HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

‘Mahalnya’ Demokrasi Kita

‘Mahalnya’ Demokrasi Kita
July 08
17:04 2018

 

Oleh: Laode Yayan *

HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya. 

Demokrasi tidak sebatas pemilu yang bebas dan adil. Lebih dari itu, demokrasi harus melibatkan manusia secara khusus. Di dalam proses itu ada kegiatan bersama berbagai kelompok masyarakat. Tanpa partisipasi rakyat, maka demokrasi hanya akan menjadi santapan segelintir elit.

Namun, dengan biaya kampanye yang begitu mahal, masih mungkinkah sifat kebiasaan sederajat hak secara politik yang sama? Juga, setiap kali dihamilan untuk mengirim kampanye untuk kampanye, masih bisa setiap negara yang memiliki hak yang sama untuk memilih dan memilih?

Inilah demokrasi saat ini: semua perhelatan politikolusi uang. 

Ajang pemilihan di tingkat mana pun sudah diwarnai uang. Bahkan, pemilihan pengurus di luar komunitas massa kadang juga dilumasi oleh uang. Berlakulah apa-apa yang sering dilontarkan orang-orang: ‘segala-galanya butuh uang dan uang pertanggungan-galanya.’

Warna macam ini sangat tidak sehat. 

Pertama, demokrasi ini menciptakan ketidaksetaraan: pasangan yang mendapat uang dan uang. Orang tidak lagi terlihat sederajat dalam politik. Terakhir, status orang dalam politik seksual berdasarkan

kemampuan dan keahliannya berpolitik. Akan tetapi, kebanyakan politisi dari segi kemampuan dananya.

 

Kedua, semacam ini. Tidak ada orang yang punya peluang untuk maju dalam pemilihan. Yang maju dalam memilih orang-orang yang punya sandaran dana. Adapun masalah massa-orang sebagai hiburan sebagai layanan suara. Dengan demikian, acara tidak lebih dari sekadar ‘persaingan di kalangan elit’.

 

Ketiga, demokrasi semacam ini sangat rentan dengan plutokrasi, yaitu kekuasaan di tangan kaum kaya raya. Sebab, demokrasi yang serba-mahal ini hanya membuka pintu kontestasi untuk kaum kaya.

Bagi kaum plutokrat, hak untuk mencari atau mempertahankan kekayaan mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan penderitaan rakyat banyak.

Demokrasi ini telah beralih konsep “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi “dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan”. Akhirnya, demokrasi hanya menjadi sarana pencarian ‘pencarian keuntungan’.

 

Keempat, demokrasi semacam ini termasuk dana besar. Hal ini, pada babak, akan membuat calon dan partai-politik menggunakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan uang pemilu. Juga, mencampur si candid sudah berkuasa, maka pekerjaan pertama adalah meningkatkan saat kampanye.

 

Kelima, demokrasi seperti ini sulit mendatangkan orang-orang. Sebab, hukum ini hanya merepresentasikan si pemilik uang. Disitulah massa massa tidak lebih sebagai mesin pengumpul suara – tidak jauh berbeda dengan penghabisan para pengirim SMS pada ajang pencarian bakat di Televisi.

 

Keenam, hukum semacam ini mewarisi dengan politik uang. Pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologi, sekaligus sebagai ‘adu-uang’. Orang yang menyimpan uang paling besar, maka dia juga yang untuk memenangkan pukulan. Suara rakyat tidak lagi ‘bunyi tuhan’ – aspirasi tentang hukum dan kemakmuran rakyat, namun sudah menjadi ‘komoditi politik’.

Konsep demokrasi saat ini jelas bertentangan dengan ide demokrasi para pendiri bangsa (founding father). Bung Karno, misalnya, menempatkan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Demikian pula dengan Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang lainnya.

Dengan demikian, hukum semacam ini juga bertolak-belakang dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu masyarakat adil-makmur. Demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita menempatkan rakyat sebagai ‘pemegang tahta’, baik di permukaan politik maupun di lapangan ekonomi.

Dan tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi semoga saja praktek politik uang tidak terlalu merajalela di mana-mana khususnya di binongko

 Bangun Persatuan Nasional, Hentikan Imperialisme wujudkan kesejahteraan sosial.

            

Laode Yayan, kader HMI cabang Kendari

About Author

HMI Redaksi

HMI Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment