Majelis Syuro Organisasi (MSO) PB HMI secara resmi telah menerima surat dari HMI cabang Palu yang meminta penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB). MSO memberikan waktu selama satu bulan, terhitung tanggal 21 Agustus kepada cabang Palu mengambil inisiatif guna menggalang dukungan terhadap cabang-cabang di seluruh Indonesia untuk menggelar KLB.

“Ya, MSO sudah menerima surat dari HMI cabang Palu yang meminta digelar KLB,”ujar Ketua MSO PB HMI Majid Bati, (./8). Surat bernomor 149/A/SEK/08/1429 tersebut, kata Majid, ditandatangani secara resmi oleh ketua umum HMI cabang Palu Ahlis M Lasila dan sekretaris umum Muzakir Beta Baco. Inti surat tersebut menyatakan, secara umum HMI cabang Palu melihat masalah yang terjadi di PB HMI tidak bisa terselesaikan. Mereka melihat kepengurusan PB HMI sekarang sudah tidak kondusif lagi untuk dilanjutkan.

Mereka juga menyebut kebijakan islah yang dilakukan ketua umum PB HMI Syahrul E Dasopang terlalu gegabah. Dalam surat tersebut, kata Majid, dikatakan kebijakan soal islah semestinya dibicarakan dengan cabang-cabang dan tidak dilakukan sepihak oleh ketua umum PB HMI. Apalagi di forum kongres, pleno dan forum strategis lainnya tidak pernah dibicarakan soal kebijakan islah tersebut.

“Atas permohonan secara formal dari cabang Palu tersebut, MSO sudah menggelar rapat dan sudah memberikan keputusan,” katanya. MSO, lanjut Majid, memutuskan memberi waktu selama satu bulan kepada HMI cabang Palu untuk menggalang dukungan terhadap cabang-cabang lain di seluruh Indonesia sehingga bisa mencapai separuh plus satu seperti dalam aturan konstitusi.

Dukungan tersebut, kata Majid, harus tertulis dan disampaikan ke MSO secara resmi. “MSO memberi waktu terhitung tanggal 21 Agustus 2008. Dalam waktu satu bulan itu juga, mereka yang mendukung KLB harus bersama-sama membentuk SC dan panitia KLB dan diserahkan ke MSO,” tandas Majid.

Kalau dalam waktu satu bulan kedua hal tersebut tidak dipenuhi, maka KLB tidak bisa dilaksanakan dan cabang-cabang yang mendukung KLB tidak boleh melakukan aktivitas apapun untuk melaksanakan KLB. Menurut Majid, MSO tidak dalam kerangka setuju atau tidak setuju soal KLB. Persoalannya, adanya permintaan secara resmi dari cabang Palu ke MSO untuk menggelar KLB itu harus diakomodir. Sebab, secara konstitusi itu memang harus dijalankan. “Kalaupun kita tidak mengakomodir, itu pelanggaran konstitusi juga. Itu pertimbangan kita,” ujarnya.