sebesar Rp 25.9 Triliun.

Adapun BUMN yang akan di privatisasi di tahun 2008 ini antara lain : Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, Kemudian, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan , Kawasan Industri Surabaya, Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma , PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia (Kominfo Newsroom, 21/1/2008).

Agenda neoliberal jelas berada di balik semua rencana besar ini. Bahkan secara terang-terangan telah diakui oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Negara BUMN dalam sebuah wawancara dengan Tempo Interaktif pada satu kesempatan bahwa ada kesepakatan dengan IMF untuk mendapatkan dana sebanyak Rp 15 trilyun atau 1, 5 milyar dollar AS. Uang sebanyak itu nantinya akan digunakan untuk menutup defisit anggaran (http://www.tempointeraktif.com).

Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan menjelang pemilu 2009 sudah mengendus transaksi-transaksi mencurigakan (http://jurnal-ekonomi.org). Indonesia Corruption Wacth (ICW) menempatkan agenda privatisasi 2008 sebagai salah satu ladang potensi korupsi (www.antikorupsi.org). Dengan kata lain privatisasi tahun ini kemungkinan dijadikan ajang penggalangan dana untuk agenda politik Pemilu 2009 oleh pihak berkepentingan. Dan berarti lagi-lagi kepentingan rakyat dikorbankan.

Tahun 2009 tinggal beberapa bulan lagi. Di tahun ini pula akan terjadi pertarungan kepentingan untuk menjadi RI 1 berikutnya. Berarti pula bahwa sisa bulan di tahun 2008 ini menjadi waktu untuk mempercepat terlaksananya kesepakatan antara penguasa dengan pihak di belakang penguasa tersebut. Dan kesepakatan inilah yang tidak akan pernah rakyat ketahui. Tidak menutup kemungkinan kesepakatan tersebut adalah pengalihan kepemilikan aset-aset negara kepada pihak yang menginginkan. Maupun penyebaran paham neoliberal. Kesemuanya ini dapat terlaksana salah satunya dengan privatisasi.

Apalagi momen ini muncul tepat pada waktunya. Saat pemerintah membutuhkan dana untuk menutupi défisit anggaran. Pastinya rakyat akan menjadi alasan untuk segera menutupi défisit tersebut.  Disinilah fungsi kontrol dan pengawasan dari masyarakat luas dibutuhkan. Agar negara tidak mengalami kerugian besar-besaran disaat pemerintahan akan mengalami pergantian. Akuntabilitas dan transparansi lah yang dibutuhkan untuk menegakkan saling percaya antara penguasa dengan konstituen yang memberikannya amanah untuk menjalankan pemerintahaanya yaitu rakyat Indonesia. (Lukman Hakim, Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis)