Sabtu (9/12) sore ini tepat pukul 15.30 berdiri sebuah organisasi Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa (MASSA)-Jepang yang dimotori oleh para pelajar(mahasiswa) dan tokoh masyarakat Indonesia di Jepang. Dalam deklarasi yang dibacakan Kadarsah (peneliti dan aktivis LSM) menyatakan bahwa keberadaan MASSA-Jepang ini sebagai wujud tanggungjawab moral bangsa Indonesia yang ada di Jepang. Keberadaan organisasi ini dimaksudkan untuk menampung pengaduan warga Negara Indonesia tentang perilaku pejabat publik yang berkunjung ke Jepang dan birokrasi di Jepang, mempublikasikan hasil pengaduan secara berimbang dan bertanggungjawab, dan memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk menindaklanjuti. Fenomena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang belum juga usai menjangkiti masyarakat dan birokrasi Indonesia menjadi sorotan penting dari organisasi ini yang mungkin juga terjadi pada birokrasi Indonesia yang ada di Jepang. Disela-sela deklarasi Harus Laksana Guntur mengemukakan bahwa keberadaan organisasi ini tidak seperti Embassy Watch yang cenderung penjadi pengawas dan pemantau KBRI tetapi lebih luas mencakup aspek-aspek advokasi masyarakat yang ada di jepang dan kontrol terhadap para pejabat yang berkunjung ke Jepang.

Organisasi yang didirikan bertepatan dengan hari anti korupsi internasional ini merupakan organisasi yang independent, bersifat terbuka dan bekerja dengan prinsip berdasar pada data dan fakta, mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, dan bekerjasama dengan siapapun yang peduli pada harkat dan martabat bangsa di mata dunia dan bangsa Jepang. Secara keseluruhan agenda tersebut terangkum dalam Visi yang dibuatnya yakni terbangunnya partisipasi warga negara Indonesia di Jepang dalam ikut menjalankan fungsi kontrol terhadap perilaku pejabat publik dan birokrasi.

Para deklarator organisasi MASSA-Jepang ini adalah para pelajar, aktivis LSM, pendidik dan tokoh masyarakat Indoensia yang ada di Jepang. Mereka adalah Edy Marwanta (Ketua PPI Jepang), Kadarsah (Peneliti dan aktivis LSM), Harus Laksana Guntur (Direktur Indonesia Rural Development Institute-IRDI), dan Ubedilah Badrun (Pendidik dan Tokoh masyarakat Indonesia di Jepang).