Oleh: Bhima Yudhistira*

“HMI sebagai organisasi mahasiswa harus mengarah pada komunitas kreatif!” sela salah seorang kader saat berdiskusi dalam forum Latihan Kader II beberapa waktu lalu. Spontan, kader lainnya hanya diam, berpikir apa artinya komunitas kreatif dan mengapa perlu untuk didiskusikan.

Sebagai kader yang update tentang perkembangan Pengurus Besar (PB HMI) tentu kita sering membaca atau mendengar konsep komunitas kreatif. Namun semakin menggali makna-nya dari berbagai literatur, “komunitas kreatif” merupakan istilah yang asing, bahkan terkesan dibuat-buat. Apa sebenarnya komunitas kreatif yang dimaksud oleh PB HMI? Semacam perkumpulan art-designer yang gemar corat-coret dan membuka distro? Atau berpikir untuk kemajuan pemikiran di HMI secara kreatif? Bingung, itu yang pertama kali terlintas. Dari kebingungan, maka timbulah rasa ingin tahu yang dalam untuk memperjelas definisi dan makna Komunitas Kreatif dengan mewawancarai beberapa kader HMI yang masih aktif.

Pierre Bourdieu seorang tokoh Intelektual Perancis lebih sering menggunakan Intelektual Kolektif (Collective Intellectuals) daripada menggunakan istilah Komunitas Kreatif (Creative Community) jika berbicara tentang peran intelektual dalam perubahan suatu sistem masyarakat. Kemungkinan besar, kedua istilah tersebut memiliki akar yang sama, yaitu transformasi fungsi intelektual menjadi agen perubahan dalam suatu tatanan masyarakat yang ter-hegemoni  oleh institusi negara maupun kekuasaan modal.

Jean-Paul Sartre memiliki definisi tersendiri tentang konsep intelektual kolektif, yang ia sebut dengan Total Intellectual, begitu juga Foucault dengan istilah Specific Intellectual. Pada hakikatnya konsepsi tersebut memiliki kesamaan. Perbedaan hanya terletak pada tahapan praksis dan varian-variannya. Sartre misalnya tidak sependapat dengan sindikasi-intelektual seperti model komunitas intelektual tertutup Blanquisme saat revolusi Perancis. Begitu juga Foucault yang memimpikan peran intelektual yang terbuka tanpa adanya rekayasa-sindikat.

Terdapat beberapa versi tentang definisi komunitas kreatif yang diusung oleh PB HMI, antara lain menurut pendapat Hafiz Rani, salah seorang kader HMI, “komunitas kreatif itu sebenarnya budaya epistemik yang sudah lama tumbuh di HMI pada era tahun 80-an, gagasan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap distorsi pemikiran praksis ke ranah pemikiran paradigmatik.”

“Komunitas yang mengembangkan bakat dan pemikiran anggotanya” ucap Akka Akbar kader HMI cabang Yogyakarta.

Jika Intelektual Kolektif menurut Pierre Bourdieu diposisikan sebagai juru bicara (spokepersons) bagi kaum yang tertindas, sebaliknya konsep Komunitas Kreatif lebih menitikberatkan pada hegemoni kaum intelektual untuk merubah sistem. Dapat dikatakan, komunitas kreatif merujuk pada proyek rekayasa sosial yang direncanakan oleh suatu kumpulan intelektual yang membawa misi tertentu.

“Saya dengar langsung dari Ketua PB (Alto), HMI berusaha untuk membentuk komunitas kreatif (tidak hanya 1 komunitas) yang bertujuan untuk mempercepat rekayasa sosial” seperti yang ditekankan oleh Zamzami, kader HMI cabang Semarang.

Mafia Berkeley, Suatu Contoh

Melihat sejarah pergerakan intelektual di Indonesia, istilah Komunitas Kreatif dapat dipahami muncul sebagai bentuk model kelompok intelektual pada zaman Orde Baru. Munculnya istilah Mafia Berkeley yang menguasai sektor kebijakan ekonomi di Indonesia dianggap menjadi pioneer dari istilah Komunitas Kreatif. Mafia Berkeley dengan tokoh sentralnya, Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, J.B. Soemarlin, dan Dorodjatun Koentjoro Jakti merupakan lulusan doktor atau master dari University of California, Berkeley di tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation.

