KAMMI Nilai Pemerintah SBY Cederai Demokrasi

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai selama memimpin negara ini, pemerintahan SBY telah mencederai nilai-nilai demokrasi .

KAMMI setidaknya mencatat tujuh kebijakan pemerintah yang menciderai demokrasi. Pertama, rencana pengesahan RUU Rahasia Negara.  Menurut mereka, munculnya RUU Rahasia Negara akan memangkas hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara. Hak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyusun suatu kebijakan akan dikebiri oleh RUU Rahasia Negara. RUU Rahasia Negara ini dianggap akan membangkitkan semangat Orde Baru yang telah menyengsarakan rakyat. Walaupun RUU Rahasia Negara telah dihentikan pembahasannya oleh DPR RI dan dicabut oleh pemerintah, namun upaya untuk memperkuat kekuasaan negara yang tak tersentuh rakyat, dapat terlihat dengan upaya pemerintah untuk memunculkan RUU Rahasia Negara kembali.

Kedua, lahirnya RUU Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). RUU Tipikor dinilai KAMMI adalah upaya untuk menyelamatkan para pejabat negara yang berkolaborasi dengan pemilik modal untuk merugikan keuangan Negara. Upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kasat mata, terungkap dalam RUU Tipikor yang akhirnya telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang.

Ketiga, pemerintah SBY dianggap telah melakukan pelemahan terhadap KPK ketika pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK menjadi ganjalan besar bagi kemapanan para penguasa korup yang berkolaborasi dengan pemilik modal.

KAMMI menilai Upaya pelemahan sistematis semakin giat dilancarkan ketika KPK mulai masuk ke ranah kekuasaan yang dicap kebal hukum. Alih-alih menambah amunisi wewenang bagi KPK dalam rangka meningkatkan kinerjanya, penguasa di parlemen dan eksekutif justru berselingkuh untuk mengebiri KPK. Hal itu tampak ketika KPK berseteru dengan kepolisian dan menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka, SBY segera menerbitkan Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Pengisian dan Penetapan Pejabat Sementara KPK serta Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim 5. Hal ini jelas merupakan upaya proses penghancuran gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintahan kapitalis.

Keempat, penetapan status tersangka terhadap dua pejuang anti-korupsi, yaitu Emerson Yuntho dan Illian Deta Artha Sari. Kedua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu dituduh mencemarkan nama baik karena mempertanyakan pengelolaan uang pengganti perkara sebesar Rp 7 triliun di Kejagung. Indikasi pembungkaman demokrasi makin kentara.

Kelima, ekonomi kapitalis terbukti lebih memihak kepada pemilik modal. KAMMI melihat kasus bailout Bank Century memperkuat anggapan ini. Dengan alasan menyelamatkan Bank Century, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 6,7 triliun. Padahal, besaran injeksi dana yang diajukan ke DPR sebelumnya hanya Rp 1,3 triliun. Jusuf Kalla dengan tegas-tegas menyatakan itu sebagai perampokan. Bailout Century berpotensi menjadi BLBI jilid II ketika terjadi perampokan uang negara untuk kepentingan pemilik modal yangmembebani rakyat hingga Rp 650 triliun.

Keenam, KAMMI juga menilai, selama memimpin pemerintahan, SBY banyak mengeluarkan regulasi yang diciptakan dan tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya disahkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh DPR pada akhir tahun 2008. Disahkannya UU BHP, adalah bentuk liberalisme pendidikan dan privatisasi pendidikan.

Ketujuh, gejala akomodasi berlebihan terhadap semua elemen politik. Hampir seluruh parpol merapat ke SBY. Layaknya, kekuasaan utama ada di tangan SBY. Gejala ini merupakan pembentukan kartel politik. Sehingga tidak ada lagi oposisi efektif. Semua partai mendapat jatah kekuasaan. Gejala ini menyedihkan, tiada elemen yang akan mengontrol kebijakan pemerintah. (Muhammad AS)

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published.

*