Tafsir Muqaddimah* atas Masyarakat dan sejarah: Ulasan terhadap Karya Murtadha Muthahhari

Oleh Bahrul Amsal (Ketua Komisi Intelektual dan Wacana PB HMI MPO)

Setiap sistem pemikiran terbangun dari pernyataan-pernyataan normatif yang menjadi lapis pengetahuan dalam membangun argumentasi untuk menyikapi tema-tema yang menjadi pokok persoalannya. Mengarahkan kerangka acuannya untuk memberikan gambaran dasar yang memiliki status fungisional bagi penganutnya untuk menyatakan pandangannya terhadap berbagai pandangan yang turut hadir dalam penyikapan yang sama terhadap tema yang dihadapi. Entah itu berupa ilmu teoritis ataupun ilmu terapan, sesungguhnya menganut satu sistem pengetahuan yang menjadi system of thought-nya sebagai gagagasan normatif dalam rangka membangun acuan yang sistematis, dan terarah agar tepat guna dalam penggunaannya.

Semisal sebuah wilayah atau daerah geografis tertentu pasti untuk menerangkan batas-batasnya, ciri khusus daerahnya, tempat-tempat yang dianggap penting dan keterangan-keterangan tentang spesifikasi daerahnnya, terwakili melalui cetak biru yang berfungsi untuk  menjelaskan wilayahnya berdasarkan pendekatan tertentu dari keadaan objektif yang terjadi pada lapangan empiris melalui apa yang kita namakan peta. Peta inilah yang dijadikan sebagai semacam patokan untuk mengetahui keadaan objektif suatu daerah tertentu dengan memediasi manusia untuk mengetahui daerah-daerah yang hendak dicari. Lewat  keterwakilan peta-lah maka kita dapat mengetahui jumlah penduduk, luas suatu kawasan, batas-batas geografis, tempat-tempat yang bernilai dan informasi spesifik menyangkut daerah tertentu tanpa harus susah-susah menghitung jarak satu daerah ke daerah lainnya, banyak-sedikitnya jumlah penduduk dan lainnya dengan terjun langsung ke kenyataan yang sebenarnya karena dalam peta sudah termaktub seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui tentang kenyataan daerah tertentu. Maka dengan peta menjelaskan pemakainya untuk tidak tersesat dalam pencapaian tujuannya.

Dari itulah seluruh teori yang ada pasti memiliki informasi-informasi yang berupa pernyataan-pernyataan normatif atupun nilai etis dalam kerangka peta yang dimilikinya. Peta inilah yang dimaksudkan sebagai system of thought yang memuat beberapa asumsi umum tentang realitas yang ditujunya. Betapa pun ilmu-ilmu sosial telah memandirikan dirinya dari pernyataan-pernyataan filosofis semenjak sains menubuatkan dirinya sebagai ilmu yang menerangkan segalanya, kenyataannya jika kita meneliti dengan seksama maka dalam sejumlah grand theory ilmu-ilmu sosial tetap memiliki pijakan asumsi filosofis yang terkandung dalam teori-teori yang dikemukakan. Asumsi-asumsi ini tentunya hendak menerangkan realitas yang dihadapinya yakni tentang kedudukan human nature (manusia), society (masyarakat) dan rasional eksplanation sebagai model yang universal dalam menyusun paradigmanya. Maka dari itu keterwakilan teori-teori sosial tentunya memiliki elemen paradigma yang menerangkan tiga hal di atas sebagai pernyataan aksiomaticnya. Jika dinubuatkan sebuah teori tak memiliki kandungan tiga elemen paradigma, maka ada kemungkinan bahwa teori-teori yang datang darinya tak memiliki kekuatan argumentatif untuk mempertahankan bangunan teoritisnya. Di sini penekanannya sederhana, seluruh teori pasti turut mewakili paradigma apa yang dibawanya, dan dalam kaitannya dengan paradigma sebagai cara pandang –tentang asumsi-asumsi atas kerangka dasar dalam memandang sesuatu yang terdiri dari kerangka konseptual untuk mengklasifikasi dan menerangkan objek-objek atau kaidah-kaidah dan patokan yang dipakai untuk mengklasifikasi metode yang tepat, instrumen yang dipakai dalam meneliti objek yang di dalamnya mengandung kognitif yang abstrak- pasti di dalamnya terkandung muatan tiga elemen paradigma.

Dalam kaitannya dengan tiga elemen paradigma, terkhusus elemen yang menerangkan society, maka jika kita membangun sejenis eksposisi maka akan kita temukan 1] apakah masyarakat itu?, 2] apakah yang mendorong hingga terbentuknya masyarakat?, 3] apakah individu memiliki posisi sentral dalam pembentukan masyarakat atau sebaliknya?, 4] apakah penentu masyarakat berkisar dari jiwanya sendiri ataukah berdasar dari faktor eksternal dalam menetukan gerak sejarahnya?. Berdasar hubungannya dengan ulasan yang sedianya telah dielaborasi pada forum  muqaddimah pada beberapa waktu yang lalu dan dengan dijadikannya buku karangan Murtadha Muthahhari tentang “Masyarakat dan Sejarah; Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya” sebagai acuan umum, maka tulisan ini sengaja di hadirkan  dengan sedikit mempertajam arah diskurusus menyangkut tema yang beberapa dekade belakangan ini jarang diketengahkan dalam khazanah ilmu-ilmu sosial yang menjadi arus mainstream. Yang jika disimak dengan baik, runtuhnya instrumen dalam pendekatan yang dipakai dalam ilmu-ilmu sosial disebabkan dalam pemetaannya tentang perubahan sosial masih kerap kali kabur dalam studi filosofis tentang masyarakat.

Bermasyarakat: Fitrah ataukah Keterpaksaan

Masyarakat dalam pengkajian awal hadirnya sosiologi klasik hingga sosiologi kontemporer, ilmu sosial klasik hingga postmodernisme menjadi studi yang menyejarah dan kompleks. Studi ini berusaha menempatkan masyarakat sebagai kajian utamanya untuk menakar dan membangun suatu stereotip model kemasyarakatan yang ideal. Tentunya dalam latar sejarahnya ilmu kemasyarakatan tak bisa lepas dari bias-bias intervensi ideologis, pengaruh gejolak ekonomi, tarik ulur kekuasaan politis, dan gejolak kekuasan. Diceritakan bahwa pasca munculnya Amerika sebagai negara adikuasa di saat berakhirnya perang dunia kedua, banyak membentuk lembaga-lembaga penelitian sosial yang membiayai ilmuwan-ilmuwan sosial dan teoritikus ilmu-ilmu kemasyarakatan serta sarjananya dalam membangun teori-teori untuk diterapkan kepada dunia ketiga yang mengalami kejatuhan pasca perang dan kemerdekaan, dalam rangka intervensi politiknya.1 Bahkan banyak di antara mereka yang dikirim langsung ke wilayah-wilayah strategis negara-negara  dunia ketiga untuk meneliti secara langsung. Usaha ini tak lain dalam rangka menjalankan agenda politik dan ekonomi dengan tujuan menjadikan negara dunia ketiga sebagai bumper bagi adikuasa Amerika.

Bagaimanapun adikuasanya Amerika dalam merumuskan teori modernisasi dan developmentalismenya, lewat keterwakilan para sarjananya tentu tak bisa lari dari sebentuk ekspsosisi sederhana dalam menyusun teori-teorinya; Apakah Masyarakat itu?

Masyarakat dalam pandangan eropasentris melihat masyarakat sebagai perwujudan yang tak berbeda dengan organisme yang ditinjau dari ilmu-ilmu alam. Pandangan ini dalam pelacakannya bisa ditemukan dalam karya-karya awal Herbert Spencer yang memiliki basic knowledge sebagai seorang ahli biologi. Masyarakat dalam pandangan ini semacam makhluk hidup yang ditunjang dengan sel-sel dasar sebagai elan vitalnya. Analogi yang mendekati itu adalah melihat masyarakat seperti kesatuan tubuh manusia yang ditunjang dengan otot-otot dan bagian-bagian tubuhnya sebagai unsur pembentuk jasad manusia. Jika salah satu otot rusak maka akan merusak keberlangsungan gerak manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan begitu masyarakat dinilai sebagai jalinan otot-otot yang menunjang keberlangsungan tubuh manusia, jika masyarakatnya rusak maka carilah kerusakan pada ototnya bukan dalam masyarakat itu sendiri.

Lain halnya dengan pandangan Durkeim, masyarakat dinilai sebagai fakta sosial. Pernah suatu ketika sebuah pertemuan yang membahas relevansi pendidikan dan ideologi serta bagaimana posisi masyarakat dalam hal itu. Di situ salah satu pembicara memberikan pandangannya tentang bagaimana rusaknya sistem pendidikan sekarang dengan data yang turut dikemukakannya. Baginya rusaknya pendidikan dikarenakan sistem yang diterapkan. Jika ditanya tentang bagaimana hubungannya dengan perangkat pendidikan dan bagaimana peran pelaku pendidikan bisa berpengaruh, kenapa hingga menciptakan banyak pengangguran di mana-mana, maka dijawabnya ini dikarenakan sistemmya yang rusak bukan pelakunya. Pembicara ini selain terjebak pada kesalahan berpikir, juga melihat pendidikan  lebih pada sistemnya, bukan yang lain.

Sebenarnya apa yang disampaikan oleh pembicara tadi melihat pendidikan dari segi normalitasnya yang terbentuk dari nilai, norma dan aturan-aturan yang diaturnya berdasar tradisi yang ada, maka dari itu penulis tadi menggunakan pendekatan fakta sosial. Seperti orang tadi, Durkheim melihat bahwa masyarakat adalah ungkapan yang dicitrakan dari norma-normanya, adat istiadatnya serta nilai-nilai yang diturunkan secara turun temurun lewat tradisi. Kata Durkheim seorang sosiolog harus meneliti fakta sosial, bukan interaksi pelakunya. Jadi jika Durkheim ditanya dengan pertanyaan kenapa seorang ibu rumah tangga membunuh anaknya lantaran tak mampu menghidupi keluarganya? Maka dijawab, bahwa lantaran nilai-nilai yang ada adalah sebab utamanya dikarenakan telah rusak.

Menampik pandangan Durkheim, datang dengan pendapat bahwa Durkheim cenderung abstrak, cenderung berfilsafat. Lebih jauh lagi, Durkeim terlalu membawa masyarakat pada level yang sulit dinilai kekongkritannya. Masyarakat harus dilihat dari pembentuknya, yakni individu itu sendiri. Bagaimana mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Masyarakat harus dinilai dari interaksi orang-orang yang ada didalamnya, bagaimana mereka berhubungan membentuk kelompok-kelompoknya dan seperti apa proses interaksi yang terbangun di dalamnya. Pandangan ini dikemukakan oleh Simmel dengan pandangannya yang empiristis. Kata Simmel, masyarakat seharusnya dibawa pada tingkatan penelitian yang bisa diobservasi langsung, bukan nilai dan pranata yang ada di dalamnya yang sifatnya abstrak dan sulit diukur berdasar pengalaman langsung.

Masalah yang berkenaan pada sejumlah pandangan di atas tentang pengertian masyarakat bisa dimaklumi dari batas-batas konseptualnya yang berangkat dari struktur pengetahuan yang berbeda. Namun, ikhtisar ini tentunya diharapkan mampu mengetengahkan sejumlah persoalan yang fundamen mengenai kisaran sejumlah pandangan tentang masyarakat itu sendiri. Namun tentunya jika penggolongan berdasarkan sejumlah faktor, maka akan ditemui kesamaan pandangan yang termaktub sebagai acuan umum tentang masyarakat. Seperti dituliskan oleh Murtadha Muthahhari, bahwa masyarakat tentunya terdiri dari kelompok-kelompok manusia yang hidupnya berkelindan di dalamnya sejumlah nilai, norma-norma, adat-istiadat, tradisi yang diungkapkan dari interaksi mereka untuk mengarahkan pada tujuan yang kesemuannya membentuk ciri khasnya dalam kehidupan bersama di suatu wilayah tertentu.2

Syahdan, indikasi yang mendasari kenapa masyarakat terbentuk dan bagaimana kedudukan individu didalamnya, pun pada akhirnya menjadi isyarat episteme tersendiri dari sejumlah  teori yang ada. Sejumlah pandangan mendasari teorinya berdasarkan semacam kerangka yang berpijak pada dasar filosofis yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Ada tiga pandangan, pandangan yang pertama melihat masyarakat sebagai gerak yang secara fitri terbentuk dari kecenderungan individu untuk mengaktualkan potensi sosialitanya, yang dimotivasi dari alam dirinya yang paling dasar. Pandangan kedua, melihat masyarakat sebagai fenomena yang didatangkan untuk menjawab ketidakmampuan individu untuk berproses didalam alam, sehingga untuk bisa bertahan hidup dari fenomena yang melingkupi dan untuk melangsungkan kehidupannya. maka dengan terpaksa bermasyarakat. Pandangan ini melihat individu sebagai faktor yang inferior dan menemukan identitas superiornya hanya jika harus menerima fenomena kemasyarakatan dengan desakan keterpaksaan. Sementara pada pada pandangan ketiga, melihat masyarakat hanyalah sebatas fenomena yang ditenggarai oleh individu yang dimotivasi berdasar kalkulasi pilihan rasionalnya, artinya boleh jadi individu bisa memilih hendak bermasyarakat ataukah tidak selama itu membawa keuntungan baginya.