Komunitas malam minggu ini dibentuk secara informal saat sebagian besar mahasiswa menghabiskan waktu malam untuk pesta dan mabuk-mabukan, komunitas kreatif (Mafia Berkeley) ini membuat sebuah konsep tentang perubahan lanskap ekonomi Indonesia 20-30 tahun mendatang. Oleh karena itu, sekembalinya ke Indonesia, posisi sentral di dalam pemerintahan dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang berpijak pada ide perubahan ekonomi tersebut. Hanya saja, perubahan tersebut lebih mengarah pada hal yang bersifat negatif, seperti menjalankan resep-resep dari lembaga donor asing untuk mengontrol regulasi penanaman modal di Indonesia, masuknya investor asing secara besar-besaran di zaman orde baru, dan berbagai kebijakan lainnya yang dinilai berpihak pada kepentingan modal asing.

Merunut pada fenomena mafia berkeley sebagai komunitas intelektual yang justru membawa malapetaka bagi sebuah sistem, Pierre Bourdieu (1996), dalam bukunya An Innovation to Reflexice Sociology mengungkapkan bahwa “kebutaan intelektual terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang mengatur arena intelektual, dan karena itu praktik mereka, adalah apa yang menjelaskan bahwa, secara kolektif dan seringkali di bawah suasana radikal, para intelejensia hampir selalu menyokong kekuasaan kelompok dominan.”

Disatu sisi, kemunculan Mafia Berkeley di Indonesia dapat dijadikan sebagai contoh tentang kerangka komunitas kreatif dengan skema intelektual tertutup dan bersifat informal. Jika HMI ingin membentuk komunitas kreatif, maka hal yang pertama dilakukan adalah membentuk sindikat-sindikat antar kader, bersifat rahasia, melakukan pertemuan-pertemuan rutin dan membahas konsep tentang perubahan 20-30 tahun ke depan. Jumlahnya mungkin terbatas, 5-10 orang. Namun dipastikan intelektual yang bergabung dalam satu sub-komunitas kreatif tersebut memiliki posisi strategis, atau berpotensi menjadi tokoh intelektual di Indonesia. Tanpa adanya ikatan komitmen dan tujuan yang jelas, Komunitas Kreatif hanyalah angan-angan Pengurus Besar HMI untuk mengubah sistem di Indonesia.

“Praktik Revolusioner takkan berhasil tanpa Teori Revolusioner” kata Lenin.

Dalam konteks HMI, jika definisi Komunitas Kreatif sudah jelas, maka selanjutnya HMI perlu merumuskan praktik dari Komunitas Kreatif tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Hafiz Rani kader HMI cabang Semarang, “…tapi, komunitas kreatif yang diusung PB HMI, saat ini belum tepat karena seharusnya tema itu memposisikan HMI berbasis keilmuan dengan mekanisme budaya diskursus. Sampai detik ini, saya rasa PB belum melakukannya”

 *Kader HMI Komisariat Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
Mahasiswa Program Internasional, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Tampaknya tradisi kelimuan Islam telah atau sedang mandek. Terbukti dengan terhentinya pembentukan madzhab-madzhab fiqih dan pemikiran lainnya. Bukan bermaksud mengharuskan agar ada madzhab baru, tapi itulah bukti bahwa generasi sesudah para mujtahid tersebut memang generasi pengikut saja, dalam kadarnya masing-masing.

Dalam hal fiqih,  kitab-kitab yang dipakai adalah kitab warisan para ulama terdahulu semisal imam empat madzhab: Imam Hanafi, Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal serta sejumlah madzhab lain seperti Ibnu Rusydi, Ibnu Hazm, serta kitab ulama-ulama yang ‘berafiliasi’ pada madzhab-madzhab yang ada itu. Bukan pula penulis bermaksud mengatakan itu salah, tetapi sekedar menunjukkan bukti bahwa sampai kini tampaknya belum ada lagi orang yang sekaliber beliau-beliau itu.

