HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Dukung Larangan Mantan Narapidana Ikut Pemilu, PB HMI Sambangi Kantor KPU

Dukung Larangan Mantan Narapidana Ikut Pemilu, PB HMI Sambangi Kantor KPU
May 08
18:58 2018

HMINEWS.COM-Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melalui Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Selasa, (8/5/2018) sekira pukul 15.30 Wib.

Kedatangan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI tersebut adalah untuk menyerahkan pernyataan sikap dukungan kepada KPU RI terkait wacana Peraturan KPU yang memuat syarat, jika mantan terpidana korupsi tidak dapat menjadi anggota legislatif.

Menurut Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara, Peraturan KPU tersebut perlu didorong secara bersama dalam rangka membangun dan memajukan kualitaa demokrasi di Indonesia.

“Wacana ini sudah bergulir dan mengundang berbagai pandangan, pendapat, dan sikap. Ada yang pro dan ada yang kontra. Perbedaan itu harus dipandang sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi”, Ungkap Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara saat ditemui di Kantor KPU RI, Selasa (08/05/2018).

Olehnya itu, lanjutnya, PB HMI lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu menyampaikan pendapat dan sikap secara resmi terkait wacana Peraturan KPU RI yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi angota legislatif.

Berikut pernyataan sikap PB HMI yang disampaikan lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI.

Pertama, mendukung KPU RI mengatur pembahatasan hak politik untuk dipilih  bagi mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif dalam kontestasi pemilu di Indonesia melalui PKPU, sepanjang Presiden Joko Wiodo tidak mengeluarkan Perppu berkaitan dengan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

Kedua, menuntut DPR RI mengambil sikap untuk berpihak pada rakyat dengan mengakomodir aspirasi rakyat yang menginginkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas melalui pengaturan 

pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif bagi mantan terpidana korupsi;

Ketiga, menuntut kepada semua Partai Politik peserta Pemilu untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya

dan bersih dari latar belakang tindak pidana korupsi dalam kontestasi Pemilu 2019;

Keempat, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi yang dicalonkan oleh Partai Politik pada kontestasi Pemilu 2019;

Kelima, menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktural HMI se-Indonesia untuk mendukung 

sepenuhnya ikhtiar KPU RI dalam mewujudkan Pemilu berkualitas dan berintegritas melalui 

pengaturan pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif terhadap mantan 

terpidana korupsi dengan menggelar Aksi Gerakan Sosial.

Sementara itu, Komisioner KPU RI yang diwakili oleh Ferian menyambut baik kedatangan dan dukungan  PB HMI dalam mengawal wacana Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

“Kita apresiasi sikap dukungan PB HMI, isinya cukup argumentatif dan berdasar. Insya Allah kita akan teruskan kepada pimpinan agar dibahas dalam rapat pleno”, terangnya.

Ferian juga menyebut, Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif masi dalam tahapan pembahasan dan akan terus di dorong.

“Kita masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan DPR, saat ini kami masih menunggu waktu luang DPR. Sebab saat ini DPR masi sementara reses, insya Allah rapat dengar pendapat akan dilakukan secepatnya”, pungkasnya.

Pertemuan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI dengan Komisioner KPU RI diakhiri dengan serah terima surat dukungan PB HMI terkait rancangan Peraturan KPU mengenai pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi anggota Legislatif.

Diketahui, tahapan pendaftaran calon Legislatif periode 2019-2024 akan dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2018.

About Author

HMI Redaksi

HMI Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment