Privatisasi BUMN dan SDA di Indonesia

HMINEWS.COM- Kebijakan privatisasi telah menjadi tren di banyak negara. Konsep ini seakan telah menyihir banyak pemimpin negara dunia untuk memperbaiki tata ekonomi mereka. Privatisasi dianggap mereka sebagai jawaban atas krisis pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara. Penyerahan sumber daya alam kepada pihak swasta dianggap mereka sebagai jawaban untuk menghemat pengeluaran APBN dan APBD yang disedot oleh produksi pengelolaan sumber daya alam dan lebih memfungsikannya untuk tanggungjawab sosial lainnya.

Sebagai satu konsep yang tren, privatisasi menggejala di tengah krisis yang terjadi di banyak negara. Sebagaimana penelitian World Bank pada tahun 1992, tercatat semenjak tahun 1980 sudah lebih dari 80 negara yang telah melaksanakan privatisasi dan melibatkan 6. 800 badan usaha milik negara yang terjadi di seluruh dunia.  Usaha-usaha yang sebelumnya dikelola oleh negara banyak dijual dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta dan memakai kerangka perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengguritanya konsep privatisasi di berbagai belahan dunia sangat dipengaruhi juga oleh sistem globalisasi  yang semakin menemukan momentum kejayaannyanya pasca perang dingin. Kemengann blok barat yang dikomandoi oleh Amerika menegaskan satu kemenangan rezim kapitalisme yang meruntuhkan ideologi sosialisme yang menjadi pijakan blok timur serta berbagai ideologi yang menjadi basis pengelolaan kenegaraan. Dengan berbagai aliansi, propaganda dan kekuatannya Amerika dan sekutunya mendorong perubahan radikal di banyak negara untuk menjalankan konsep privatisasi.

Indonesia ialah salah satu negara berkembang yang juga mempercayai terhadap kemolekan konsep privatisasi. Diawali ketika pemerintahan rezim orde baru yang cukup serius membangun tata kelola kenegaraan developmentalisme yang basis ideologinya berelasi dengan kapitalisme dan di era orde baru pula proses penyerahan pengolaan sumber daya alam kepada pihak swasta terjadi besar-besaran yang diawali dengan pembanguna konsep diregulasi. Pengelolaan negara yang bersifat developmentalis dan clientis inilah yang kemudian mengakhiri kemandirian Indonesia secara ekonomi yang puncaknya terjadi tahun 1997. Indonesia yang telah teritegrasi dalam tatananan ekonomi globalistik megalami krisis cukup hebat sebagai akibat krisis di negara-negara Asea lainnya.

Krisis yang tidak tertangani dan ditambah dengan gurita pelanggaran-pelanggaran HAM berat memaksa Soeharto untuk turun tahta pada 1998. Di saat-saat genting krisis moneter itulah Soeharto meminta rekan bisnisnya IMF untuk memperbaiki krisis yang terjadi di Indonesia. Seperti biasa sebagaimana terjadi di negara-negara berkembang lainnya, World Bank dan IMF sebelum memberikan “bantuan” hutang mensyaratkan kepada negara penghutang untuk menandatangani secara legal surat pernyataan tentang paket reformasi yang tercantum dalam Structural Adjustment Program (SAP) dan Letter of Intent (LoI) oleh World Bank dan IMF.

Substansi materi dalam SAP dan LoI yang kemudian ditandatangani Soeharto dan IMF bukanlah konsep yang kosong secara ideologis. Tetapi konsep itu muatannya mendorong pada liberalisasi dan deregulasi dalam sektor keuangan dan badan-badan usaha pemerintahan. Secara substantif perjanjian ini muatannya ialah tatanan ekonomi politik neoliberal. Satu ideologi yang merupakan kelanjutan liberalisme klasik yang menghendaki pada pada liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, pengetatan anggaran belanja negara, dan privatisasi terhadap BUMN.

Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kebijakan privatisasi bukanlah sekedar konsep yang tren di dunia global tetapi juga diawali oleh satu konsesi, tekanan dan persekongkolan para pemimpin di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini hendak mengkaji lebih khusus tentang sistemiknya privatisasi di Indonesia yang akan diawali oleh uraian tentang pengertian privatisasi, relasi privatisasi dengan sistem ekonomi politik neoliberalisme, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia serta dampak-dampak sosial di dalamnya saat ini.

Selain itu, tulisan ini hendak mengelaborasi konsepsi Islam tentang pengelolaan sumber daya dan bagaimana hak masyarakat terhadap sumber daya alam tersebut. Elaborasi konsepsi Islam sangat penting karena mayoritas penduduk di Indonesia mayoritas ialah beragama Islam tetapi mengalami ketertindasan secara ekonomi dan semakin terpinggirkan dari akses-akses hak-hak publik di negaranya sendiri. Padahal Indonesia ialah negara yang berlimpah sumber daya alamnya meliputi minyak bumi, gas alam, air bersih, batu bara dan lainnya.

Tinjauan Islam penting untuk menjawab kegelisahan masyarakat akhir-akhir ini akibat hak-haknya kesejahteraannya yang tercerabut  seperti harga listrik yang selalu naik terus, bensin selalu naik dan krisis gas sehingga ada kebijakan tabung gas, krisis air bersih masyarakat, komersialisasi fasilitas publik, dan lain sebagainya.

Pengertian Privatisasi

Peacok (1930) mendefinisikan privatisasi sebagai proses pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta. Dunleavy (1980) memaknai privatisasi sebagai pemindahan permanen dari aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan perusahaan negara ke swasta. Clementi (1980) mendefinisikan hampir sama yaitu sebagai proses pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik kepada sektor swasta.

Termasuk Savas (1987) yang mendefinisikan privatisasi sebagai tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran swasta khususnya dalam aktifitas yang menyangkut kepemilikan atas aset-aset. Dubleavy mengartikan privatisasi sebagai pemindahan permanen aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan-perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi-organisasi non publik.

Definisi privatisasi yang dikemukakan berbagai tokoh di atas bersesuaian dengan pengertian privatisasi yang ada dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan saham persero (perusahaan perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

Berangkat dari pemikiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa privatisasi merupakan proses pemindahan kepemilikan dari yang awalnya dikelola oleh negara dan lembaga-lembaga publik dialihkan menjadi kepemilikan yang sifatnya perseorangan dan individual. Pemindahan kepemilikan dari publik kepada perseorangan berarti juga berakibat pada terpindahnya kekuasaan dan kemanfaatan satu usaha. Privatisasi menghendaki kekuasaan dan kemanfaatannya dimiliki oleh perseorangan.

A. Relasi Privatisasi dan Ideologi Neoliberalisme

Berpindahnya kepemilikan dan kekuasaan publik terhadap sektor-sektor sumber daya alam tidak bisa dilepas keterkaitannya dengan ideologi neoliberalisme. Neoliberalisme ialah ideologi terbaru dari  liberalisme ekonomi klasik. Konsep ini bertranformasi dari sejarah panjang ideologi kapitalisme dunia. Mansour Fakih mengatakan bahwa neo liberalisme sebenarnya tidak bergeser dari liberalisme yang dipikirkan Adam Smith dalam the Wealth of Nations (1776). Tetapi, krisis yang berkepanjangan menimpa kapitalisme di awal abad XIX dan berdampak pada depresi ekonomi tahun 30-an.

Krisis ideologi kapitalisme dan pendulumnya yang kemudian beralih pada perbesaran peran pemerintah sejak Roosevelt dengan New Deal-nya pada tahun 1935. Perjalanan kapitalisme selanjutnya sampai di akhir abad XX, dimana pertumbuhan dan akumulasi kapital dari golongan kapitalis melambat. Salah satu sebabnya adalah proteksi, paham keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat, berbagai tradisi adat pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat, dan sebagainya.

Untuk menghilangkan segala hambatan itulah maka diciptakanlah sistem neoliberalisme yang bertugas untuk menghancurkan otoritas negara untuk tidak campur tangan dalam urusan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Neoliberalisme ialah paham ekonomi politik yang mendorong perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi/penjualan BUMN, deregulasi/penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (public service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Menurut Awalil Rizki, neoliberalisme secara konsepsi merupakan penyempurna atas pemikiran liberalisme klasik yang mendorong pada pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar. Kedua, diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi. Ketiga, pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas. Muatan neoliberalisme lebih canggih yaitu, pertama, menciptakan liberalisasi sektor keuangan. Kedua, membangun liberalisasi perdagangan. Ketiga, mendorong pengetatan dan efisiensi anggaran belanja negara. Keempat, menggerakkan sistem privatisasi terhadap BUMN-BUMN. Konsepsi pemikiran neoliberal tercantum cukup tegas dalam konsensus Washington yang berlangsung pada dekade 1980-an dan 1990-an.

Menurut Prastiantono, privatisasi dalam kenyataannya bukanlah sekedar paket yang dibangun untuk mengatasi masalah fiskal yang terjadi di beberapa negara. Tetapi ialah komponen utama dari sebuah paradigma governance baru yang disebut neoliberal yaitu tuntutan akan efisiensi dan efektifitas pemerintahan yang saat ini dianggap berada di bawah standar dan seringkali mengalami tekanan anggaran. Privatisasi ialah satu paradigma korporatis, diciptakan untuk membangun mikanisme pasar, orientasi keuntungan dan meminimalkan peran negara dalam mengelola perekonomian dan sumber daya alam.

Kebijakan privatisasi menjamur sangat pesat di negara-negara setelah didorong oleh lembaga-lembaga keuangan raksasa internasional IMF dan World Bank. World Bank menjalankan program penyesuaian struktural (structural adjustment) dan menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat asistensi teknis dan finansial sedangkan IMF menerapkan Instumental Letter Of Intent (LoI) dan yang menggalakkan pendanaan program pengurangan kemiskinan dan fasilitas pertumbuhan (poverty reduction and growth fasility) di negara-negara berkembang pada tahun 1980-an.

Dua lembaga keuangan internasional dan merupakan badan-badan khusus PBB ini menekankan dan mensyaratkan kepada negara-negara berkembang untuk membangun liberalisasi perdagangan dan keuangan, mendorong pengurangan defisit anggaran dan memperbaiki pemerintah dalam membayar hutang. Bagi negara-negara berkembang yang terlilit krisis moneter karena dampak dari labilnya sistem ekonomi makro, tidak ada jalan keluar kecuali berhutang kepada IMF dan World Bank maka mikanisme neoliberalisme yang didalamnya terkandung privatisasi “tidak boleh tidak” harus diambil demi penyelamatan krisis.

Berbagai pemikiran di atas menegaskan bahwa tidak ada perdebatan tentang eksistensi privatisasi yang merupakan bagian dari sistem ideologi neoliberalisme kontemporer. Privatisasi yang menghendaki pengalihan aset-aset pemerintah kepada swasta dan menghendaki pemindahan kepemilikan hak-hak publik seperti air, listrik, jalan raya, minyak, gas dan lain-lain kepada MNC/TNC sekali menegaskan fakta kolonialisasi modern yang cenderung dilakukan secara legalistik (perjanjian internasional).

B. Sistemiknya Privatisasi BUMN dan SDA di Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia memang mengalami perubahan orientasi dan pijakan. Pasca kemerdekaan Indonesia masih kuat dengan prinsip state based management, tetapi setelah beralihnya kekuasaan dari orde lama kepada rezim orde baru telah mengubah juga pola kebijakan sumber daya alam. Dengan tujuan pembangunan dan keterlibatan Indonesia pada hutang mengubah juga pola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang menjadi corporate based management. Rezim orde baru selain dikenal sebagai state terorisme dan state discourse, tetapi juga dikenal sebagai state corporatisme dan state clientilisme. Program privatisasi merupakan akumulasi dari telah terintegrasinya Indonesia dalam satu tata kelola sistem global.

Karena itu program privatisasi di Indonesia untuk pertamakalinya berlangsung ketika rezim orde baru. Privatisasi besar-besaran diawali pada tahun 1991  hingga tahun 1997 dimana pemerintah melakukan penjualan saham perdana di pasar modal dalam negeri dan pasar moda luar negeri. Tahun 1991 pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik, dilanjutkan pada tahun 1994, pemerintah menjual 35% saham PT Indosat. Tahun 1995, pemerintah menjual 35% saham PT Tambang Timah dan 23% saham PT Telkom, tahun 1996 saham BNI didivestasi 25% dan tahun 1997 saham PT Aneka Tambang dijual sebanyak 35. Dalam catatan sejarah pada tahun 1994 dan 1995 penjualan BUMN Indonesia bahkan telah masuk pasar modal internasional  melalui dual setting yaitu di New York dan London.

Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. Pada tahun 1985 hutang luar negeri pemerintah sudah mencapai US$ 25,321 milyar. Tahun 1991 jumlah hutang luar negeri pemerintah sudah membengkak dua kali lipat menjadi US$ 45,725 milyar. Jumlah HLN pemerintah terus bertambah hingga tahun 1995 mencapai US$ 59,588 milyar. Jadi proyek privatisasi sebenarnya tidak terlepas dari proyek menutupi beban hutang yang dipakai rezim developmentalis Orde Baru. Pemasukan hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 menurunkan HLN pemerintah menjadi US$ 53,865 milyar pada tahun 1997.

Pasca orde baru kebijakan privatisasi masih terus dilanjutkan dan tidak dapat dihentikan. Apalagi konsep privatisasi telah masuk menjadi perjanjian antara pemerintah rezim orde baru dengan IMF lewat Letter of Intent (LoI). Pada tahun 1998 pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing Cemex. Tahun 1999 pemerintah menjual 9,62%. saham PT Telkom, 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III investor Australia. Tahun 2001 pemerintah kembali menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo, 11,9% saham PT Telkom. Antara tahun 2002-2006 privatisasi dilanjutkan dengan menjual saham 14 BUMN dengan cara IPO dan strategic sales.

Privatisasi semakin menjadi-jadi ketika tahun 2008. Sekitar 37 BUMN yang diprivatisasi oleh pemerintah untuk mendorong pemasukan negara dan demi menutupi jumlah hutang yang sangat besar. BUMN-BUMN yang diprivatisasi itu antara lain Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia.

Pada tahun 2009 BUMN yang sudah masuk program privatisasi sekitar 20 BUMN. Sembilan BUMN menggunakan pola penjualan saham kepada publik (IPO) yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Krakatau Steel, PTPN III, PT PN IV, PTPN VII, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Rekayasa Industri. Tujuh perusahaan dijual dilakukan dengan pola penjualan strategis yaitu PT Rukindo, PT Bahtera Adiguna, PT Industri Sandang, PT Sarana Karya, PT Cambrics Primissima, PT Industri Gelas, , PT BNI Tbk, Semen Kupang, Semen Baturaja. Dan privatisasi tiga BUMN Konstruksi, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya.

