Press Release Aksi HMI Cabang Yogyakarta Menolak RUU Ormas Akhir-akhir ini timbulnya beberapa rencana kebijakan pemerintah dinilai tidak pro rakyat. Mulai dari RUU KAMNAS, RUU ORMAS, dan RUU Penghinaan Presiden. Hal ini disinyalir sebagai bentuk represif para elite negara untuk memasung kebebasan berserikat, berfikir, dan berpendapat. Tentu saja, rentetan RUU ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang [...]

Pernyataan Presiden SBY bahwa gaji kepala daerah terlalu kecil dan tidak layak dibanding tugasnya dinilai salah kaprah. Hal itu karena yang diungkap hanya gaji pokok dan tunjangan jabatannya saja, sedangkan insentif-insentif lain dari pajak dan retribusi daerah tidak disebutkan.

Dalam sebuah survey terhadap anak-anak muda cerdas dan berprestasi, ditemukan fakta bahwa amat sedikit yang berminat masuk partai politik. Hal itu berarti yang akan mengisi partai nanti tinggal ampasnya saja.

Banyak peraturan yang baru dibuat dikontrol asing dan bertentangan dengan UUD 1945, termasuk Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Presiden (Perpres). Sejumlah Perpres bahkan dinilai abal-abal.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mau menunjukkan sikap otoriter dengan hasil verifikasi yang hanya meloloskan 10 partai politik. KPU dinilai tidak transpraran dengan tidak menyampaikan argumen kepada partai-partai politik yang ada.