Jika  ketiga pandangan diteruskan pada batas-batas terjauh asumsinya, tentu memiliki sejumlah konsekuen yang mensinyalir adanya penerapan yang berbeda dalam memberlakukan individu dan masyarakat.

Adat istiadat Minang, jika kita mendengar cerita para datuk, di sana memiliki sejumlah adat istiadat yang dipegang teguh selama berabad-abad. Di Sumatera barat ada yang disebut dengan syarak, syarak biasanya diceritakan oleh tetua secara turun temurun. Ini norma yang mereka jadikan acuan hidup, semacam zeitgeist-nya Hegel. Roh yang bergerak yang membentuk masyarakat. Kita tidak akan membahas itu, melainkan tentang adat istiadat yang dulu di masa kecil kita, ditampilkan dalam bentuk audiovisual; Film. Pernahkah para pembaca budiman tersentuh dengan kisah cinta Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya, atau merasa ingin membanting kursi jika melihat gelagat Datuk Maringgih dikarenakan emosi. Tentu bagi kalangan muda-mudi lebih tertarik pada kisah cinta Siti Nurbaya, tidak bagi Ibu-Ibu. Di situ ada semacam tradisi yang mesti dijalankan oleh masyarakat Minang, yakni pasangan hidup anak-anak berada di tangan para orang tua. Dan ini sudah menjadi semacam norma yang dipegang dan harus ditaati, suka atau tidak suka bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi moril yang berat. Masyarakat di sini, mewakili pandangan yang kedua atau bisa ditemukan pada teori yang disusun oleh Emile Durkheim, yakni fenomena masyarakat berada di luar individu dan sifatnya memaksa. Siapa pun harus terpaksa mengikuti anjuran serta pakem-pakem yang sudah diterima secara turun temurun dalam tradisi masyarakat, suka ataupun tidak.

Berkenaan dengan apakah individu memiliki posisi sentral dalam pembentukan masyarakat atau sebaliknya? Seperti setiap kita yang mempunyai teman yang tidak hanya seorang. Salah satu teman dari penulis memiliki kebiasan yang bisa dikatakan unik. Seperti anda, dia pun memiliki hobi, entah semenjak kapan dia memiliki hobi yang akut, mungkin ini seperti semacam gangguan kejiwaan. Jika anda menyukai sepak bola, maka teman saya ini lebih dari anda, dia gila bola. Saking gilanya dia memiliki komunitas yang sama-sama menggilai sepak bola. Jika sehari hari anda tercemari budaya populer dengan tampilan baju yang telah dibeli dari salah satu distributor (distro), maka dia pun memiliki baju yang hampir kesemuanya adalah baju bola, lengkap dengan aksesoris-aksesorinya. Dan anehnya komunitasnya pun demikian, jika telah berkumpul dalam satu perhelatan pertandingan sepak bola walaupun hanya lewat televisi, penampilannya lebih daripada pesepak bola yang ada di televisi. Seluruh identitasnya terserap dalam simbol-simbol persepakbolaan, baik dari pakaian, tema pembicaraan, bahkan kesadarannya pun demikian, seluruhnya adalah sepak bola. Pada kasus teman saya ini sebenarnya menjelaskan bagaimana identitas individu dibentuk dan terserap pada identitas kelompok masyarakat yang menggiring individu pada kesamaan perasaan, kehendak bersama, dan diri bersama, di mana identitas individu dianggap naïf jika tidak mencerminkan kemutlakan kelompok. Dan tentu individu hanyalah keterwakilan dari kelompok, yang olehnya itu individu diposisikan sebagai elemen yang tak penting, yang utama adalah kepetingan kelompok. Saking utamanya sebuah kelompok, jika individu tak mencerminkan kepentingan kelompok maka dianggap menyimpang dari kehendak bersama.

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, di mana masyarakat memiliki kekuatan memaksa yang sifatnya sedemikian impulsif dan berasal dari luar sehingga individu tak memiliki daya untuk menolak atau berkilah untuk tidak menerimanya. Pada pandangan teori yang lain pun lebih menekankan aspek individu yang sedemikian rupa lebih dipentingkan dari kepentingan umum, sehingga kalaupun ada yang namanya kepentingan umum itu tak lain merupakan perwujudan dari individu-individu yang ada. Lebih jauh lagi, bagi pandangan ini yang namanya masyarakat hanyalah fenomena nomor dua yang bila bicara tentang kesejahteraan masyarakat maka yang lebih dahulu diutamakan adalah kesejahteraan para individunya. Pendapat ini, sangat dekat dengan tradisi yang terbangun pada kehidupan pejabat kita, jika hendak memajukan masyarakat, maka yang pertama kali disejahterakan adalah dengan cara menaikkan gaji para pejabat negara dengan alasan demi kepentingan umum agar ditunjang dengan fasilitas yang memudahkan pekerjaannya. Logika yang terbangun sederhana, jika masyarakat ingin sejahtera maka ukurannya ada pada kalangan elitnya,  jika elit sejahtera maka bawahannya pun ikut sejahtera. Jadi jika ingin menilai negara mana yang sejahtera maka nilailah Indonesia, di negeri ini, masyarakatnya gemuk-gemuk, sejahtera dan makmur, terbukti dengan kehidupan para pejabat-pejabatnya. Jangan ke negara semacam Iran, Bolivia atupun Venezuela di sana pejabatnya tak beda dengan masyarakatnya, pejabatnya rela tak menerima gaji demi sandang pangan masyarakatnya.

Pada forum beberapa waktu yang lalu, penulis lupa menceritakan satu film yang mengisahkan bagaimana dari satu orang mampu menggerakkan ribuan masyarakat untuk melaksanakan satu agenda besar; revolusi. Bagi anda yang pernah menonton film V for Vendetta, maka saya bersyukur dikarenakan tidak perlu lagi menuliskannya dalam bentuk resensi yang panjang. Singkat cerita, disitu V beroperasi dengan dibantu dengan teman wanitanya membangun kesadaran masyarakat yang dizalimi oleh rejim yang diktator plus otoriter selama bertahun-tahun.  Lewat mediasi media siar berupa saluran televisi, V berhasil mengajak masyarakat untuk turut terlibat dengan mempola kesadaran massa agar turun ke jalan dengan tujuan menyuarakan suara penolakan terhadap rejim yang berkuasa agar segera mengakhiri kekuasaannya. Syahdan, pada film itu, ditampilkan seorang individu mampu memproduksi perubahan sosial dengan melibatkan masyarakatnya. Dalam film itu, V berhasil membentuk masyarakatnya berdasarkan kemauan umum waluaupun awalnya ia hanya bekerja seorang diri. Kisah ini, memberikan pengertian bahwasannya seorang individu memiliki kemerdekaan diri yang terlepas dari kesadaran mayarakatnya untuk turut membentuk kesadaran orang banyak.

Tentunya pandangan ini, berbeda dari pandangan sebelumnya yang tidak mampu melihat hakikat manusia yang sebenarnya, yang notabene memiliki ikhtiar untuk merespon sesuatu, apakah hendak menerima ataupun menolaknya. Dengan begitu, walaupun masyarakat memiliki sejumlah kehendak bersama, bukan berarti bahwa individu turut terlarut di dalamnya dengan terpaksa dalam urusan manusiawinya maupun masyarakatnya sehingga kehilangan identitasnya, melainkan seorang individu memilki sejumlah potensi kehendak bebas untuk memilih keluar dari batasan-batasan paksaan yang ada dalam masyarakatnya.

Ditengarai pendapat di atas, dalam Islam maupun agama-agama yang lain pun kita banyak menemukan kisah-kisah tentang sirah nabawi. Tentang nabi-nabi yang bergerak menentang kondisi yang terbangun dengan timpang. Sebutlah kisah Nabi Ibrahim yang melawan tradisi penyembahan patung-patung berhala yang dianut oleh masyarakat secara turun temurun di masa ia hidup. Musa yang dengan lantang bersama para pengikutnya melawan jajaran pemerintahan dispotik Fir’aun. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Budha, Lao Tze, Zoroaster, serta banyak orang-orang yang membangun kesadaran masyarakatnya untuk menentang adat istiadat, tradisi, paksaan masyarakat maupun  kecenderungan mainstream yang menaruh batas-batas yang memenjara. Di sini kita tidak bicara apakah nilai seorang individu dianggap primer dibanding kolektivitas, melainkan dalam relevansinya dengan posisi individu dalam kaitannya dengan gejala masyarakat yang dibentuknya, apakah masyarakat memiliki kekuatan untuk membentuk masyarakat atau bisa sebaliknya, justeru pada keadaan tertentu individu malah memiliki kemampuan diatas rata-rata dari orang banyak untuk mengubah masyarakatnya.

*Komunitas grassroot Makassar, yang beraktivitas di Universitas Negeri Makassar. Diprakarsai dan digerakkan oleh para pengurus Komisariat FEIS UNM.

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published.

*