Perlakuan generasi khalaf (kontemporer) terhadap warisan itu pun seringkali kaku dan terlalu mensakralkan. Padahal sepatutnya terus menerus dikembangkan dan disempurnakan, mengingat banyak juga permasalahan baru di abad mutakhir yang tidak dijumpai pada generasi salaf (terdahulu).

Belajar fiqih, misalnya, yang mana kita selalu mengawalinya dari ‘Kitab Thaharah’ (bersuci) dengan pembahasan pertama ‘Bab Air.’

Kita berhenti pada pembagian jenis-jenis air dengan berbagai kategorinya, serta bagaimana bersuci dengannya. Sedangkan bagaimana memelihara sumber air, mempertahankannya untuk kemaslahatan umat (rakyat) serta kelangsungan kehidupan belum masuk pembahasan, dan belum ada yang menambahkannya.

Padahal permasalahan air terus berkembang. Tidak sebagaimana dulu ketika air merupakan milik bersama tanpa ada usaha menjadikannya komoditas yang dikuasai pribadi atau perusahaan. Meski ada contoh sumur di Madinah yang dimiliki orang Yahudi yang kemudian dibeli ‘Utsman  bin ‘Affan yang lantas disedekahkan untuk umat, namun secara umum air adalah milik bersama.

Kini air dikuasai perusahaan-perusahaan, dan proses itu tampaknya akan terus berlanjut jika tidak ada usaha mengendalikannya. Untuk minum dan keperluan lainnya, manusia harus membayar (membeli) untuk mendapatkan air yang dikuasai-dimonopoli itu.

Di banyak tempat pun sumber-sumber air rusak-tercemari atau mati karena pengrusakan lingkungan oleh  manusia. Mulai dari kebiasaan manusia berak dan membuang sampah di sungai, sampai perusahaan yang semena-mena mengalirkan limbah beracun sehingga mematikannya.

Air bawah tanah bisa habis karena disedot terus-menerus, apalagi proses pengisian kembali oleh alam terhalang permukaan bumi yang telah diperkeras dengan aspal, beton dan bangunan lain. Pembangunan pun banyak yang mengabaikan faktor itu, yang seringkali karena faktor harga, daerah-daerah resapan air diubah fungsi. Kehidupan pun jadi tidak seimbang; air berubah menjadi ancaman dalam rupa banjir. Tapi di saat yang lain susah didapat.

Air yang merupakan unsur utama kehidupan dan sarana bersuci lahir menuju ibadah kepada Allah pun kian terabaikan. Di kota besar seperti Jakarta sungai-sungai yang dulu menjadi sumber air kehidupan, sarana transportasi dan pengairan pun telah berganti warna, rasa dan aromanya hingga tidak memungkinkan lagi untuk diminum dan bersuci, tapi fiqih belum membahasnya.

Singgasana Di Atas Air

Tidak hanya makna lahiriahnya yang berhubungan langsung dengan kehidupan, bahkan air berperan penting bagi dimensi ruhiah kita. Belum lagi jika menilik firman Allah:

 وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ۬ وَڪَانَ عَرۡشُهُ ۥ عَلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُوَڪُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلاً۬‌ۗ

“Dan Dialah (Allah) yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, dan bahwasannya arsy (tahta, singgasana)-Nya berada di atas air untuk menguji kamu siapakah yang terbaik amalnya.” (Hud:7).

Tapi demi menyesatkan manusia, iblis pun meniru-niru perilaku Allah dengan turut menaruh singgasananya di atas air.

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة

“Sesungguhnya iblis menaruh singgasananya di air, kemudian menyebarkan pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya.” (Hadits Muslim).

Strategi iblis tersebut, meski entah bagaimana rincinya, yang jelas tujuannya untuk memuluskan sumpahnya kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Dan kini iblis-iblis dalam rupa manusia telah dan sedang memasang singgasana mereka di atas air yang dirampas dari umat manusia, untuk menuhankan diri.

Fathurrahman

Anies Baswedan pernah menulis di Kompas pada 2006, yang menyatakan bahwasannya masa kepemimpinan aktivis segera habis. Setelah itu akan muncul golongan enterpreneur akan tampil ke muka menggantikannya mengendalikan kepemimpinan negeri.

