HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan

OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan
July 24
09:24 2018

Oleh: Zunnur Roin *

OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh direktur Penjara seluruh Indonesia. Konperensi tersebut terpantik mencetus Menteri kehakim era soekarno; Sahardjo, P ada tahun 1963 diberikan gelar Doktor Honoris Causa dibidang Hukum oleh Universitas Indonesia . “Pohon Beringin Pengayoman” dikenal sebagai tajuk pidato Sahardjo kala itu yang menjadi cikal bakal lahirnya Lembaga Pemasyarakatan (LP), tajuk itu adalah pemasyarakatan sebagai sebutan hulu pe nghukuman .

“Pohon Beringin” mengandung filosofis dengan tugas Hukum adalah memberi pengayoman agar cita – cita luhur bangsa terwujud dan terawat. Kemasan Pemikiran yang memanusiakan manusia tersebut sebagai Sahardjo sebagai tokoh transformasi di bidang pemenjaraan di Indonesia . Alhasil, 27 April kemudian di semat sebagai Hari Lembaga Pemsayarakatan.

Konsep Penjara yang lebih mendalam dari pengganggahan Jeraan dengan menggunakan Penjara sebagai instrumen balas dendam terhadap terpidana di nilai tidak efektif. Pemasyarakatan menjadi alternatif sebagai model penghukum yang digunakan. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Menyebutkan: Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan atau Disingkat LP adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai cara negara memperlakukan warga dengan tetap menjunjung harkat dan martabatnya, Kendatipun sudah melakukan pencurian hukum.

Oleh akurat, Pemasyarakatan lahir sebagai konsep pribadi yang mendorong pribadi menjadi taat hukum . Jika sudah selesai maka proses pembinaan, pribadi bisa diterima sebagai makhluk sosial yang diharapakan dapat diterima oleh lingkungannya bukan sebagai orang jahat. Pembaruan itu juga bisa dibuktikan dengan penyebutan terpidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan . Pembinaa n tersebut dilakukan DENGAN Pola Yang Bervariasi, Yaitu DENGAN mengacu ditunjukan kepada Pembinaan Kepribadian Dan Pembinaan Kemandirian. Konsep ini membuat warga binaan adalah subjek penghukuman, bukan semata-mata sebagai Objek penghukuman.

Perlu penjelasan atas sejatinya dapat meningkatkan optimis kami terhadap penanggulangan tindakan kejahatan di negeri ini. Namun ada masalah klasik yang menghambat cita-cita pemasyarakatan. Yaitu praktik permisif , kini Beroperasi masif Telah Menjadi tindakan Yang kontradiktif Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Yang Efektif di LP. Praktik Permisif ayat-ayat tersebut , yaitu pelanggaraan-pelanggaran di LP telah menjadi Rahasia Umum.

Tentang bagaimana praktik itu bisa menjamur barangkali dapat mengeluarkan dengan kelemahan sistemik Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Seperti lebih Kapasitas, rasio PERBANDINGAN p etugas LP DENGAN Jangka Waktu Warga binaan , Lemahnya Integritas SDM LP, Pemenuhan h ak-hak Dasar Warga binaan, Serta Pengawasan internal yang Kemenkumham Yang buruk.

Berita terbaru yang menghuni headline pemberitaan media-media nasional yaitu tentang OTT KPK terhadap Kepala LP Sukamiskin Bandung , Wahid Husein . Seperti pemberitaan di Kompas.com – 23/07/2018, 06:33 WIB Menerangkan bahwa d alam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK mengamankan beberapa barang bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi , yaitu dua unit mobil terdiri dari satu unit Mitsubishi Triton Melebihi warna hitam dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam. Kemudian, uang total Rp 279.920.000 dan 1.410 dolar AS, uang pembayaran, dan pembelian. Pemberian suaplepas dilakukan oleh napi korup Fahmi Darmawansyah. KPK Riset Fahmi dibantu oleh Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya menyuap Wahid. Hendry adalah staf Wahid, sementara Andri adalah kasus-kasus umum yang berstatus hambatan pendamping.

