Lurah Susan, Front-liner Birokrat, Degentrifikasi Warga LA

Masyarakat Lenteng Agung menolak Lurah Susan, sementara Jokowi menyebut bahwa hal tersebut bukan soal agama, gender, tetapi siapa yang berkompeten. Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyebut bahwa penolakan lurah Susan karena ada pihak-pihak yang dirugikan dengan model baru pemilihan lurah. Sebagaimana faham, Djokowi-Ahok demi membuat gebrakan pelayanan publik di tingkat akar rumput memperkenalkan yang disebut “lelang jabatan” lurah.

Sebetulnya pengamatan Siti Zuhro yang menyebut ada pihak-pihak yang dirugikan boleh kita sayangkan. Seorang peneliti utama seperti dia tidak boleh sedikit pun memberi ruang bagi masukknya asumsi yang mengarah kepada isu. Posisi lurah dalam sistem birokrasi kita adalah front-liner birokrat, yaitu mereka-mereka yang berhadapan langsung dengan aspirasi masyarakat. Berbeda dengan elit birokrat yang utamanya pembuat kebijakan kedudukan lurah tidak dapat tidak membutuhkan dukungan publik setiap saat.

Konsep lurah di negeri kita sampai tumbangnya Orde Baru tidak melepaskan mekanisme musyarawah masyarakat. Ini sebagaimana contoh, umumnya lurah di Jakarta pada era Orde Baru adalah warga Betawi atau warga lama yang menetap di tempat tadi. Ia selain menjadi perangkat pemerintah juga bagian dari aparatus pembinaan masyarakat dari partai politik (Golkar). Ia adalah pejabat sekaligus frontliner birokrat; mereka yang bertanggungjawab membina publiknya tiap hari, ikut dalam undangan kawinan, sunatan, hajatan warga meski itu di luar jam kerja.

Model frontliner ini tercipta karena pola pembagian secara distrik. Kondisi yang sama masih dianut Singapura dimana seorang pejabat publik atau lurah distrik tidak akan dipilih bila dia tidak mewakili, membina, mendampingi dan didukung publiknya.

Pasca reformasi rekatan ini mulai memuai sejalan dengan munculnya semangat kosmopolitan atau dalam istilah Leonie Sanderdoc, kota menjadi lebih multikultural. Bukan karena adanya kesadaran publik untuk membaur dan membuka sekat-sekat wilayah etnis, tetapi karena sekarang modal dan orang-orang dari inner city bergerak ke pinggir-pinggir kota seperti Kalibata, Pasar Minggu, Lenteng, sampai Jagakarsa membentuk kantong-kantong perumahan dan pemukiman baru karena tanah dan rumah masih murah.

Sedikit banyak gerakan kota ini menciptakan inner sub-urban, kota tidak lagi terpusat (core city) tetapi menciptakan polycentric urban region (Robin Bloch:1994). Sekelompok orang yang digusur tergusur atau merasa ingin punya tanah melepaskan tanah aslinya untuk tinggal di wilayah orang lain. Ikatan pada tempat kemudian berubah dari sesuai yang primordial (ini kampung gue/ kami) menjadi sesuai yang utopia (ini kampung kita).

Policentris ini yang membuat kutub-kutub kekuasaan tidak lagi ada di tokoh desa tetapi bisa saja seseorang yang karena dia kaya dan bergaji besar diangkat sebagai pemuka warga bahkan dia juga mungkin menjadi tokoh partai politik tertentu. Hubungannya menjadi hubungan pragmatis ketimbang ideologis.

Jika demikian baik pada masa Orde Baru maupun sekarang, sudah ada perubahan dalam pola hubungan manusia dengan ruang, dimana sekarang lebih lendut dan fleksibel. Orang- seperti ditulis Wittgenstein dari penghuni menjadi pemukim, dia bisa bergerak dan berpindah-pindah semaunya.

Namun di sisi lain; dalam diri manusia juga membentuk pola, yang disebut Habermas dengan pola tinggal atau dwelling, dimana dia pelan-pelan mencoba menanamkan akar dirinya pada tempat. Ini tidak mudah, seperti yang terjadi di US, Kanada, dan Australia dimana orang berusaha menjadikan negaranya sebagai negerinya karena ada kendala sejarah; bahwa mereka sebetulnya “pendatang”.

Kondisi untuk mengakar ini yang bila kita lihat di Lenteng Agung (LA) pasar minggu masyarakat asli menjadi policentris karena kehadiran kampus-kampus, kost-kostan, dan penghuni kontrakkan dari mereka yang bekerja di pusat kota. Sementara secara historis LA adalah batas terakhir urban-suburban Jakarta, dimana dalam lagu popular anak-anak disebut; pepaya, mangga, pisang, jambu dibeli dari Pasar Minggu.

Inilah yang disebut kawasan bantalan kota. Selalu ada perasaan psikologis jika naik komuter line, taksi, mobil pribadi, angkutan umum; orang bilang; sudah sampai-tengah antara kota dan bukan kota. Sudah dekat rumah.

Sehingga ketika Jokowi menunjuk Lurah Susan lewan mekanisme asing yang disebut “Lelang Jabatan” maka, menurut Neil Smith dalam Michael Sorkin (ed); terjadi proses degentrification, satu guncangan bagi masyarakat LA ketika pusat kota (kantor gubernur Jokowi) menunjuk orang yang seharusnya dipilih lewat persetujuan publik. Sebagaimana kebiasaan masyarakat yang tinggal di distrik-distrik memberikan kepercayaannya.

Di sini pemberontakan ra’jat Lenteng Agung tidak dapat dikatakan sebagai akibat pembodohan dari pihak-pihak yang tidak suka (yang tidak definitif disebut oleh Siti Zuhro) tetapi karena kekecewaan of Losing Control (Saskia Sassen: 1994).

Setelah kehilangan tanah-tanah dari intrusifitas modal dan orang-orang kaya dari kota, kini orang-orang LA pun kehilangan hak memilih orang yang harus menjadi pemimpinnya, karena pusat kekuasaan (kantor gubernur) atas nama kompetensi dan integritas ujian lelang berhak mengajari masyarakat apa dan siapa yang lebih mereka butuhkan.

Andi Hakim
Alumni HMI ITB, Pengurus IA ITB Jakarta

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published.

*