HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

‘Mahalnya’ Demokrasi Kita

‘Mahalnya’ Demokrasi Kita
July 08
17:04 2018

 

Oleh : Laode Yayan*

HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada partai yang menyiapkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya. 

Demokrasi tidak sebatas pemilu yang bebas dan adil. Lebih dari itu, demokrasi harus memperlakukan rakyat secara sederajat. Di dalam proses itu harus ada partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat. Tanpa partisipasi rakyat, maka demokrasi hanya akan menjadi santapan segelintir elit.

Namun, dengan biaya kampanye yang begitu mahal, masih mungkinkah rakyat diperlakukan sederajat hak secara politik yang sama? Juga, kalau setiap calon diharuskan menyiapkan sekoper uang untuk kampanye, masih mungkinkah setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih?

Inilah demokrasi kita saat ini: segala perhelatan politik memerlukan uang. 

Ajang pemilihan di tingkat mana pun sudah diwarnai uang. Bahkan, pemilihan pengurus di kalangan organisasi massa kadang juga dilumasi oleh uang. Berlakulah apa yang sering dilontarkan orang-orang: ‘segala-galanya butuh uang dan uang menentukan segala-galanya.’

Demokrasi semacam ini sangat tidak sehat. 

Pertama, demokrasi ini menciptakan ketidaksetaraan: kandidat yang punya uang dan tak punya uang. Orang tidak lagi dipandang sederajat dalam politik. Akhirnya, status orang dalam politik tidaklah dipandang berdasarkan

kemampuan dan keahliannya berpolitik. Akan tetapi, kebanyakan politisi dipandang dari segi kemampuan dananya.

 

Kedua, demokrasi semacam ini menghambat partisipasi rakyat. Tidak semua orang punya kesempatan untuk maju dalam pemilihan. Yang maju dalam pemilihan hanyalah orang-orang yang punya sandaran dana. Sedangkan mayoritas massa-rakyat sekedar diperlakukan sebagai penyedia suara. Dengan demikian, pemilu tak lebih dari sekedar ‘kompetisi di kalangan elit’.

 

Ketiga, demokrasi semacam ini sangat rentan dengan plutokrasi, yaitu kekuasaan di tangan kaum kaya-raya. Sebab, demokrasi yang serba-mahal ini hanya membuka pintu kontestasi kepada kaum kaya.

Bagi kaum plutokrat, politik hanyalah sarana untuk mengembangkan atau sekedar mempertahankan kekayaan mereka. Mereka sama sekali tak peduli dengan penderitaan rakyat banyak.

Demokrasi ini telah mengubah gagasan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi “dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan”. Akhirnya, demokrasi hanya menjadi sarana bagi ‘pencarian keuntungan’.

 

Keempat, demokrasi semacam ini memerlukan dana besar. Hal ini, pada gilirannya, akan menjadikan calon dan partai-politik menggunakan segala macam cara untuk mengumpulkan uang pemilu. Juga, ketika si kandidat sudah berkuasa, maka pekerjaan pertamanya adalah mencari cara mengembalikan pengeluarannya saat kampanye.

 

Kelima, demokrasi semacam ini sulit mendatangkan kesejahteraan rakyat. Sebab, demokrasi ini hanya merepresentasikan si pemilik uang. Sedangkan posisi massa rakyat tak lebih sebagai mesin pengumpul suara—tak jauh berbeda dengan nasib para pengirim SMS pada ajang pencarian bakat di Televisi.

 

Keenam, demokrasi semacam ini inheren dengan politik uang. Pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologi, melainkan sebagai ‘adu-uang’. Siapa yang punya uang paling besar, maka dia pula yang berpotensi memenangkan pertarungan. Suara rakyat bukan lagi ‘suara tuhan’— aspirasi tentang keadilan dan kemakmuran rakyat, namun sudah menjadi ‘komoditi politik’.

Konsep demokrasi sekarang ini jelas bertentangan dengan ide demokrasi para pendiri bangsa (founding father). Bung Karno, misalnya, menempatkan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang lainnya.

Dengan demikian, demokrasi semacam ini juga bertolak-belakang dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni masyarakat adil-makmur. Demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita menempatkan rakyat sebagai ‘pemegang tahta’, baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi.

Dan tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi semoga saja praktek politik uang tidak terlalu merajalela dimana-mana khususnya di binongko

 Bangun Persatuan Nasional, Hentikan Imperialisme wujudkan kesejahteraan sosial.

            

Laode Yayan, kader HMI cabang Kendari

About Author

HMI Redaksi

HMI Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment