Salamudin: Banyak Perpres Abal-abal

HMINEWS.Com РBanyak peraturan di Indonesia yang dibuat dengan kontrol asing dan bertentangan dengan UUD 1945, termasuk Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Presiden (Perpres). Sejumlah Perpres bahkan dinilai abal-abal.

“Kita sudah memeriksa Perpres, banyak yang abal-abal, bertentangan dengan konsitusi; UUD amandemen, apalagi dengan UUD sebelum amandemen,” ujar aktivis Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng dalam bedahbuku ‘Kudeta Putih’ di kantor DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Pasar Minggu-Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2013).

Kontol asing terhadap ekonomi Indonesia, kata Salamuddin, mencakup semua sektor; dari perbankan sampai pengaaan bibit tanaman untuk petani, hingga tidak memungkinkan lagi ruang untuk membangun kemandirian dalam negeri. Hal itu masih diperparah dengan mental inferior (minder) sebagai bangsa yang besar. Semua peraturan yang bermasalah tersebut dirincinya bersama lima penulis lain dalam buku ‘Kudeta Putih.’

Salamuddin dan Syamsul Hadi adalah dua penulis buku tersebut yang hadir sebagai pembedah. Menurut Syamsul Hadi, dalam banyak kasus hubungan Indonesia-asing sebenarnya Indonesia berada pada posisi kuat, akan tetapi tidak mampu memanfaatkannya.

“Bahkan ketika bangsa dan negara lain yang butuh, tapi Indonesia yang tunduk patuh. Kita ikut apa saja kehendak asing yang ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia habis-habisan. Kita perlakukan bangsa-bangsa asing dan lembaga keungan internasional seperti IMF dan Bank Dunia seperti tuan di negeri kita sendiri,” kata Syamsul Hadi.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang, MS Kaban mengiyakan pernyataan tersebut. Menurutnya Indonesia sudah harus berubah, setara dengan bangsa lain dan tidak selalu ikut bangsa luar.

“Jangan setiap perikatan dnegan bangsa lain kita selalu berada pada posisi lemah. Negara lain yang butuh tapi kita yang minta-minta,” ucapnya.

Namun, menurut Kaban, hal itu memang tidak mudah dilakukan apabila pemimpinnya sendiri tidak kuat.

Fathur

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published.

*