Anies Baswedan: Kreatifitas Tempo Jangan di Gugat

HMINEWS- Sikap aroganPolri menggugat Tempo nampak tidak tepat dan bisa jadi blunder yang merugikan institusi Polri sendiri.   Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan mengatakan, terkait gugatan Polri atas ilustrasi halaman muka majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 soal “Rekening Gendut Perwira Polisi” dan edisi 14 Juni-20 Juni 2010 soal “Kapolri di Pusaran Batubara”, hal tersebut sepenuhnya urusan kreativitas saja.

Anis hadir bersama para tokoh lainnya untuk memberikan dukungan moril kepada Tempo. Anis mengatakan, apa yang dilakukan Tempo merupakan usaha memperbaiki negeri ini, terutama soal pengungkapan kasus korupsi.

“Kami sadar korupsi di Indonesia bukan rahasia lagi. Ini bagian dari usaha memperbaiki negeri ini, tidak bisa dipandang sebagai persoalan emosional, institusional, dan pribadi,” ujarnya.

Selain itu, Anis juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tempo bukan untuk memojokkan dan mendelegitimasi institusi kepolisian. Jika penegak hukum tidak bisa diandalkan untuk bersih, maka sulit berharap pada penegakan hukum di Indonesia.

“Pembersihan korupsi di Indonesia harus dimulai dari membersihkan penegak hukum dari korupsi,” ujar Anis Baswedan.

Gugat Ilustrasi Lain

Ternyata, Mabes Polri tak hanya menggugat Majalah Tempo atas ilustrasi halaman muka edisi 28 Juni-4 Juli 2010 soal Rekening Gendut Perwira Polisi, namun juga ilustrasi halaman muka edisi 14 Juni-20 Juni 2010 soal Kapolri di Pusaran Batubara.

Hal ini disampaikan Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Arif Zulkifli kepada para wartawan, Kamis (1/7/2010) di Kantor Majalah Tempo, Jakarta. “Polri juga persoalkan ilustrasi Majalah Tempo edisi dua minggu lalu. Surat ini kami terima pagi ini,” ujarnya.

Arif pun sempat menunjukkan surat teguran berkop surat Divisi Humas Mabes Polri bernomor B/302/VI/2010/Humas perihal penyampaian teguran. Dijabarkan Edward, surat teguran tersebut telah merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Secara terpisah, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo mengatakan, ilustrasi halaman muka tersebut hanyalah kreativitas awak Majalah Tempo. Atas gugatan tersebut, Majalah Tempo pada Kamis siang ini menerima banyak dukungan dari kalangan masyarakat sipil, termasuk Wahana Lingkungan Hidup, Kontras, LBH Pers, serta insan yang peduli kebebasan pers, seperti Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamengkas, pengacara Bibit-Chandra Alexander Lay dan Taufik Basari, dan lainnya.

Dalam kaitan ini,  secara terpisah pengamat politik Herdi Sahrasad menyatakan sangat menyayangkan gugatan Mabes Polri atas Tempo,  sebab  justru menunjukkan ”ketidakdewasaan Polri” dalam berdemokrasi. ”Alangkah elok dan bijak jika Polri memakai UU Pers, sebab  semua  persoalan terkait Tempo atau media lain,  bakal bisa diatasi secara elegan. Jika Polri memakai UU Pers maka itu  berarti Polri memakai ‘soft power’, namun jika menggunakan  gugatan hukum, terkesan Polri memakai ‘hard power”  dan bisa jadi blunder. Ini kan pembelajaran dalam demokrasi, dan ingat bahwa demokrasi kita masih dalam proses ‘ in the making’ sehingga  penting sekali dialog dan solusi memakai jalur yang tepat yakni UU Pers. kalau  menghadapi kontrol demokratis oleh pers,  setiap kali pejabat menempuh gugatan dengan pasal-pasak KUHP, apa kata dunia?,” kata Herdi, peneliti  senior PSIK Universitas Paramadina itu. (hm/berbagai sumber)

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published.

*