Sedangkan pada tahun 2010, BUMN yang sudah siap diprivatisasi dan mendapat persetujuan DPR yaitu BUMN PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, dan PT Pembangunan Perumahan (PP). BUMN-BUMN yang juga sudah siap diprivatisasi pada tahun 2010 diantaranya PT PP, kemudian PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel,  PTPN III, PT Adikarya, dan PT Waskita Karya. BUMN-BUMN tersebut sudah siap untuk diprivatisasi karena sudah masuk dan akan dilakukan pembahasan di DPR.

Dari sekian daftar BUMN-BUMN yang telah diprivatisasi di atas memang sebagian besar tidak 100% diprivatisasi tetapi dilakukan share penguasan. Tetapi bagaimanapun privatisasi menunjukkan penguasaan dan pengelolaan yang cenderung akan berorentasi pada hasil produksi. Sehingga data di atas menunjukkan betapa sistemiknya privatisasi BUMN-BUMN di Indonesia. Tentu ini berpengaruh pada ketidakadilan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat Indonesia sendiri. Menurut data saat ini sekitar 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan telah dikuasai oleh modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh  negara-negara maju.

C. Dampak Privatisasi BUMN dan SDA

Proyek privatisasi Indonesia yang awalnya diharapkan mendorong pendapatan negara dan diharapkan menciptakan kesejahteraan masyarakatnya ternyata berdampak sebaliknya. Kemiskinan masih merajalela, kesejahteraan semakin memprihatinkan, bahkan ditengah melimpahnya energi, Indonesia malah krisis energi sehingga tarif dasar listrik selalu naik, BBM mahal dan sangat tergantung pada pasar internasional, minyak tanahpun sekarang dikonversi ke gas elpiji dan dampak kerusakan lingkungan akibat ekspolarasi dan eksploitasi sangat memprihatinkan.

Privatisasi yang salah satunya untuk menutupi hutang ternyata tidak berpengaruh apapun. Jumlah hutang Indonesia sekarang sudah mencapai  dua ribu lima ratus trilyun rupiah diantaranya dibuat selama lima tahun pemerintahan SBY sebesar 300-an triliun. Bunga dan cicilan pokok  hutang ialah 450 trilyun. Bahkan pertumbuhan ekonomi 4-6% pertahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan dari pokok hutang LN. Satu sumber menyatakan, negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari aset negara sendiri. Kekuatan ekonomi Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (dabt trap) hingga susah jalan keluarnya.

Data yang dirilis oleh LIPI dikatakan bahwa jumlah orang miskin pada tahun 2010 akan terus bertambah. Orang-orang miskin akan membengkak dari 32,5 juta jiwa pada 2009 akan membesar menjadi 32,7 juta jiwa pada 2010. Banyaknya proyek-proyek BUMN yang telah diprivatisasi ternyata tidak mendorong terhadap penyerapan tenaga kerja. Banyak usaha-usaha kecil dan tradisional malah “mati gulung tikar” akibat liberalisasi perdagangan dan keuangan. Ditambah dengan program pencabutan subsidi pemerintah terhadap sektor-sektor publik. Orang miskin dipastikan akan selalu bertambah.

Tragisnya, jumlah orang miskin ternyata tidak hanya terjadi di perkotaan yang penuh dengan usaha-usaha sektor privat tetapi didominasi di daerah-daerah yang sedang berlangsung ekploitasi dan ekspolarasi sumber daya alam. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) posisinya berada di urutan keempat termiskin di Indonesia. Padahal PT Arun dengan operator Exxon Mobile Oil sudah berdiri sejak 1978 dengan cadangan 17,1 triliun kaki kubik gas. Hingga tahun 2002 sudah 70% cadangan gas yang dikuras di daerah ini.

Data Walhi tahun 2006 juga menyatakan bahwa 50% penduduk kabupaten Jaya Wijaya yang merupakan daerah operasi Freeport hidup di bawah garis kemiskinan. 35% diantara mereka hidup di daerah pembuangan (tailing) yang penuh dengan zat berbahaya. Selain itu, indeks pembangunan manusia Papua dengan indikator kesehatan dan pendidikan menduduki ranking ke-27, nomor urut lima terbawah di Indonesia. Menurut data BPS pada 2004, daerah Papua yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia justru tergolong propinsi dengan penduduk termiskin terbesar di Indonesia.

Termasuk juga di daerah Riau, data Balitbang Propinsi Riau 2004 mencatat dari sekitar 4,54 juta penduduk, 22,19% tergolong miskin. Padahal pemerintah pusat memperoleh sebesar Rp 68 triliun dari hasil minyak dan gas dari daerah Riau. Dari dana ini yang dikembalikan ke daerah Riau hanya sebesar Rp 8,9 triliun. Juga, daerah Kalimantan Timur yang terkenal sebagai propinsi terkaya di Indonesia yang menghasilkan kayu (5 juta m3), batu bara (52 juta m3), emas (16,8 ton), perak (>14 ton), gas alam (1,65 milyar m3), minyak bumi (79,7 juta barel) dan cadangan SDA-nya yagn masih melimpah: minyak bumi (1,3 milyar barel), gas alam (51,3 m3). Masyarakat di Kalimantan jauh dari sejahtera, 12,4% dari 2,5juta penduduknya tergolong miskin.

Banyaknya eksplorasi dan ekploitasi sumber daya alam dan BUMN yang telah diprivatisasi di Indonesia ternyata tidak perpengaruh apapun terhadap kesejahteraan rakyatnya. Bahkan praktek ekplorasi dan eksploitasi yang sekedar berorentasi pada “uang”  itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah di berbagai daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat. sebagaimana Walhi katakan bahwa banjir terjadi di 34 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan telah menelan korban yang cukup banyak ialah sebagian dampak dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi dan ekspolarasi perusahaan-perusahaan yang telah banyak diprivatisasi  yang tidak kenal batas-batas hukum alam.

Pengalaman beberapa daerah sebagaimana dirilis Jatam sebagai dampak pelanggaran yang ril yang terjadi meliputi, pertama, konflik yang berkepanjangan. Dalam sejarah ekploitasi SDA dalam skala besar yang melibatkan perusahaan besar dan agen kapitalisme global, selalu ada tejadi konflik, baik konflik itu terjadi antar masyarakat yang pro dan kontra, antara masyarakat yang dirugikan dengan pihak perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Eksploitasi mineral di Papua salah satunya antara beberapa suku asli berhadapan dengan Freeport, Sumatra Utara dengan Indorayon, warga Sumbawa dengan Newmont Nusa Tenggara, suku Dayak dengan HPH, KKB, KK, demikian juga daerah-daerah yang mempunyai kecenderungan yang sama. Hak untuk hidup nyaman dan damai terlanggar.

Kedua, mendorong proses pemiskinan. Indonesia adalah negara tropis yang kebanyakan warganya hidup mengandalkan basis ekonomi agraris sehingga tingkat ketergantungan hidup masyarakatnya dari kekayaan agraria dan SDA sekitarnya sangat kuat. Namun ketika investasi datang meluruhlantakan SDA-nya maka dapat dipastikan terjadi penyingkiran sistematik masyarakat dari sumber penghidupannya. Bisa dipastikan proses produksi masyarakat asli akan terganggu dan akan tidak berdaya. Kondisi ini terjadi disebabkan salah satunya masyarakat sering akan kehilangan hak atas tanah, kehilangan hak atas hutan dan sumber daya alamnyanya yang selama ini telah memberikan sumbangsih bagi kehidupannya. Hak atas sumber penghidupan yang layak terlanggar.

Ketiga, dampak perusakan lingkungan. Kegiatan eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya alam membawa konsekwensi bagi penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, danau, pesisir dan laut yang disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang tidak melihat akibat jangka panjang, seperti konversi hutan untuk HTI, HPH, Transmigrasi, Perkebunan, Pertambangan dan lain-lainnya. Eksploitasi juga sangat berdampak kepada penghancuran dan pemusnahan spesies dan keanekaragaman hayati. Perusahaan pertambangan dan penebangan kayu merupakan kegiatan-kegiatan  manusia yang paling merusak. Hak atas lingkungan yang sehat terlanggar.

Keempat, mendorong pada bencana alam. Konversi lahan hutan kepada berbagai kegiatan industri, membawa dampak kepada kerusakan ekologis dan ekosistem, dan inilah yang telah mempengaruhi daya dukung lingkungan, sehingga menyebabkan petaka bagi kelestarian keaneka ragaman hayati, bagi ketersediaan air, bagi kenyamanan iklim tropis. Lingkungan yang kian hari kian mendegradasi daya dukung lingkungan, bencana alam akan selalu datang silih berganti. Banjir, tanah longsor, kekeringan, pemanasan global, gempa bumi, perubahan iklim dan kebakaran hutan menjadi musibah yang selalu akrab mengintah masyarakat yang brada didekat lokasi titik kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, dampak yang paling tragis ialah sumber daya alam Indonesia akan mengalami pengurasan dan penghabisan yang terus menerus. Berikut adalah tabel kekayaan milik publik yang dinikmati oleh segelintir orang dari penguasa perusahaan-perusahaan besar, yaitu ;

SUMBER TAMBANG JUMLAH CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

Kilang LNG Arun (Aceh). Pemilik: Pertamina (55%), Exxon (30%), Japan Indonesia LNC Co (15%) Cadangan 17,1 triliun kubik gas. Kapasitas produksi: 220 kargo atau 6,5 juta ton per tahun. Hingga 2002 sudah 70% cadangan gas terkuras
Minahasa. Pemilik: Newmont Mining Corp (80%), PT Tanjung sarapung (20%). Masa kontrak 1986-2016 Cadangan: 2 juta ons emas. Setoran ke pemerintah: US$ 104,12 juta
Nusa Tenggara. Pemilik: Newmont Indonesia Ltd (45%), Nusa Tenggara Mining Corp. (35%), PT Pukuafu Indah (20%). Masa kontrak 1986-2030. Cadangan: 11,9 juta ons emas dan 10,6 juta ton tembaga. Setoran ke pemerintah: US$ 35,9 juta setiap tahun
Blok Cepu. Pemilik: Exxon (45%), Pertamina (45%), daerah (10%). Kontrak berakhir 2010 tapi diperpanjang hingga 2030 Cadangan minyak 781 juta barel (versi Exxon). Produksi puncak: 165 ribu barel per hari. Potensi pendapatan (kotor): US$700 juta- 1,2 milyar per tahun.
Papua. Pemilik: Freeport (81,28%), Indocopper Investama (9,4%), pemerintah RI (9,4%). Masa kontrak tahap pertama 1967-1997, kontrak pertama belum selesai dibuat kontrak baru tahun 1991 diperpanjang 30 tahun hingga 2021. Cadangan emas terbesar kedua di dunia: 86,2 juta ons emas. Tembaga (32,2 juta ton), perak(154,9 juta ons). Total produksi: 25,8 juta ons emas dan 7,5 juta ton tembaga sejak 1988-2004. total pendapatan freeport: US$ 2,3 milyar (2004), US$ 4,2 milyar (2005)

Sumber : Septiana Ambarwati, Kemandirian Ekonomi Dalam Proses Pembangunan , 2008

Berangkat dari berbagai data di atas maka menjadi jelas bahwa privatisasi BUMN dan SDA berdampak negatif dan merampas hak-hak mendasar yang dimiliki masyarakat khususnya di lokasi ekplorasi dan eksploitasi, eksistensi negara dan kondisi alam. Dampak-dampak di tas menjadi problem serius bagi tatanan kemanusiaan kedepan. Apalagi ditambah kebiasaan dari berbagai kebijakan privatisasi yang ada di Indonesia, tidak seindah  untuk mencapai tujuan pendapatan negara tetapi di dalamnya dipenuhi berbagai praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang dilakukan segelintir orang di tingkat elit. Tentu kondisi itu menambah kemudharatan dan merugikan negara serta masyarakat.

D. Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan BUMN dan SDA

Dalam pandangan Islam kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di bumi pada dasarnya ialah milik Allah SWT (Qs. Al-Nuur : 33). Kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata untuk menciptakann kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur penggunaan kepemilikan tersebut di muka bumi, Allah mengaturnya lewat pesan universal Al-Qur’an dan pesan-pesan rasul-Nya seperti yang ada dalam Hadist dan Sunnah. Pesan Al-Qur’an dan Hadist inilah yang kemudian melahirkan ijtihad ulama’.

Hak kepemilikan sumber daya alam dalam Islam ditegaskan sangat spesifik dalam sebuah Hadist yang berbunyi :

Artinya : “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).

Alasan mendasar dari eksistensi kepemilikan ketiga hak tersebut (air, padang, rumput dan api) karena manfaat hak ketiganya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Peniadaan terhadap hak-hak publik tersebut akan mendorong terhadap kemiskinan, pemelaratan dan kemudaratan. Privatisasi terhadap ketiga hak tersebut berarti akan meniadakan hak-hak publik untuk menggunakan dan mengkonsumsinya.

Berkaitan dengan dimensi publik seperti di atas juga, Rasulullah SAW pada suatu kesempatan bersabda :

Artinya : “Bahwa ia datang kepada Rasulullah saw meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah saw pun manarik kembali tambang itu darinya” (HR Abu Dawud).

Sebab-sebab kehadiran hadist ini dijelaskan oleh Abu Ubaid, ia mengatakan : Pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab yang kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh. Sesungguhnya Rasulullah mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh lalu dia mengelolanya.

Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali, karena sunnah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut, maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya.

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni mengatakan bahwa barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain harus dimaanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka. Oleh karena itu pendapat ini menegaskan bahwa barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

Sedangkan Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam” menjelaskan sangat lengkap tentang hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam dalam Islam.  Taqiyuddin membagi kepemilikan dalam Islam menjadi tiga bagian, pertama, kepemilikan individu yang dikenal milkiyah fardhiya). Kedua, kepemilikan umum yang dikenal dengan milkiyah ’ammah. Dan ketiga, kepemilikan negara yang disebut sebagai milkiyah dawla).

Kepemilikan individu ialah kekayaan yang dapat dimiliki oleh setiap individu masyarakat melalui sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan oleh Allah seperti hak hasil bekerja, waris, dan pemberian harta negara kepada rakyat. Kepemilikan umum ialah kekayaan yang oleh Allah diperuntukkan bagi seluruh umat seperti kekayaan alam yang tidak boleh dimiliki secara perseorangan. Sedangkan kepemilikan negara adalah kekayaan yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang negara seperti harta fa’i, kharaj, jizyah dan lain sebagainya.

Dalam konteks kepemilikan umum menurut Taqiyuddin ialah pemberian As-Syari’ yaitu Allah SWT sebagai pemilik alam semesta kepada satu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda tersebut. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum ialah benda-benda dinyatakan oleh Allah bahwa benda-benda tersebut adalah untuk suatu komunitas, dimana masing-masing dalam komunitas tersebut saling membutuhkan dan dilarang benda-bendar tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.

Sesuai dengan pemikiran di atas Taqiyuddin An-Nabhani menerangkan dengan panjang bahwa benda-benda yang dikatagorikan sebagai kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar : Pertama, fasilitas umum. Fasilitas umum dimaksudkan sebagai segala kebutuhan umum meliputi apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Dimana apabila barang tersebut tidak ada dalam suatu negeri atau dalam suatu komunitas akan menyebabkan kesulitan dan akan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya.

Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas sebagaimana telah disebutkan yaitu :

“Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api”

(HR Abu Daud)

Termasuk hadist riwayat Anas yang menambahkan hadist riwayat Ibnu Abbas dengan: “wa tsamanuhu haram” (dan harganya haram), yang berarti dilarang untuk memperjualbelikan fasilitas-fasilitas umum.

Kedua, ialah bahan tambang yang tidak terbatas (sangat besar). Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang jumlahnya terbatas (sedikit) dan bahan tambang yang jumlahnya tidak terbatas (sangat besar). Bahan tambang yang jumlahnya sedikit dapat dimiliki secara pribadi. Hasil tambang seperti ini akan dikenai hukum rikaz (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 bagian (20%) dari barang tersebut. Sedangkan bahan tambang yang jumlahnya sangat besar dikategorikan sebagai milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Ketiga, ialah benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara perorangan. Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah individu untuk memilikinya maka benda tersebut adalah benda yang termasuk kemanfaatan umum seperti jalan umum, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya. Benda-benda yang bisa disetarakan dengan hal-hal tersebut diantaranya adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yaitu :

“Kota Mina adalah tempat parkir unta bagi orang yang lebih dulu (datang). (Maksudnya tempat untuk umum).”

Barang-barang tambang seperti minyak bumi besarta turunannya seperti bensin, gas, dan lain-lain, termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai, dan laut semuanya telah ditetapkan syara’ sebagai kepemilikan umum. Negara mengatur produksi dan distribusi aset-aset tersebut untuk rakyat. Pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

Pertama, pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum. Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudra, sungai besar, adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, juga menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Bagi setiap individu juga diperbolehkan menggunakan berbagai peralatan yang dimilikinya untuk memanfaatkan sungai yang besar, untuk menyirami tanaman dan pepohonan. Karena sungai yang besar cukup luas untuk dimanfaatkan seluruh masyarakat dengan menggunakan peralatan khusus selama tidak membuat kemudharatan bagi individu lainnya.

Demikian juga setiap individu diperbolehkan memanfaatkan jalan-jalan umum secara individu, dengan tunggangan, kendaraan. Termasuk diperbolehkan mengarungi lautan dan sungai serta danau-danau umum dengan perahu, kapal, dan sebagainya, sepanjang hal tersebut tidak membuat pihak lain yaitu seluruh kaum muslim dirugikan, tidak mempersempit keluasan jalan umum, laut, sungai, dan danau.

Kedua, pemanfaatan yang harus di bawah pengelolaan negara. Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena dibutuhkan keahlian, teknologi yang tinggi, serta biaya yang besar seperti minyak bumi, gas alam dan barang tambang lainnya maka negaralah yang berhak untuk mengelola dan mengeksplorasi kepemilikan umum tersebut. Dimana hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam kas baitul mal.

Kepala negara adalah pihak yang berwenang dalam pendistribusian hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya (programnya) demi kemashlahatan umat. Dalam pengelolaan kepemilikan tersebut negara tidak diperbolehkan menjualnya kepada rakyat untuk konsumsi rumah tangga yang dasarnya pemikirannya ialah untuk mencari  keuntungan semata. Namun diperbolehkan menjualnya dengan mendapatkan keuntungan yang wajar darinya jika dijual untuk keperluan produksi komersial.

Sedangkan jika kepemilikan umum tersebut dijual kepada pihak luar negeri maka diperbolehkan pemerintah mencari keuntungan. Dari hasil keuntungan pendapatan dari harta pemilikan umum itu kemudian didistribusikan dengan cara sebagai berikut: Pertama, dibelanjakan untuk segala keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional badan negara yang ditunjuk untuk mengelola harta pemilikan umum, baik dari segi administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran dan distribusi. Pengambilan hasil dan pendapatan harta pemilikan umum untuk keperluan ini, seperti pengembalian bagian zakat untuk keperluan operasi para amil yang mengurusi zakat seperti diperintahkan dalam QS. At Taubah : 60.

Kedua, dibagikan kepada kaum muslimin atau seluruh rakyat. Dalam hal ini khalifah atau kepala negara membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah, dan barang lain untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis atau menjualnya dengan semurah-murahnya, atau dengan harga wajar yang tidak memberatkan. Barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat seperti minyak mentah dijual ke luar negeri dan keuntungannya termasuk keuntungan pemasaran dalam negeri harus dibagi kepada seluruh rakyat, dalam bentuk uang, barang, atau untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya. Termasuk keuntungan tersebut digunakan untuk menutupi tanggungan Baitul Mal yang wajib dipenuhi lainnya seperti anggaran belanja untuk jihad fi sabilillah.