Dalam analisis tersebut Anies merinci golongan elite yang mengontrol Indonesia. Jika pada masa pergerakan nasional, Indonesia dipimpin para intelektual, seperti Sukarno dan kawan-kawan. Era setelahnya merupakan zamannya militer. Mereka dari kalangan tentara pejuang kemerdekaan hingga masa pasca kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah itu muncullah kalangan aktivis yang mendominasi karena besarnya kelompok anak muda yang masuk perguruan tinggi. Berbarengan dengan menguatnya perpolitikan di tanah air yang menjadi wahana perekrutan pemimpin muda dan menjamurnya organisasi sebagai wadahnya.

“Para mantan aktivis ini kemudian aktif melalui partai politik, dunia akademis, LSM, ornop, pers, ormas keagamaan di samping sebagian kecil masuk ke dunia bisnis,” tulis Anies.

Berakhirnya Era Aktivis (?)

Segala sesuatu memang memiliki umur masing-masing seperti fase kehidupan itu sendiri. Termasuk hidup-matinya sebuah peradaban, apalagi soal siapa pemilik supremasi kekuasaan politik, semua dipergilirkan.

Melihat kecenderungan kini, sebagaimana juga kecenderungan umum fase intelektual, militer dan aktivis sebelumnya, dunia aktivisme mulai ditinggalkan. Aktivis mulai tergusur dalam suksesi kepemimpinan. Seperti dengan tampilnya menantu Ical sebagai Ketua Umum KNPI yang menang kongres tahun lalu, yang notabene dari kalangan pengusaha.

Itu bisa jadi salah satu contoh, ditambah lagi dengan makin tidak diminatinya organisasi kemahasiswaan. Lebih banyak mahasiswa yang tidak mau ikut organisasi, meskipun sebagian besar nggak ngapa-ngapain juga.

Di zaman ini banyak hal bisa dipelajari tanpa harus menjadi aktivis. ‘Furqon’ atau pembeda antara mahasiswa aktivis dan non-aktivis pun makin kabur.

Belum lagi dengan makin cerdasnya masayarakat yang kemudian bisa membela diri dan menyuarakan aspirasi mereka, seperti dalam berbagai kasus mulai dari unjukrasa pedagang, buruh, petani, dan bahkan mereka sampai membuka tenda selama berbulan-bulan di depan Gedung DPR di Senayan, Jakarta tanpa dampingan aktivis.

Melihat perubahan tersebut, sampai kapan dunia keaktivisan tetap penting dan menarik? Organisasi dan keaktivisan tetap penting selama melahirkan kader-kader mumpuni, tidak gagap menghadapi zaman.

Organisasi tetap menarik selama aktor-aktornya mampu merumuskan gagasan dan bertindak yang sesuai, bahkan melampaui zamannya, sehingga menghasilkan kualitas yang berbeda. Berbeda dengan pemikiran yang berbobot, dengan silaturahmi dan kekeluargaan yang kokoh dan eksekusi-eksekusi yang mantap yang tidak bisa didapat kecuali dengannya.

Tapi memang benar, Allah hanya berjanji akan meninggikan derajat orang beriman dan berilmu (Al Mujadalah: 11), bukan aktivis, hehe. (fathur)

]]> http://hminews.com/opini/berakhirnya-era-aktivis/feed/ 0 http://hminews.com/news/pangkalan-militer-as-di-darwin-mengancam-kedaulatan-ri/ http://hminews.com/news/pangkalan-militer-as-di-darwin-mengancam-kedaulatan-ri/#comments Wed, 11 Apr 2012 14:06:36 +0000 Redaksi http://hminews.com/?p=13191

HMINEWS.Com – Penempatan pasukan Marinis Amerika Serikat di Darwin Australia dikhawatirkan mengancam kedaulatan Indonesia. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, sebab Amerika punya kepentingan di kawasan ini, di antara adalah adanya tambang emas Freeport di Papua. Namun, meski China yang notabene jauh dari kawasan pun marah dengan penempatan pasukan itu, Indonesia malah belum punya sikap.

Hal-hal itulah yang mengemuka dalam diskusi “Pangkalan Militer Amerika di Darwin; Ancaman Kedaulatan Indonesia?” yang diselenggarakan Suluh Nusantara di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (11/4/2012).

Di antara berbagai hal yang memiriskan adalah rendahnya kualitas diplomasi Indonesia saat ini. Seharusnya Indonesia bisa memainkan perannya di antara dua kekuatan besar yang berseteru dalam berbagai kepentingan, yaitu Amerika dan China.

“Dua kekuatan itu, Amerika dan China butuh Indonesia, tapi Indonesia sendiri yang tidak memanfaatkan peran itu, apalagi kualitas diplomat kita yang rendah,” kata dosen Universitas Indonesia, Agus Brotosusilo.

Pembicara lain, Willy Aditya (Wasekjen Nasdem), Syahganda Nainggolan (direktur SMC; Sabang-Merauke Center) dan seorang pastor dari Flores, dengan moderator Mohammad Chozin, mantan Ketua Umum PB HMI MPO.

Berbagai hal yang disoroti adalah penguasaan tambang mineral dan migas oleh perusahaan asing, sehingga sebagian besar bumi Indonesia terkapling-kapling berdasarkan kepemilikan itu. Selain Chevron, Newmont, Freeport, Exon Mobile, masih ada ribuan tambang yang digarap berbagai perusahaan luar negeri.

“Ada yang dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea, Malaysia, tapi yang terbesar untuk pertambangan dan energi adalah India dan China,” sambung Willy.

Semua persoalan tersebut tidak lepas dari kualitas pemimpin yang tidak nasionalis, lembek dan penakut. Padahal Indonesia tanpa berpihak pada kekuatan besar dunia pernah menciptakan arus tersendiri, yaitu dengan membentuk kekuatan non-blok, KTT Asia-Afrika dan gerakan lainnya.

Menurut mantan aktivis Malari, Suparman Parikesit, semestinya Indonesia mampu mengimbangi dua kekuatan Amerika dan China dengan kekuatan alternatif seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam), Gerakan Nonblok dan sejenisnya.

Tapi, alih-alih memikirkan hal itu, politisi sekarang sibuk dengan kepentingan partai dan kelompok masing-masing, bahkan menjadi pelayan pemodal. Apalagi dengan DPR yang oleh orang dalam sendiri diakui pernah menghasilkan sekitar 70 Undang-undang pesanan asing untuk memuluskan kepentingan mereka di Indonesia. (fathur)

]]> http://hminews.com/news/pangkalan-militer-as-di-darwin-mengancam-kedaulatan-ri/feed/ 0 http://hminews.com/opini/diskusi-pemikiran-islam-dari-masyarakat-madani-hingga-toleransi-dan-salafi/ http://hminews.com/opini/diskusi-pemikiran-islam-dari-masyarakat-madani-hingga-toleransi-dan-salafi/#comments Thu, 29 Mar 2012 11:22:16 +0000 Redaksi http://hminews.com/?p=13077

HMINEWS.Com – Konsep civil society ternyata berbeda dengan masyarakat madani. Perbedaan keduanya terletak pada nilai yang mendasarinya. Satu mendasarkan pada antroposentrisme, sedangkan satunya lagi pada wahyu ilahi.

Seperti halnya konsep demokrasi, civil society yang berasal dari Barat memang merupakan hasil pemikiran manusia yang digali melalui perenungan. Dan meski mealui proses yang lumayan panjang, tetap bisa salah dan bisa sesuai dengan kondisi zaman tertentu. Berbeda dengan Islam yang diturunkan segala zaman dan tempat.

Dalam masyarakat Madani pada masa Rasulullah, hidup berdampingan antar pemeluk agama yang berbeda. Seperti diketahui, waktu itu hidup golongan Yahudi dan Nasrani bernaung di bawah perlindungan Islam. Umat yang disebut sebagai ahli kitab tersebut mendapatkan haknya masing-masing dan tidak diganggu.

Itulah kesimpulan dalam Diskusi Panel Pemikiran Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah (STID) Mohammad Natsir, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Kamis (29/3/2012).

Berbicara mengenai konsep tersebut adalah Ahmad Furqon, mahasiswa S2 PKU ISID Gontor. Sementara pembicara lainnya yaitu Asep Awaludin (Hak Asasi Manusia: Konsep Islam Vs Barat), Riandi (Toleransi Islam Vs Barat) dan Imdad Rabbani yang berbicara masalah salafi dan salafiah.

Hak Asasi Manusia

Sedangkan mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM), antara Islam dan Barat pun terdapat perbedaan mendasar. Jika Barat menganut kebebasan tanpa batas, dalam Islam kebebasan itu dibatasi dengan hak-hak orang lain dan aturan wahyu yang mengikat langsung masyarakat. Sebab manusia sebagai titah di bumi tidak hanya bertanggungjawab secara horisontal, tetapi juga punya tanggungjawab langsung kepada Penciptanya. Selain itu, ada kehidupan di masa depan yang abadi yang menjadi pertimbangan segala perbuatan anak cucu Adam.

Toleransi

Toleransi pun demikian, antara konsep liberal dan Islam berbeda. Islam mengajarkan toleransi,  terhadap pemeluk agama lain maupun terhadap sesama pemeluk Islam seperti ditunjukkan pada masalah khilafiah (atau perbedaan pada ranah furu’/ cabang).

Namun terhadap perbedaan yang telah secara tegas dilarang, dan penjelasannya telah gamblang dan final, seperti masalah keesaan Allah, masalah kenabian yang berakhir dengan diutusnya Muhammad (Shallallahu ‘Alaihi Wasallam), tidak diperkenankan ada pemahaman baru yang menyimpang.

Karenanya, lahirnya golongan yang menamakan diri Islam, seperti kelompok Ahmadiyah yang mengakui ada nabi yang diturunkan dan menerima wahyu dan kitab suci setelah Nabi Muhammad, tidak dapat dibiarkan.

Konsep Salafiah.

Istilah Salaf, Salafi dan Salafiah merupakan peristilahan baru di Indonesia. Aliran ini pertama kali diperkenalkan pertama kali oleh Ustaz Dahlan Bashri Atthahiri yang dikirim ke Timur Tengah pada masa Dr Mohammad Natsir memimpin Dewan Da’wah.

Secara bahasa, salaf artinya pendahulu. Orang yang hidup pada masa sekarang pun bisa disebut salaf oleh generasi yang akan datang nanti. Itu secara bahasa. Sedangkan secara peristilahan, yang disebut salaf adalah para generasi terdahulu umat Islam, yang merupakan generasi yang hidup pada masa terbaik.

“Era terbaik adalah zamanku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya  dan setelahnya lagi.” Artinya mereka adalah para sahabat Nabi, para tabi’in (pengikut sahabat) dan tabi’ut tabi’in (orang yang mengikuti pengikutnya sahabat Nabi).

Namun belakangan setelah lulusan Timur Tengah makin marak kembali ke Indonesia, berbagai perbedaan pun muncul. Di kalangan kelompok yang menamakan diri Salafi pun berkelompok-kelompok, punya ustaz masing-masing, yang sayangnya tidak sedikit yang berfaham sempit, mengklaim bermanhaj salaf namun gemar mencaci maki ulama dan memecah belah umat. Bahkan ada kebiasaan yang saling mentahdzir, memblacklist ustaz-ustaz tertentu yang berbeda pemahaman dan diharamkan menuntut ilmu dari ulama yang diblacklist tersebut.

“Boleh mengaku salaf, tapi jangan serta merta menyalahkan praktek yang berbeda dengan yang kita pahami,” kata Imdad Rabbani di hadapan mahasiswa di lantai 4 Gedung STID Mohammad Natsir.

Menurutnya tidak usah terlalu formalis dengan sebutan salaf, karena yang lebih utama adalah pada amaliah salaf. Yaitu mencontoh para generasi terdahulu. Juga hadir dalam Diskusi Panel tersebut, Dr Khalid Mushlih, salah satu Pembimbing PKU ISID Gontor. (Khairul)