Hari Kesaktian Pancasila; Presiden Tak Wajib Upacara di Lubang Buaya, Benar Ngak Bro?

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2009

HMINEWS.COM- Oh ya pembaca setia  HMINEWS.COM, tahu ngak kalau besok merupakan hari Kesaktian Pancasila tepatnya 1 Oktober. Sebagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya hari kesaktian Pancasila selalu diperingati di Lubang Buaya dengan dihadiri Presiden RI.

Namun ada pendapat yang mengatakan  sebaiknya presiden menggelar peringatan tahunan itu di Istana Negara saja yang dibarengi dengan rekonsiliasi nasional atas peristiwa G30S. Pasalnya tidak ada dasar hukum yang kuat kalau presiden diwajibkan hadir dalam acara memperigati Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Demikian dikatakan ahli peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, kepada detikcom, Kamis (29/9/2010). “Tidak ada dasar hukumnya presiden harus menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, karenanya ia tidak wajib. Ini penting diingatkan, karena kita negara hukum,”

Asvi mengungkapkan kalau upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya tersebut diwajibkan pertama kali oleh Panglima Angkatan Darat (AD) Jenderal Soeharto melalui Surat Keputusan tanggal 14 Oktober 1966 dimana sebagai pesertanya adalah seluruh matra angkatan perang, yaitu AD, AL, dan AU, lha Kepolisian kok ngak diikutkan.

Karena tidak diikutkan, Panglima Angkatan Kepolisian lantas mengirim surat kepada Soeharto, tepatnya pada tanggal 20 Oktober Soeharto selaku Menteri Utama Pertahanan meralat SK yang telah diterbitkan dengan memasukkan kepolisian sebagai aparat yang wajib mengikuti upacara 1 Oktober. “Jadi untuk presiden itu tidak wajib. Hanya saja, Soeharto yang memerintahkan upacara itu kemudian menjadi presiden. Ahirnya dia datang terus pada saat upacara,” lanjut Asvi.

Asvi menilai, kehadiran presiden dalam memperingati hari kesaktian Pancasila di Lubang Buaya sangat menyulitkan, terutama pada saat Megawati Seokarnoputri memimpin. Bagi Megawati,  peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu adalah hal yang menyakitkan, karena sejak terjadinya prahara pada 1965, kekuasaan Presiden Soekarno, mulai dilucuti, kata Asvi

Hal ini bisa dilihat pada zamannya Megawati saat menjabat sebagai presiden, dimana Megawati mempersingkat upacara tersebut dan sebagai  inspektur upacaranya adalah ketua MPR, bukan Megawati sendiri selaku presiden pada waktu itu,” katanya.

Oleh karean itu,  sebaiknya presiden memperingati hari bersejarah tersebut di Istana Negara sambil mengukuhkan agenda rekonsiliasi nasional atas peristiwa G30S. Sebab, korban jiwa dalam tragedi kemanusiaan 45 tahun silam itu bukan hanya 7 jenderal, yang kemudian diangkat menjadi pahlawan revolusi, melainkan ratusan ribu warga negara Indonesia, ujar  Asvi

“Saya mengusulkan lebih baik di Istana saja, juga sebagai hari untuk rekonsiliasi nasional. Kalau mengadakan upacara di Lubang Buaya, biarlah khusus TNI saja. Sebab dasar hukumnya keputusan menteri utama pertahanan Soeharto,” tutupnya.dtk/ham

Tuliskan Opini dan Komentar anda untuk menaggapi berita ini!

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published.

*