Berangkat landasan Qur’an, hadist dan pendapat berbagai ahli di atas maka pandangan Islam terhadap pengelolaan sumber daya alam dan BUMN sangat jelas. Unsur kepemilikan umum dalam sumber daya alam BUMN menjadi dasar penentu (illat) larangan dari kebijakan privatisasi oleh negara. Kepemilikan umum (air, ladang dan gas) tidak diperbolehkan diprivatisasi tetapi harus dikelola oleh masyarakat langsung dan  atau dikelola oleh negara langsung ketika pengelolaan sumber daya alam tersebut membutuhkan keahlian dan teknologi tertentu seperti pengolahan minyak bumi, gas alam, batubara, sumberdaya nuklir, geotermal, hidropower, energi kelautan dan lainnya- maka dikelola oleh negara langsung.

Pengelolaan negara langsung dengan catatan harus didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Islam, hakekat kepemilikan dalam industri yang meliputi alat produksi, bahan baku, pengelolaan, dan hasil produksi, pemiliknya sahnya ialah umat (rakyat). Negara hanya mewakili rakyat dalam kepemilikan industri milik umum. Sehingga dengan demikian, industri yang bergerak di sektor kepemilikan umum harus berupa BUMN harus bebas dari anasir kepemilikan individual (privatisasi). Sehingga keterlibatan swasta dalam kepemilikan industri milik umum dalam hal ini jelas adalah haram.

Penutup

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulan bahwa kebijakan privatisasi saat ini berlangsung secara di berbagai negara. Data World tahun 1992 menyebutkan bahwa semenjak tahun 1980 sudah lebih dari 80 negara yang telah melaksanakan privatisasi dengan melibatkan  6. 800 badan usaha milik negara yang ada di negara-negara tersebut. Akselerasi kebijakan privatisasi tidak terlepas dari berbagai upaya dan starategi politik IMF dan World.

World Bank menjalankan program penyesuaian struktural (structural adjustment program) dan menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat asistensi teknis dan finansial sedangkan IMF menerapkan Instumental Letter Of Intent (LoI) dan yang menggalakkan pendanaan program pengurangan kemiskinan dan fasilitas pertumbuhan (poverty reduction and growth fasility) di negara-negara berkembang pada tahun 1980-an. Indonesia telah menjadi salah satu negara berkembang yang telah menandatangai LoI dan menyepakati terhadap program penyesuain struktural SAP sehingga secara politik, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban struktural untuk melakukan reformasi birokrasi, keuangan, perdagangan dan hukum yang bersesuaian dengan substansi ideologi neoliberalisme yang ada dalam LoI dan SAP.

Privatisasi ialah salah materi yang ada dalam ideologi neoliberalisme yang muatannya meliputi liberalisasi sektor keuangan. Kedua, liberalisasi perdagangan. Ketiga, pengetatan dan efisiensi anggaran belanja negara sehingga subsidi publik harus dicabut. Keempat, menggerakkan privatisasi terhadap BUMN dan SDA. Konsepsi pemikiran neoliberalisme tercantum cukup tegas dalam konsensus Washington. Keterikatan Indonesia dalam sistem neoliberal ini mendorong pada sistemiknya privatisasi BUMN dan sumber daya alam dalam dua dasawarsa terakhir di Indonesia.

Dampak privatisasi BUMN dan SDA yang sangat sistemik diantaranya, menciptakan konflik yang berkepanjangan, baik konflik itu terjadi antar masyarakat yang pro dan kontra dan antara masyarakat yang dirugikan dengan pihak perusahaan. Kedua, mendorong proses pemiskinan masyarakat. Ketiga, berdampak pada perusakan lingkungan akibat eksploitasi  besar-besaran terhadap sumber daya alam yang membawa konsekwensi bagi penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, danau, pesisir, laut dan lainnya, serta mendorong terjadinya bencana alam di areal eksploitasi dan eksplorasi BUMN dan SDA.

Dampak-dampak negatif privatisasi akibat hilangnya tanggungjawab negara dibenarkan dalam pandangan Islam. Menurut Islam, kebijakan privatisasi tidak diperbolehkan (haram) karena terdapat ketentuan dalam Al-Qur’an dan Al-hadist yang melarang terhadap kepemilikan oleh individual (privatisasi) terhadap harta-harta kepemilikan yang sifatnya publik tidak terbatas dan berdimensi hajat hidup masyarakat. BUMN dan SDA bisa dikelola masyarakat sendiri dan atau harus dikelola pemerintah langsung jika sifat benda-benda berdimensi sosial publik tersebut membutuhkan penanganan khusus dari negara.

Kepemilikan publik yang dikelola negara secara langsung hasilnya ialah semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat baik untuk memfasilitasi sekolah gratis, rumah sakit gratis, pelayanan publik gratis, membantu kas negara (baitul mall) atau program sosial lainnya yang akan mendorong terhadap terpenuhinya hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Karena dalam konsepsi Islam, hakekat kepemilikan industri yang meliputi alat produksi, bahan baku, pengelolaan, dan hasil produksi, pemiliknya sahnya ialah masyarakat. Negara hanya mewakili masyarakat dalam kepemilikan industri milik umum tersebut.


M. Syafi’ie

Staf Kerjasama Pusham UII

email ; syafiie_02@yahoo.co.id

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published.

*