Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Jakarta melakukan aksi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/10). Mereka melakukan longmarch dari Mesjid Istiqlal, Jakarta ke Istana negara.
Aksi ini merupakan bentuk ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikan gaji menteri. Koordinator aksi, Firas Tu Iman, mengatakan menaikkan gaji menteri yang baru menjabat selama satu minggu merupakan tindakan yang sangat menyakiti hati masyarakat Indonesia.
Dalam aksinya, para nahasiswa juga menolak kebijakan menteri rangkap jabatan dan kebijakan Presiden SBY yang akan mengangkat wakil menteri.
Menurut Firas rangkap jabatan menunjukkan tidak adanya profesionalisme dari kalangan menteri. “Dan itu juga menunjukkan ketidakperpihakan kepada rakyat kecil’” katanya.
Para mahasiswa menganggap pengangkatan wakil menteri hanya merupakan agenda SBY untuk melakukan politik balas budi. (Muhammad AS)
Related Posts
- Semenanjung Korea, Diantara Kobaran Perang Dan Diplomasi
- Akibat Global Warning, 4000 Pulau Indonesia Terancam Tenggelam!
- Din : Penegakan Hukum Era SBY Baru Sebatas Retorika
- Mas Bambang Saja Tolak Tawaran Pa Beye
- Kartunis Nabi Muhammad SAW Menyesal atas Perbuatannya!!
sepakat dengan temen2 jakarta.. masak berpolitik ada istilah trimakasih, dasar SBY memalukan.
dasar pamarentah…untung aja gw masih berbaik hati,,klo ga dah gw bakar itu istana,sama anak2 buah gw ,biar istana pindah ke gunung antang…
sangat tidak terhormat memang…
ketika bangsa kita di ingatkan oleh ALLAH tentang apa yang harus manusia kerjakan,,,
tetapi disisi lain orang2 yang ada disinggahsana berteriak2 kenaikan gaji layaknya anak kecil meminta uang untuk membeli permen,,,,
yang seharusnya ditunjukan mentri2 disinggahsana adalah kualitas n kwantitas dia,,,
bila mana kinerja dia baik,,maka kenaikan gaji itu memang layak dia dapatkan,,
tetapi bila sebaliknya,,,itu merupakan hal teraneh yang ada didunia ini,,,
lihatlah para mentri disekelilingmu,,,,tentang apa teriakan2 para pengharap2mu,,,,,
KADER HMI MPO FH Uii
Kondisi Negara Indonesia saat ini dilandah berbagai porsoalan, baik yang hadir karena motif alamiah dari alam, maupun yang direkayasa oleh manusia, salah satu diantaranya adalah lahirnya nunsa politik di Negeri ini yang kian tak mampu untuk diredup dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah di Negeri ini. Politisasi dari berbagai aspek dalam ruang gerak mahluk manuasia terjadi dihampir seluruh lini di Negeri yang katanya Demokratis ini, baik lembaga Agama maupun masalah prifat semuanya di dikolaborasi dan di campurkan dengan masalah politik, namun realitas demikian sering dibenarkan dengan dalih DINAMIKA dan konsekuensi dari dianutnya asas Demokrasi. Apakah kenyataan yang terjadi di Negeri kita Indonesia saat ini tidak berlebihan.? Mari kita posisikan diri kita secara ideal, proporsional, dan profesional dalam menilai serta membijaksanai sesuatu di negeri ini. Ironisnya fakta demikian direspon oleh pemerinta kita dengan cara membicarakan, dan bersepakat untuk menaikan gaji dan tunjangan para mentri, Presiden, dan pejabat – pejabat Negara lainnya. Hal yang sangat di sayangkan ketika pimpinan di Negeri ini hanya terjebak serta berorintasi untuk kepentingan dirinya sendiri, bagaimana dengan nasib rakyat kedepannya apabila kita dipimpin oleh makhluk-makhluk aneh seperti mereka (stakeholder), padahal idealnya mereka para elit pemerintah mempertimbangkan, memikirkan, dan mendahulukan apa yang di butuhkan rakyat Indonesia secara komprehensif, bukan malah berputar – putar pada conflik of interest dan vasted interest yang akhirnya bersifat tidak populis. Pemerintah jangan menghabiskan uang rakyat dengan cara seperti ini sebenarnya, alangkah baiknya pemerintah harus lebih fulgar dan transparan seperti para bandit dan pencuri atau pemeras yag memang jelas – jelas dan jentel, dari pada berpura – pura menjadi baik tapi ternyata penjahat dan iperialis seperti para kolonial yang pernah menjajah Negeri kita dahulu, pemerintah harus sadar dan bangun dari tidurnya bahwa Negara Indonesia saat ini bukan lagi Indonesia kuno, klasik, dan teralienasi seperti dahulu sebelum kemerdekaan. Ingat yang harus di prioritaskan adalah kepentingan publik bukan kepentingan pribadi, kelompok yang cenderung bersifat sektoral. Kenaikan gaji MENTRI, PRESIDEN dan PEJABAT tinggi Negara lainnya merupakan sebuah ancaman awal untuk keberlanjutan Indonesia kedepannya, sungguh sebuah starting point yang keliru, arogan, otoriter, dan sangat salah ketika kebijakan untuk menaikan gaji elit pemerintah direstui dan disepakati oleh presiden, walaupu dengan dalih sejenis apapun hal ini tetaplah salah. Kami menolak secara tegas sikap pemerintah dalam meningkatkan gaji dan tunjangan Mentri, Presiden, dan mahluk sejenisnya di saat kondisi Indenesia seperti ini.
From : Ketua Bidang HMI MPO Cabang Manado.
tidak ada yang jelas dengan pemerintahan saat ini. kisruh kpk vs polri, krisis listrik, gerakan mahasiswa yang terpolarisasi dengan materialisme hingga pemuda yang tidak peduli dengan keadaan bangsa. hal ini berarti harus ada reformasi ke 2 yang memutuskan mata rantai antara pemerintah orde baru dengan yang sekarang.
From: Pengurus cabang HMI Cabang Manado