HMINEWS.Com – Sebagai bentuk apresiasi terhadap alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berhasil di jalur bisnis, Majelis Nasional KAHMI Departemen Bisnis akan mengadakan malam penganugerahan. Acara terbuka untuk alumni dan kader aktif HMI, dan akan digelar pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Mei 2013
Waktu : 18.30 -21.00 Wib
Agenda : Malam Penganugerahan Kahmi Business Award 2013
Tempat : Gedung. RNI Lt.6 Jl Denpasar Mega Kuningan Jakarta.

Sebagaimana diketahui, semua kader maupun alumni yang berkecimpung dalam bidang kewirausahaan dapat menominasikan diri dalam penghargaan ini. Juga dapat dinominasikan oleh Pengurus KAHMI Wilayah/ Daerah, dengan kriteria memiliki usaha sendiri yang sudah berjalan minimal dua tahun dan memiliki prestasi dibisnisnya.

Kategori yang akan diberikan di antaranya ada KAHMI Bisnis Besar, KAHMI CEO Perusahaan Besar, KAHMI UKM, KAHMI Young Entrepreneurship, dan KAHMI Mr. Clean.

HMINEWS.Com – Puluhan kader HMI-MPO Cabang Kendari memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan menggelar aksi demonstrasi. Demonstrasi berlangsung di Bundaran Eks MTQ Mandonga, Kendari (20/5/2013). Dalam aksi tersebut,mereka melakukan protes untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. Sebagaimana diketahui, pasca penetapan APBN Perubahan dengan DPR , harga BBM akan kembali dinaikkan akhir Mei 2013.

Menurut Korlap, Susi Ar-Runduma, kebijakan kenaikan harga BBM akan membuka lebar penderitaan terhadap rakyat. “Rencana kenaikan harga BBM bukti bahwa rezim SBY-Boediono melakukan penindasan terhadap rakyat. Secara langsung, apabila BBM naik pasti berimbas pada naiknya harga-harga produk pangan. Ini membuat laju inflasi pesat. Lihat saja data rilisan BPS, inflasi sejak Maret 2013 sudah sebesar 2,43 persen yang disebabkan tingginya harga-harga produk pangan. Ini bukti rezim SBY-Boediono telah gagal,” teriak Susi.

Massa terus menggelar mimbar bebas dengan mengajak masyarakat untuk bergabung dalam aksi protes.

Dianiaya dan Ditangkap

Sekitar pukul 13.00, massa mulai membakar ban bekas dan menghalangi beberapa mobil plat merah yang melintas. Hal ini memancing amarah sejumlah aparat kepolisian. Ketua Umum HMI-MPO Cabang Kendari, Laode Arman M, menegaskan bahwa aksi pembakaran ban dan penahanan mobil plat merah bukan untuk menghalangi aktivitas masyarakat.

“Kami melakukan gerakan seperti ini dengan maksud melakukan komunikasi dengan masyarakat agar tergabung dalam gerakan kami. Karena BBM sangat subtansial bagi kebutuhan rakyat banyak,” jelas Arman.

Namun nahas bagi para demonstran. Pada saat aksi berlangsung, tiba-tiba sejumlah anggota kepolisian mencoba menghentikan aksi demonstrasi dengan membuang sejumlah ban bekas milik demonstran. Tak hanya sampai disitu, ada oknum polisi yang mematikan genset. Walhasil, aksi ini terhenti beberapa saat.

Atas tindakan tersebut,puluhan demonstran tidak menerima perlakuan pihak polisi. Dorong-dorongan pun tak terhindarkan. Akan tetapi, massa demonstran di bawah arahan langsung Laode Arman M tetap menyikapi tekanan kepolisian dengan kepala dingin. Massa HMI-MPO Cabang Kendari mencoba untuk berdialog dengan aparat keamanan.

Pada saat komunikasi berlangsung, tiba-tiba keluar serombongan Kepolisian melakukan penyerangan.Polisi memukuli massa aksi dan berusaha menangkap Ketua Umum HMI-MPO Kendari, Laode Arman M. Sejumlah kader dipukuli dan disemprot gas air mata. Alhasil, Ketua Cabang ditangkap dan aksi demonstrasi dibubarkan paksa.

Dalam waktu dekat Pengurus HMI-MPO Cabang Kendari berencana untuk berkonsolidasi dengan elemen mahasiswa lainnya terkait solidaritas mahasiswa menyikapi kasus kekerasan dan rencana kenaikan harga BBM.

LAPMI Cab Kendari

HMINEWS.Com – Kongres ke-29 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) diharapkan melahirkan gagasan-gagasan segara. Tidak hanya fokus pada ranah politis, yaitu pemilihan ketua umum yang baru, kongres sudah seharusnya pertarungan wacana juga menguat, sebagai salahsatu ciri kematangan intelektualitas kader yang berhimpun.

Harapan itu tidak berlebih, sebagaimana tema yang digagas, “Rekayasa Kreatif Organisasi dan Perkaderan HMI: Ikhtiar Memperkuat Gerakan Ideologis dan Epistemik HMI.” Sebab  HMI memiliki tiga komitmen utama dalam aktivitasnya, yaitu komitmen ideologis, komitmen epistemologis, dan komitmen organisatoris.

Komitmen ideologis diaplikasikan melalui karakteristik gerakan HMI yang berbasis pada ajaran Islam (al-Qur’an dan sunnah). Islam bagi HMI, tidak hanya sebagai sebuah ritus formal belaka, namun lebih  daripada itu, merupakan landasan perjuangan serta petunjuk dalam berpikir. Komitmen epistemologis diwujudkan HMI melalui penguatan dan pengembangan gerakan intelektual. HMI dan intelektualisme adalah sesuatu yang identik. Sementara itu, komitmen organisatoris diejawantahkan dalam penguatan aspek kepemimpinan dan manajerial, serta keterampilan dalam mengelola persoalan. Demikian penjelasan tema kongres kali ini.

Kecenderungan yang memprihatinkan tersebut, sebagaimana dikhawatirkan Ketua Umum PB HMI MPO, Alto Makmuralto dalam pleno III yang lalu di Depok, adalah kurang diapresiasinya sesi-sesi intelektualitas untuk seluruh cabang se-Indonesia. Sejumlah cabang mendesak forum dialog antar cabang, forum pemaparan ide dan gagasan, untuk dilewatkan dan ingin segera masuk pada forum cabang dengan PB.

HMINEWS.Com – Sebulan lagi akan diadakan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) ke-29 di Bogor-Jawa Barat. Majelis Pekerja Kongres (MPK), Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) masih dan terus memantapkan persiapan untuk perhelatan dua tahunan tersebut.

Ahad kemarin (19/5/2013) tim MPK mengadakan rapat di Sekretariat PB HMI-MPO di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Membahas sejumlah hal penting, mulai dari hal-hal yang teknis seperti fiksasi tempat, pembicara, tata tertib dan lainnya. Di antara yang hadir ada Ketua MPK, Herdiana Abdussalam (Badko Jabagbar), Burhanuddin Arifin (mantas anggota KPN), Agus Thohir, Puji Hartoyo, Imam Fahruri (Bogor), Eva Muzdalifah (Jakarta, mantan Ketua Kornas KOHATI), serta anggota tim lainnya.

MPK berharap Kongres ke-29 yang akan digelar pada 26-30 Juni 2013 tersebut berjalan lancar. Semua cabang dapat hadir dengan utusan dan peninjau masing-masing untuk memastikan kongres menghasilkan perbaikan dan kemajuan bagi himpunan dan bangsa Indonesia.

HMINEWS.Com – Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan PT Freeport digugat terkait tragedi terowongan longsor yang terjadi di tambang emas Freeport di Papua. Kedua pihak digugat oleh dua WNI atas perbuatan melawan hukum.

Gugatan didaftarkan dengan mekanisme gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) oleh FX Arief Poyuono dan Satya Wijayantara, dengan kuasa hukum Habiburrokhman dari Serikat Pengacara Rakyat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/5/2013).

Tragedi terowongan longsor tersebut dinilai sebagai salah satu insiden kecelakan kerja terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.

“Yang lebih memprihatinkan lagi adalah sikap pemerintah dan PT Freeport sendiri yang terkesan tertutup, lamban dan tidak melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan para korban yang hingga saat ini masih terperangkap di terowongan longsor tersebut,” tulis dalam rilis.

Menurut mereka,  satu hal yang patut digarisbawahi adalah fakta bahwa tragedi tersebut terjadi di area pelatihan tambang bawah tanah yang seharusnya menjadi area yang paling aman dibanding area kerja PT Freeport lainnya. Jika di area pelatihan saja bisa terjadi tragedi longsor , sangat mungkin peristiwa serupa dapat terjadi di area kerja lain.

“Kami mendapat informasi bahwa sebenarnya peristiwa terowongan longsor dalam skala yang lebih kecil sering terjadi di area kerja PT Freeport, namun selama ini tidak terekspose ke media massa karena lokasinya yang terpencil dan sulit untuk dijangkau,” lanjut Habiburrokhman.

Baik PT Freeport Indonesia maupun pemerintah sama-sama layak digugat ke pengadilan karena telah lalai menjalankan kewajibannya hingga terjadilah tragedi terowongan longsor ini. PT Freeport Indonesia patut diduga tidak memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baik sehingga tidak mampu melindungi seluruh karyawan secara maksimal.

Isi gugatan:

1. Menghukum Pemerintah RI c.q Presiden RI untuk membatalkan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.
2. Menghukum PT Freeport Indonesia untuk menghentikan operasi penambangan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
3. Menghukum PT Freeport Indonesia untuk memberikan santunan masing-masing RP 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk korban selamat dan masing-masing Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk keluarga korban yang meninggal dunia .
4. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dengan memasang iklan permintan maaf di 6 stasiun Televisi Nasional , 6 Surat Kabar Nasional, 6 portal berita nasional dan 6 stasiun radio.