Banyak yang tidak mengetahui kalau cikal bakal KKN (Kuliah Kerja Nyata) berasal dari Work Camp-nya HMI, sebuah kegiatan kader-kader HMI di tahun 1950-an (Mahbub Djunaedi: 31), di mana anak-anak HMI lebih berkontribusi ke masyarakat dan umat yang ada di pedesaan. Di Yogyakarta pada tahun 1990-an ada kegiatan ekstrakurikuler HMI di luar kota dengan nama ‘Bina Desa’. Bahkan pada saat revolusi fisik para kader HMI sempat membentuk Corp Mahasiswa yang menjadi cikal-bakal Menwa (Resimen Mahasiswa).

Mungkin ada yang tidak mengetahui bahwa setelah HMI dideklarasikan Februari 1947, dua orang kader HMI yang turut dalam kelompok 16 pendiri HMi, dua bulan kemudian mendirikan Pelajar Islam Indonesia (PII). Keduanya adalah Anton Timur Djaelani dan Yusdi Ghazali.

Apakah sampai di situ kontribusi HMI untuk membangun dan melahirkan organ-organ lain? Ternyata tidak. Pada tahun 1960, salah satu Ketua PB HMI mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yakni Mahbub Djunaedi. Juga tidak sampai di situ, pada 1962 salah satu kader HMI mendirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dialah Lukman Harun.

Sudah ribuan sarjana (master-doktor) baik dari dalam maupun luar negeri telah dihasilkan HMI, serta beragam bidang profesi telah digeluti. Pegawai negeri (sipil-militer), dosen, peneliti, penulis, pengusaha, pedagang, pengajar, mubaligh, politisi dan sebagainya.

Mungkin ada sebuah pertanyaan di benak kita masing-masing, “Apakah usia 65 tahun ini (berdasar kalender matahari, dan 67 tahun berdasar kalender bulan/ Hijriyah), gerak HMI semakin redup atau semakin matang. Semakin dewasa dan bijak atau jangan-jangan menuju kepunahan seperti hilangnya peradaban dan kebudayaan benua atlantis dan bubarnya negeri-negeri bekas Uni Soviet (Balkan), atau bisa tenggelam seperti Kapal Titanic (na’udzubillah).

Perkaderan Awal

 Tahun 1985, kali pertama penulis ikut bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam. Penulis ikut sebuah perkaderan yang saat itu dinamai Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). Ada istilah ‘elitis’ para senior, yakni ‘Leadership Basic Training.’

Penulis masih ingat, pada saat mengikuti sistem perkaderan awal LDK menempuh waktu yang cukup lama, 9 (sembilan) hari dengan 24 materi yang begitu padat. Mungkin bisa dibandingkan dengan pola perkaderan sekarang yang cukup ditempuh dengan 3-5 hari saja, dus materi yang diberikan mungkin tidak lebih dari 10 (sepuluh) materi saja.

Mungkin ada sebuah pertanyaan bagaimanakah output, outcome atau result (hasil) dalam sebuah perkaderan saat ini? Yang begitu minim waktunya dan sedikit materinya. Tentu tidak bijak membanding-bandingkan sebuah pola perkaderan model 20 tahun lalu dengan pola dan perkaderan saat ini. Tentu para pengader ataupun trainer lebih tahu banyak soal ini.

Penulis pun masih ingat pada tahun 1987 mengikuti perkaderan untuk mencetak kader-kader instruktur handal. Waktu itu namanya ‘Couching Instructur’ yang kalau dibahasakan sekarang ‘Pemandu Pelatihan.’ Waktunya 3 hari dan setelah itu diterjunkan atau magang dalam berbagai training di berbagai komisariat.

Pelatihan instruktur disiapkanuntuk menjadi asisten Master of  Training (Asmot) ataupun Master of Training (MOT) dan siap pula untuk menjadi bemper (serep/cadangan) bilamana ada penceramah yang tidak hadir dalam pentrainingan. Hal ini pernah menimpa penulis pada saat perkaderan tahun 1989 menggantikan penceramah. Setelah itu timbullah semangat dan percaya diri yang sangat tinggi dari penulis, sambil berjanji untuk terus mengabdi, setia dan siap mengelola, membina semua jenis perkaderan di mana pun dan sampai kapan pun. Selalu siap diterjunkan.

Pengalaman seperti di atas banyak dinikmati rekan-rekan yang dari komisariat atau kampus lain. Mereka sama mengalami perasaan yang luar biasa ketika begitu semangatnya mengelola sebuah perkaderan sampai ‘tak terasa’ menjadi alumni.

Penulis masih ingat pula pada saat mengikuti LK2 tahun 1990, mulai dari situ para kader dilatih untuk membuat karya ilmiah (kertas kerja), karena memang prasyarat LK2 adalah wajib membuat makalah. Akhirnya penulis dan kawan-kawan lain seperti mendapat pengalman luar biasa dan dari situlah penulis ditantang untuk menentukan minat menjadi penceramah di event LK1, kemudian pilihan itujatuh pada Sejarah HMI.

Alhamdulillah penulis dipercaya dan selalu diberi amanah oleh Pengurus Cabang Jakarta maupun luar Jakarta untuk menjadi penceramah. Penulis menggelutinya hampir 20 tahun, namun saat ini sejak tahun 2011 lalu penulis menolak diminta menjadi penceramah karena kekhawatiran akan minimnya sumberdaya HMI di masa mendatang jika hal itu terus berlanjut. Artinya harus ada regenerasi.

Lantas bagaimana dengan kader-kader sekarang, apakah dari sekian puluh kali pelatihan atau LK 1 ada yang sudah menguasai materi sejarah atau materi lainnya, seperti Khittah Perjuangan, materi organisasi ataupun materi alat?

Perkaderan HMI bagaikan urat nadi, apabila terputus, maka matilah ruhnya. Begitu pula dengan HMI. HMI adalah organisasi kader, karena itu orientasi pendidikan kader harus senantiasa dibarengi dengan semangat untuk selalu merevitalisasi dengan menyesuaikan perjalanan waktu dan gerak yang dinamis.

Hemat penulis, walaupun mungkin subjektif, bahwa beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan intensitas dan kualitas kader. Penigkatan kader ternyata kurang dibarengi dengan kadar intelektual. Dua dasawarsa silam saat penulis mempersiapkan diri menjadi instruktur, penulis masih ingat beberapa senior yang membekali penulis agar membaca buku inspiratif Kuliah Tauhid (Dr Imaduddin Abdul Rahim) dan Ideologi Kaum Intelektual (Dr Ali Syari’ati).

Bagaimana kader saat ini, apakah membaca buku sudah menjadi kewajiban seperti makan-minum, kesukaan (hobi)? Kalau kader dan pengader malas baca buku, lantas apa yang mau ditransfer dalam perkaderan, bagaimana mengaktualisasikan ilmu ke dalam masyarakat? Tentu, ini bukanlah pekerjaan mudah. (Farid Alhabsyi)

Jadi aktivis jangan hanya rutinitas, ikut-ikutan apalagi pelarian. Jadi aktivis itu bukan sekedar memperluas koneksi untuk meraih jabatan.

Terlalu sesak sudah jagad keaktivisan dengan antrian panjang mereka yang berorientasi kekuasaan, sementara cara berfikir mereka sempit. Tidak mampu memahami penyakit bangsanya.

Meski kritis dan lantang bersuara, namun setelah dapat tempat, sama saja, hanya kerusakan yang ditimbulkan. Tidak mampu lepas dari sistem bobrok yang menggurita.

Bersiaplah dan relakan diri menempuh kepayahan memikul amanah. “Barang siapa sungguh menghendaki kemerdekaan buat umum, segenap waktu ia harus siap sedia dan ikhlas buat menderita. “kehilangan kemerdekaan diri sendiri”*

Kemuliaan dan harga diri itu bukan pada capaian uang dan kekayaan. Sebagaimana pepatah “Seekor singa mati kelaparan di tengah hutan, sedangkan anjing-anjing berpesta daging. Meski tidur di atas sutera, seorang budak tetaplah budak. Sebaliknya, seorang negarawan tetaplah negarawan, meski ia tidur beralaskan tanah.**

* Tan Malaka
** Imam Syafi’i

Dengan tugas yang mulia seperti itu wajar kiranya mereka mendapat gaji atau tunjangan khusus yang besar dibandingkan dengan sesama  pejabat yang bertugas didalam negeri. Namun kenyataanya banyak diantara mereka justru memanfaatkan posisi dan kedudukan mereka untuk melakukan penyelewengan demi memperkaya diri dengan berbagai macam cara.

Kondisi ini semakin didukung dengan keberadaan mereka di luar negeri sehingga fungsi pengawasan, baik secara  internal maupun eksternal sulit dilakukan sehingga masyarakat tidak mengetahui praktek kotor mereka. Terutama para Kepala Perwakilan banyak diantaranya mereka yang bertindak seperti layaknya raja kecil  dilingkungannya, karena  dengan kekuasaan untuk mengelolah anggaran dia dengan mudahnya melakukan manipulasi tanpa kontrol dan sangat kreatif dalam memainkan anggaran negara demi kepentingan pribadi. Biasanya bentuk penyelewengan tersebut bisa berupa laporan perjalanan dinas fiktif, markup tunjangan rumah, penggunaan uang representative tidak semestinya, maupun pengadaan barang/jasa pribadi dengan menggunakan anggaran dinas melalui manipulasi bukti tanda terima atau kwitansi.

Salah satu contoh kecil adalah bentuk ketidak wajaran dalam tunjangan pendidikan anak yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan RI di  Osaka Jepang. Dugaan penggelembungan tunjangan pendidikan dapat diketahui dari laporan anggaran pada bulan Juli dan Desember 2010.

Ibnu Hadi, yang menjabat sebagai Konjen sejak bulan Januari 2010, mendapatkan tunjangan pendidikan dua anaknya masing-masing sebesar 18,355.20 USD (10,282.12 + 8,073.08) tunjangan pendidikan anak SD dan 19.308,04 USD (9,882.68 + 9,425.36) untuk biaya pendidikan tingkat SMU. Dengan asumsi nilai tukar USD terhadap Yen Jepang pada bulan Juli 2010 adalah 1 USD=85 Yen, dan pada bulan Desember 2010 adalah 1 USD=82 yen, maka besaran tunjangan pendidikan yang dibayarkan adalah sebesar 1,612,907.32 Yen untuk SMA  dan 1,635,972.76 yen untuk tingkat SD.

Menurut penelusuran yang dilakukan, tiga orang anak-anak Ibnu Hadi sekolah Marist Brothers International School. Besaran angka tunjangan pendidikan tersebut diatas menjadi sangat janggal dan aneh jika dibandingkan dengan Tuition Fee sekolah tersebut yang hanya sebesar 1.285.000 yen/tahun untuk tingkat (SD ) dan 1.365.000 Yen untuk tingkat (SMP-SMA) . lihat URL berikut: http://marist.ac.jp/uploads/otherpdf/TuitionFeeStructure2011-2012.pdf

Sesuai dengan SK. Menlu RI Nomor SK.111/BBPA/KP/VI/2010/19 yang dalam kausulnya menyebutkan bahwa “Pemberian bantuan biaya pendidikan anak diplomat yang sedang bertugas di luar negeri adalah hanya sebatas uang sekolah (tuition fee) saja dengan persyaratan melampirkan tanda bukti asli pembayaran.” Jika yang ditanggung negara hanya tuition fee saja  maka diperoleh  selisih nilai  sebesar 247,707 + 350,972 =598,679 Yen yang menjadi beban negara.

Mungkin banyak kalangan menganggap bukanlah jumlah yang signifikan namun korupsi adalah korupsi, dan jika kita ingin mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat kita harus menerapkan sikap zero tolerant pada koruptor dan praktek korupsi itu sendiri. Dan perlu diingat bahwa penyelewengan yang terjadi di kantor perwakilan RI di Osaka ini harus dipahami sebagai fenomena gunung es karena sangat dimungkinkan terjadi diperwakilan yang ada di negara lain. Contoh kasus diatas membuktikan bahwa seorang Diplomat/Kepala Perwakilan eselon II dengan gaji 10,000 USD/Bln atau setara dengan 90 juta rupiah ditambah berbagai macam tunjangan dan fasilitas mewah lainnya seperti mobil, rumah dll ternyata masih melakukan praktek memperkaya diri dengan cara penyelewengan uang negara yang notabene berasal dari pajak masyarakat.

Memang secara berkala telah dilakukan pemeriksaan internal, namun audit internal mempunyai tingkat acceptability yang rendah. Hal ini dikarenakan adanya semangat corp sehingga tidak mungkin terjadi istilah jeruk makan jeruk. Dan lagi jika ditemukan penyelewengan sekalipun sang pelaku hanyalah mendapatkan sanksi yang sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera namun justru semakin membuat pelaku korupsi bertambah kreatif dalam memainkan anggaran negara demi memperkaya diri.

Selain kasus tersebut diatas masih banyak ditemukan bukti-bukti penyelewengan uang negara oleh para diplomat kita di LN dan akan kita sampaikan pada kesempatan selanjutnya. Hal ini diharapkan membuka mata masyarakat kita pada prilaku korup para diplomat RI di luar negeri sehingga menjadi pintu masuk untuk dilakukan audit external yang independen dan tranparant untuk mengembalikan  kepercayaan masyarakat pada pemerintah. (bersambung)

Prayitno Hadi

Beberapa waktu yang lalu Menteri Perdagangan Gita Wirjawan gencar mempromosikan program 100% Indonesia, sebuah kampanye untuk menggunakan produk asli Indonesia.

HMINEWS - 

Bila diamati dalam kesejarahannya gerakan pemuda-pelajar-mahasiswa memiliki karaktersitik yang korektif dan konfrontatif. Menemukan momentum pada kondisi politik dan ekonomi sesuai jaman, komunikatif pada tingkatan bawah, pemadaan antara gerakan dan penguasa, dan terakhir reformasi yang menumbangkan struktur kekuasaan. Pasca reformasi gerakan hadir seakan-akan sebagai praktik eksistensi. Gerakan menjadi cair, keberadaan gerakan seolah-olah ‘absurd’, ketika tak mampu menegasikan dan memotret apa dan siapa yang dilawan. Absurditas itu bisa jadi muncul ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggiring kearah instan dalam proses, komunikatif dalam kotak virtual. Politik kebudayaan tercebur dalam aktifitas hedonis-konsumeris-materialis, prakmatis dalam politik, neo-liberalisme dalam sistem ekonomi, silang-rengkarut dalam proses penegakan hukum, dekadensi moral dan desentralisasi praktik koruptif. Inilah komplikasi persoalan bangsa yang seharusnya mampu dikomunikasikan dan menjadi gerakan politik moral terutama bagi gerakan mahasiswa.

Pembacaan

Secara arah pemikiran gerakan mahasiswa menempatkan moral, intelektual, kritis-optimis, keberpihakan dan independensi sebagai basis untuk melangkah dan perjuangan. Selain juga, modal sosial menjadi prasyarat yang perlu juga untuk objektifikasi-praksis dalam memahami persoalan. Dalam masa waktu tertentu, tantangan yang dihadapi setiap generasi gerakan tentu berbeda-beda secara latar ideologis dan pembacaan terhadap latar ideologis menjadi acuan dalam melihat realitas serta bagaimana proses merubahnya.

Jika dasar analisis yang digunakan mengacu pada basis ekonomi yang menentukan realitas, maka suprastruktur itu menjadi penyebab dari kenyataan sosial. Sehingga upaya yang kemudian dilakukan adalah bagaimana basis ekonomi itu, tak hanya dikuasai oleh para pemilik alat-alat produksi, tetapi juga bisa dimiliki oleh semua orang. Dengan tak memenopoli kapital, serta pendapatan kaum pekerja tak dinilai hanya dari hasil kerjanya, tetapi juga beban dan biaya hidup dipenuhi. Dengan proses tanpa jenjang ini, kondisi masyarakat tak akan terjadi ketimpangan, tidak ada yang menintas dan ditindas, menguasai dan dikuasai. Pada kacamata modernitas, proses yang menjadikan kenyataan seperti saat ini, ditengarai oleh tidak produktifnya kaum miskin-lemah dalam memenuhi kebutuhannya. Upaya untuk mengentaskannya dengan mendorong dari ketertinggalan dan peningkatan pendapatan, sebab yang menjadi persoalan adalah di kaum miskin-lemah itu sendiri. Pembacaan atas latar idologis kaum liberal ditandainya bahwa hanya dengan rasionalitas manusia itu mampu memenuhi kebutuhan dan hidup layak. Berpijak pada otonomi individu, kebebasan dan equality maka dengan sendirinya individu itu mampu berdiri menapaki hidup.

