HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional
April 15
20:26 2018

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Oleh : Henky Fernando*

Hampir setiap tahun konflik diberbagai sektor tatanan dunia internasional, selalu menjadi konsumsi masyarakat internasional seperti, konflik antar negara maupun negara dengan kelompok-kelompok separatis yang ada di Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor mulai dari politik ekonomi sampai permasalahan ideologi yang mengarah kepada Genosida. Tidak jarang konflik yang terjadi menyebabkan banyak kerugian moril dan materil. Konflik yang secara terus menerus terjadi seakan menjadi imunitas bagi masyarakat internasional dalam membenarkan sikap apatisme dalam konteks resolusi konflik.

Perlunya intervensi dari negara-negara lain umumnya dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya untuk menanggulangi setiap konflik yang terjadi, sangatlah essential dengan tidak mengkesampingkan nilai-nilai kemanusian. salah satu negara yang masuk dalam keanggotaan PBB adalah Indonesia, yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap konflik tersebut yang diamanatkan dalam filosofi dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia pertama secara tegas menjelaskan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan di dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Eksistensi serta partisipasi bangsa Indonesia dalam kebijakan luar negeri sangatlah diperlukan dalam memanifestasikan amanah  undang-undang dasar. Namun sampai saat ini belum ada upaya konkrit dari pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi selain hanya sebatas kecaman semata. Dahulu politik luar negeri Indonesia sangatlah disegani ditatanan Internasional karena diisi oleh orang-orang yang mempunyai ide dan gagasan rasional dalam mengambil setiap kebijakan luar negerinya, seperti yang dilakukan oleh Sutan Syahrir, Agus Salim dan kawan-kawannya yang mampu berdiplomasi dengan baik bahkan membuat Indonesia diakui status kemardekaannya di tatanan dunia Internasional dimasa itu.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia seharusnya mempunyai sikap tegas dalam memberikan resolusi atas konflik yang terjadi di tatanan dunia seperti diamanahkan dalam Undang-undang dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 dan Perpres No.7 tahun 2005 yang  menjadi dasar kebijakannya. Intimidasi dan diskriminasi di berbagai sektor pendidikan, politik, hukum, ekonomi, bahkan Genosida, menjadi problem yang sangat serius saat ini dalam perspektif konflik. Secara teoritis, konflik yang terjadi tidak hanya berasal dari satu penyebab, setiap konflik selalu terkait dengan banyaknya persoalan lain. Oleh karenanya, kebijakan yang lebih konkrit dan terukur dari negara Indonesia sangatlah penting dalam merespon isu-isu konflik. Sehingga eksistensi dari pemerintah Indonesia bisa berdampak langsung pada pokok permasalahan yang ada dalam perspektif resolusi konflik.

Melalui Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-MPO berkomitmen untuk berkolaborasi dan mendorong pemerintah untuk dapat lebih serius berpartisipasi dalam merespon konflik yang terjadi di tatanan dunia internasional, Jika negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap resolusi konflik saat ini, maka pemerintah hari ini adalah inkonstitusional.

 

Henky Fernando, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI

 

About Author

HMI Redaksi

HMI Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment