Fragmentasi masyarakat dalam lokus identitas yang berbasis ideology keagamaan, etnis, dan jender menjadi kecenderungan masyarakat kini. Maraknya gerakan atas nama agama, Gender, pelaksanaan nilai lokalitas yang berasal dari kaum dominan contoh konkrit implementasi politik identitas.

Kalau ditelisik lebih jauh lagi, idiom politik identitas atas dasar idiologi tertentu sebenarnya dimunculkan sebagai alat emansipasi social yang disebabkan adanya ketidakadilan social dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bahan ilustrasi, “kemakmuran” bangsa Indonesia yang hanya dapat dirasakan dipulau jawa padahal secara sumber daya alam pulau non jawa lebih tinggi. Ketidak merataan konsentrasi pembangunan dan pembagian pendapatan asli daerah yang pada dasarnya banyak dirugikan ini telah menimbulkan beberapa kecemburuan social di daerah. Fenomena pemekaran daerah dengan argumentasi penerapan dan penjagaan nilai lokalitas menjadi sesuatu yang tidak asing dalam pemberitaan media massa baik elektronik atau Koran.

Orang non jawa banyak dirugikan dalam kasus ini, sehingga perjuangan akan keadilan tersebut dengan melakukan tindakan apapun dan salah satunya metodenya politik identitas atas nama SARA. Setiap daerah memiliki kearifannya dan yang ekstrim manakala kearifan itu digeneralisir dari budaya kaum borjuasi yang dalam hal ini golongan mayoritas. Fenomena ini akan lebih ekstrim jika antar daerah tidak mau berkomuniklasi dengan daerah lainnya karena berasumsi bahwa nilai daerahnya adalah yang benar maka invasi daerah lain kedaerah lainnya bukan hal yang mustahil seperti pada masa kerajaan. Lalu bagaimana dalam masyarakat agama, apakah politik identitas semacam ini ada?.

Agama dan politik identitas

Dalam pandanga Said Agil Sirojd agama mempunyai dua kecenderungan yakni pertama, kecenderungan esensial yang berasal dari lubuk hati manusia yang paling dalam dan kedua, kecenderungan sekunder yang berasal dari proses histories kehidupan masyarakat dalam menjalankan agamanya. Kecenderungan agama sekunder dapat dilihat dalam bentuknya yang traditional, dogmatis, ritualistic, institusinalis, dan legal. Sedangkan kecenderungan agama esensial dapat dilihat pada bentuknya yang liberal, spiritual, moral, internal, individual, dan humanis (Said Agil Sirodj, Reposisi Terhadap Dialog antar Umat Beragama, dalam Opini harian Kompas, Edisi : 18 Februari 2004).

Reduksi pemahaman keagamaan dalam elemen masyarakat beragama yang lebih mengutamakan kecenderungan yang sekunder yang pada hakikatnya hanyalah symbol(baca: Identitas) dari manifestasi nilai esensial. Tidak ada yang salah dengan identitas dalam dataran ini yakni sebagai ciri pembeda dengan yang lainnya sehingga mudah dikenali. Problematika akan muncul manakala identitas ini dimunculkan dengan agenda atau nilai tertentu dalam hal ini relasi kuasa, yang tampak adalah bentuk identitas agama yang tertutup(ekslusif) dengan ciri khasnya tertutup dalam pemikiran(Closed mind).

Sikap Closed mind dengan bangunan idiologi(cara pandang yang sudah dimaterialkan) sebagai identitas akan membawa tiap individu dalam masyarakat tersebut jatuh pada sikap memaksa terhadap orang lain. Asumsinya dogma yang diyakini dan dianutnya adalah satu-satunya jalan menuju pencerahan dan jalan yang lainnya adalah salah. Dalam konteks inilah agama menjadi sumber anarki sebagaimana asumsi Charles Kimbel. Sikap ingin menang dan berkuasa(will to power) sebagaimana digambarkan Michael Foucoult sebagai naluriah manusia, namun tidak sepantasnya diumbar dalam ruang public.

Politik Identitas dan Kebebasan

Orientasi awal pembentukan identitas masyarakat beragama dalam lokus tertentu(NU,Muhammadiyah,MUI dll.) sebagai alat pendidikan masyarakat dan melindungi dari kekuatan yang sekiranya dapat merusak/mengganggu hak azazi individu sebagai manusia telah mengalami disorientasi(sengaja atau tidak sengaja) oleh elite agamawan. Identitas kini telah disalahartikan menjadi kekutan meraih kekuasaan atau telah dimanfaatkan Negara sebagai lembaga stabilitas keamanan masyarakat.

MUI merupakan contoh konkrit disorientasi ini. MUI yang pada awalnya sebagai lembaga public para ulama’ untuk mendiskusikan persoalan umat manakala bersentuhan dengan kebijakan penguasa yang tidak memihak pada masyarakat beragama telah berubah menjadi malaikat pencabut nyawa baru. Fatwa MUI atas terlarangnya Jama’ah Ahmadiyah telah menambah jumlah gelandangan(tuna wisma) dalam negeri ini.

Sulit kiranya membangun kebebasan dalam kondisi social masyarakat yang diliputi patologi social semacam politik identitas ini. Kebebasan adalah sebuah situasi dimana tiap individu diperbolehkan memenuhi keinginannya dalam hal tertentu dengan pertimbangan rasionalitasnya. Jika definisi kebebasan seperti itu, mana mungkin kebebasan dapat tercipta dalam masyarakat yang terpetak-petakkan atas bermacam idiologi yang dikonstruk untuk menjinakkan kesadaran.

Sebagai upaya membangun kebebasan beragama identitas-identitas dalam keagamaan perlu ditinjau kembali. Masyarakat kontemporer sudah tidak buta lagi akan informasi sebagaimana pada awal dan pra kemerdekaan. Masyarakat telah mampu menilai mana yang benar dan mana yang buruk atas landasan rasionalitasnya. Pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah; bagaimana bentuk masyarakat beragama dalam melawan kebijakan penguasa yang menindas dan membutuhkan identitas tertentu sebagai alat pendorong?, persoalan ini dapat diselesaikan dengan membentuk kelompok atas nama identitas tertentu yang sifatnya temporal dan taktis, jika persoalan selesai selesailah kelompok tersebut.

Penutup

Tanpa adanya sebuah kitab suci ataupun agama pada dasarnya dalam diri manusia sudah mempunyai sifat ketuhanan atau sifat keutamaan(Garin Nugroho). Namun untuk mengeluarkan sikap atau potensi itu dari gua ketidaksadarannya plato dalam ranah praktis dibutuhkan sebuah petunjuk yang terumus dalam ayat Tuhan yakni Kauniah dan Qauliyah. Integrasi kauniyah dan Qauliyah ini juga dapat menjauhkan masyarakat beragama dari patologi social dogmatisme. Namun ini sulit kita temukan dalam kehidupan beragama kita ini.

Kebebasan beragama dapat diaplikasikan dalam kehidupan riil manakala agama telah dipandang sebaga kecenderungan esensial bukan sekunder. Pemahaman agama pada kecenderungan sekunder berkaitan dengan system struktur yang tengah berjalan dalam masyarakat, merubah system tersebut dibutuhkan perubahan pula piranti yang membangun system tersebut diantaranya para elite agama yang beresembunyi dibalik topeng identitas agama. (Abu Amar)