Bila kondisinya seperti itu, perlu adanya jalan lain untuk melampaui. Mengapa jalan lain perlu diupayakan?. Pertama, bahwa basis ekonomi, modernitas dan liberalism tak berubah, untuk saat ini hanya berganti baju, tetap saja latar idiologis itu bercokol sebagai penentu jalannya kehidupan. Kedua, reformasi hanya merubah bungkus semata (kejatuhan struktur kekuasaan), sedangkan secara isi, penguasa yang menjalankan sistem tetap saja menindas, dan sebagai panglima perangnya adalah pasar-neoliberalisme-. Kedua hal ini yang kurang ditangkap sekaligus juga tak di jalankan ketika gerakan reformasi itu bergulir dan sekaligus dengan sendirinya menjadi kabut reformasi. Kabut yang lain adalah reformasi menjadi perubahan yang pasif, artinya perubahan yang tidak bersifat mewujudkan, tak bersifat memperbaharui atau memperbaiki. Berbeda ketika, semangat reformasi itu adalah mewujudkan struktur dan sistem yang lain dari praktek yang selama ini berjalan. Maka, dengan begitu latar idologis pun akan berubah yang menentukan realitas kehidupan bangsa, dan disinilah retrospektif gerakan pertama itu dijalankan.

Dalam menghayati keberadaan diri dalam konteks gerakan pemuda-pelajar-mahasiswa, jarang juga tergapai spirit ketika membaca karya-karya para tokoh gerakan. Potret kehidupan yang coba ditangkap dalam karya tulis, secara metodologis tidak hadir dengan sendirinya. Menangkap realitas dalam pengungkapannya bersinggungan dengan eksperimen dan interpretatif, berhubungan dengan komunitas, juga terkait dengan simbol sebagai analogi dalam proses penyingkapannya. Dengan begitu, dalam penyingkapan realitas kehidupan tidak pernah netral, tetap saja ada keterlibatan subjek di dalamnya. Sebuah karya adalah hasil pengamatan subjektif sang penulis, meskipun demikian pengamatan itu adalah upaya gambaran objektif dari realitas yang digambaran oleh penulis kepada pembaca. Disinilah perlunya retrospektif yang kedua atas karya tokoh gerakan, dengan membaca diharapkan memberikan pengetahuan. Karya monumental dari para tokoh-tokoh gerakan paling tidak menggambarkan kehadiran diri dari tokoh itu sendiri, yang berjuang, berpihak dan emansipatoris. Dengan ini, retrospektif gerakan disini menjadi tantangan sekaligus jalan lain untuk mencoba keluar dari selubung kabut post-reformasi.

Absurditas Gerakan

Mengutif dari paparan Hikmat Budiman dalam menyelami apa yang terjadi dalam praktek gerakan di era kekinian. Gerakan perlawanan yang coba digulirkan dalam penyampaiannya bisa dengan bermacam cara, dan yang jamak adalah demonstrasi. “Demonstrasi jadi tampak seperti sebuah alternatif lain dari aktifitas rekreasi: peristiwa yang sangat menyenangkan sekaligus berpotensi mematikan seperti olahraga Bungee Jumping; atau kegembiraan yang sangat menegangkan seperti fasilitas rekreasi di Dunia Fantasi. Mereka seperti bergerak menembus masuk ke dalam sebuah dunia tempat ketegangan dan kegembiraan, ketabahan menghadapi ancaman maut dan hedonisme melebur membentuk satu heriosme baru sebagai sebuah fashion.” (Hikmat Budiman, 2008, hlm. 19).

Menilik pada paparan diatas, dapat dikatakan bersamaan antara gerak perlawanan dan gerak konstruksi kebudayaan yang terekspresikan lewat demonstrasi. Sama-sama bergerak pada aras perjuangan, tetapi latar idologis keduanya berlawanan berkelindan dalam praksisnya. Simbolisasi konstruksi kebudayaan itu menjadi wujud ekspresi dari keinginan untuk menyampaikan hasrat. Menjadi semakin ‘galau’, ketika sorotan media berusaha mengambil gambar, aktifitas ini menandai budaya masa telah menggelayut dalam gerakan.

Perihal penyampaian isu, kadang hal itu diangkat dari hasil analisis pada keterangan media massa dan elektronik. Keberhasilan untuk mengungkap persoalan yang coba disampaikan pada khayalan ramai diperbaharui dari informasi media, sekaligus juga menjadi penyokong untuk meluaskan isu. Gerakan-gerakan melalui dunia maya, menjadi arena baru untuk diorganisir. Pergeseran ini menjadi hal yang unik ketika gerakan mahasiswa dihadapkan pada kebudayaan yang pesat berkembang dan bergerak begitu cepat. Sepertinya tanpa kehadiran subjek individu pun, bila isu itu dikomunasikan dengan massif akan tergerak untuk bertindak dan seperti inilah absurditas gerakan nampak pada aktifitasnya.

Oleh: Nur Wahid, Kader HMI Cabang Yogyakarta, Komisariat Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga