Pilkada Rawan Korupsi, KPK Harus Turun Tangan

HMINEWS.Com – Permasalahan korupsi, tak terkecuali dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah sangat memprihatinkan. Pilkada banyak dicederai kalangan elit seperti bupati, walikota dan gubernur yang menggunakan fasilitas negara dalam kampanye mereka.

“Padahal seperti diketahui bersama, tindakan seperti itu masuk kategori korupsi, apalagi menggunakan dana Bansos (bantuan sosial) dan dana-dana Pemda lainnya,” kata Ketua KPK, Abraham Samad dalam pertemuan dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah di Kantor KPK, Senin (21/5/2012).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tersebut juga disinggung mengenai Pilgub Sulawesi Selatan, di mana ketiga kandidat gubernurnya merupakan pejabat negara. SYL sebagai incumbent, Ilham sebagai Walikota Makassar dan Rudi adalah seorang bupati.

“Ketiga kandidat yang merupakan pejabat daerah berpotensi menggunakan APBD dengan berbagai trik untuk kampanye sebagaimana penggunaaan APBD pada beberapa Pilkada lainnya,” kata Syamsuddin Alimsyah.

Selain itu kemungkinan politik transaksional juga sangat besar. Partai politik bisa saja mendukung kandidat tertentu atas dasar besarnya modal si kandidat. Pilkada transaksional seperti itulah sesungguhnya awal praktek pengkhianatan terhadap agenda reformasi.

“Kandidat yang melakukan cara seperti itu pada akhirnya akan menggadaikan rakyatnya ketika diberi kesempatan memimpin daerah. Karena itu KPK harus mengambil peran pemantauan Pilkada yang bersih di tanah air,” ujar dia. (Bahtiar)

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published.

*