KPK mengungkapkan biaya untuk mendapatkan fasilitas tambahan di Lapas Sukamiskin, berkisar Rp 200-500 juta. “Rp 200-500 juta bukan per bulan. KPK menemukan ada beberapa hal di Lapas Sukamiskin yang menyediakan fasilitas untuk melakukan tangkap tangan dan penggeledahan di sana. Ini, KPK tidak tahu secara pasti. Ada banyak hal dengan fasilitas mewah di Sukamiskin, KPK sedang mendalami lebih lanjut atas hal itu Penemuan KPK ini, seperti yang terjadi yang terjadi selama ini di mana-mana. (Sumber: Kompas.com – 23 / 07/2018, 06:33 WIB)

Seperti yang diketahui, sukamiskin adalah LP yang menerjemahkan suatu kasus yang terpidana kasus k orupsi. Idealnya jika berbicara pemasyarakatan, maka prasyarat pembinaan di LP suka miskin adalah mental anti korupsi yang harus dioleh oleh-oleh-Nt. Namun, cita-cita pemasyarakatan di LP sukamiskin menjadi menjadi ternodai. Karena pelakunya adalah Pimpinan LP yang notabene sudah memiliki komponen dari atas hingga ke-tidak ada yang dibawahnya.

Saya lihat Dari besaran Suap Dan Temuan-Temuan KPK, Penulis DAPAT mengasumsikan bahwa keterlibatan beberapa Unsur Sangat Berpotensi hearts perkara inisial. Dicari ulang serupa di LP Sukamiskin bukan lah hal baru yang terjadi, Pada Tahun 2013 Wamenkumham Deny Indrayana Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 melakukan pemeriksaan mendadak dan berhasil menemukan fakta-fakta di LP ini.

Fenomena di atas semakin kuat dugaan penulis tentang aktifnya praktek permisif di Lembaga Pemasyarakatan seluruh indoenesia. Bagaimana tidak, Kalaulah lingkaran Kemenkumham berfikir dan tanpa ada pembiaran terhadap pelanggaran di LP dan Rutan . M aka tidak akan menemukan akun facebook aktif seorang warga binaan di salah satu Rumah Tahanan yang penulis rahasia. (Identitas Rutan Di Rahasiakan). Kemudian tidaklah seburuk ITU Pengawasan Kanwil Kemenkumham Terhadap LP Sukamiskin, Sehingga telah dipakai DENGAN desain interior Yang Membutuhkan Pengerjaan kontruski Yang serius Dan Arus Logistik Keluar MASUK Yang TIDAK can DENGAN Mudah can Keluar MASUK LP . Lebih banyak lagi rasionalisasi yang bisa penulis kemukakanDengan beberapa contoh kasus, karena akal sehat penulis dapat melakukan pekerjaan dengan lebih intensif, yang mungkin dilakukan dengan prinsip-prinsip SDM di lingkaran Kemenkumham.

Reaksi masyarakat terhadap lembaga ini memang sudah tepat namun tidak akan sesuai, yaitu dengan memer Presiden RI mencopot Menkumham. Optimistis Penulis Hal tersebut can Saja Terjadi, JIKA hearts Proses hukum Wahid Husein DENGAN Berani mengemukakan Pernyataan di hadapan hakim bahwa Modus Operasi Struktural Yang dilakukannya melibatkan Menkumham, Yasonna Laoli Dan / ATAU Unsur-unsur lainnya . Namun kehawatiran Penulis Kembali negatif , b ahwa per misivitas Wahid Husein beranak pinak Hingga Ke Meja Pengadilan.

Revitalisasi LP yang sudah digantikan Kemenkumham eloknya akan menjadi angin segar terhadap pelaksanaan Pemasyarakatan di LP. Hingga pada akhirnya, Profesional Masif dapat membantah judul tulisan ini.

ZUNNUR ROIN. Komisi Politik, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar HMI 

About Author

HMI Redaksi

HMI Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment