DKP Solusi Krisis RI Tergantung Presiden

Hakekatnya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)RI yang potensial menyimpan sumber daya alam laut dan menghasilkan pendapatan Negara dari pajak perahu asing, teknis bisa diandalkan untuk mengatasi krisis ekonomi RI, syaratnya bila ada good will politik “prerogratif ” dari Presiden.

Selama ini Pemerintah dan DPR lebih peduli kepada Departemen Pertanian, seperti pupuk, telor, daging lebih berharga ketimbang ikan, sehingga wajar petani lebih sejahtera ketimbang nelayan tradisional ” tangkap ” yang mayoritas di asia, kecuali nelayan modern Jepang yang perannya menjadi ujung tombak terdepan menjaga pengawasan perbatasan lautnya, justru jumlahnya makin berkurang, karena banyak bininya tak ingin cepat menjanda.

Padahal Nelayan juga egaliter hak hidup dan hak pangan dengan Petani, bahkan kurangnya perhatian implementasi program Pemerintah kepada nelayan dan pesisir, sehingga ikan hasil tangkapan terpaksa sering banting harga menghindari mubazir.

Sehingga professional “Ekonomi Syariah ” nelayan Jepang dalam mengantisipasi pemanasan global yang merusak cadangan ikan dunia, signifikan tantangannya lebi hidup memajang potret pemimpin komunitasnya ketimbang Presidennya. Demikian pernyataan DR Arif Satria (Direktur Riset dan kajian strategis IPB) ketika luncurkan 2 bukunya “Ekologi Politik Nelayan” dan ” Pesisir dan Laut untuk Rakyat ” di wisma Antara, Jakarta (7/8) yang disambut Prof DR Hermanto Siregar mewakili rektor IPB dan DR Sudirman Saad (Sesditjen KP3K DKP).

Dilanjutkan bedah buku Dr Arif Satria oleh DR M Rizal Damanik M Si (Sekjen Kiara), DR Suryo Adiwibowo (IPB), Prof DR Indrajaya (IPB), Dr. Akhmad Mukhlis Yusuf (Direktur Antara) dengan Moderator Teguh Juwarno (PAN) yang disponsori Republika, IPB, Wisma Antara, PT Edecon Mandiri, Departmen Kelautan dan Perikanan, Ekbudbang, Sriwijaya Air, Bamboedoea, PT AIA, Batik Mufti, Institute for global Justice, Signature foundation, Centre for regional resource development community empowerment (Crescent),Yayasan LKIS. Hadir antara lain Adisasono, DR Didik Damanhuri, Hakam Naja, Arif Mustopa (HMI Dipo), Andrinov Chaniago, Buchari Mas’um (HMI MPO).

40 lebih judul buku diproduksi Dr H Arif Satria yang juga dari Korps Alumni HMI (KAHMI Pro) lahir di Pekalongan, 17 Sept 1971, sebelonnya telah melonching “Gloabalisasi Perikanan” yang suksesnya sejak SD disumbang mesin tik dari DR Fuad Hasan (mantan Mendikbud) dan DR Didik Damanhuri , sehingga kira 10 tahun lebih percobaan naskahnya baru bisa tampil di koran Bandung Pos, sehingga ia raih International Yamamoto Award 2008. (Mahdi)