HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Dukung Larangan Mantan Narapidana Ikut Pemilu, PB HMI Sambangi Kantor KPU

Dukung Larangan Mantan Narapidana Ikut Pemilu, PB HMI Sambangi Kantor KPU
May 08
18:58 2018

HMINEWS.COM-Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melalui Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Selasa, (8/5/2018) sekira pukul 15.30 Wib.

Kedatangan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI tersebut adalah untuk menyerahkan pernyataan sikap dukungan kepada KPU RI terkait wacana Peraturan KPU yang memuat syarat, jika mantan terpidana korupsi tidak dapat menjadi anggota legislatif.

Menurut Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara, Peraturan KPU tersebut perlu didorong secara bersama dalam rangka membangun dan memajukan kualitaa demokrasi di Indonesia.

“Wacana ini sudah bergulir dan mengundang berbagai pandangan, pendapat, dan sikap. Ada yang pro dan ada yang kontra. Perbedaan itu harus dipandang sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi”, Ungkap Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara saat ditemui di Kantor KPU RI, Selasa (08/05/2018).

Olehnya itu, lanjutnya, PB HMI lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu menyampaikan pendapat dan sikap secara resmi terkait wacana Peraturan KPU RI yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi angota legislatif.

Berikut pernyataan sikap PB HMI yang disampaikan lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI.

Pertama, mendukung KPU RI mengatur pembahatasan hak politik untuk dipilih  bagi mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif dalam kontestasi pemilu di Indonesia melalui PKPU, sepanjang Presiden Joko Wiodo tidak mengeluarkan Perppu berkaitan dengan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

Kedua, menuntut DPR RI mengambil sikap untuk berpihak pada rakyat dengan mengakomodir aspirasi rakyat yang menginginkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas melalui pengaturan 

pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif bagi mantan terpidana korupsi;

Ketiga, menuntut kepada semua Partai Politik peserta Pemilu untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya

dan bersih dari latar belakang tindak pidana korupsi dalam kontestasi Pemilu 2019;

Keempat, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi yang dicalonkan oleh Partai Politik pada kontestasi Pemilu 2019;

Kelima, menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktural HMI se-Indonesia untuk mendukung 

sepenuhnya ikhtiar KPU RI dalam mewujudkan Pemilu berkualitas dan berintegritas melalui 

pengaturan pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif terhadap mantan 

terpidana korupsi dengan menggelar Aksi Gerakan Sosial.

Sementara itu, Komisioner KPU RI yang diwakili oleh Ferian menyambut baik kedatangan dan dukungan  PB HMI dalam mengawal wacana Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

“Kita apresiasi sikap dukungan PB HMI, isinya cukup argumentatif dan berdasar. Insya Allah kita akan teruskan kepada pimpinan agar dibahas dalam rapat pleno”, terangnya.

Ferian juga menyebut, Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif masi dalam tahapan pembahasan dan akan terus di dorong.

“Kita masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan DPR, saat ini kami masih menunggu waktu luang DPR. Sebab saat ini DPR masi sementara reses, insya Allah rapat dengar pendapat akan dilakukan secepatnya”, pungkasnya.

Pertemuan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI dengan Komisioner KPU RI diakhiri dengan serah terima surat dukungan PB HMI terkait rancangan Peraturan KPU mengenai pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi anggota Legislatif.

Diketahui, tahapan pendaftaran calon Legislatif periode 2019-2024 akan dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2018.

About Author

HMI Redaksi

HMI Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment