HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Rencana ‘Impor’ Dosen, Begini Saran PB HMI untuk Pemerintah

Rencana ‘Impor’ Dosen, Begini Saran PB HMI untuk Pemerintah
April 14
20:50 2018

JAKARTA, HMINews.com Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO Moh Hatta Sahib Budang mengatakan, kebijakan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir yang akan mengimpor 200 dosen asing harus ditinjau kembali.

Pasalnya, menurut Hatta, mengimpor ratusan dosen asing ke Indonesia kurang berpengaruh terhadap kampus-kampus yang ada di Indonesia. Apalagi, masih banyak tenaga pengajar dosen S2, S3 yang sangat berpotensi dan memiliki militansi yang berkualitas di Indonesia.

” Ini mau dikemanakan dosen-dosen tersebut,” papar Hatta, Sabtu (14/4/2018).

Hatta menjelaskan, dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah membuka ruang bagi dosen asing untuk bekerja di Indonesia. Namun hal tersebut kontradiksi dengan UU Nomor 20 Tahun 2003

“Maka perlu ditinjau kembali kebijakan tersebut. Mengapa? Karena Perpres ini akan menghilangkan ruang bagi profesi dosen di Indonesia,” katanya.

Ia menilai, kedepan kondisi tersebut akan terjadi Karena pemerintah akan membuat standarisasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sektor pendidikan di Indonesia.

“Banyak potensi tenaga dosen di Indonesia, selain berlimpah juga kualitasnya tidak diragukan lagi,” beber Hatta.

Olehnya itu, pemerintah khususnya menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, dalam mengeluarkan kebijakan perlu mempertimbangkan aspek aspek terutama aspek keadilan seperti yang tercantum dalam Pancasila sila Ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Mestinya, pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, tidak perlu mendatangkan ratusan dosen dari luar negeri. Cukup dengan menggunakan dosen dalam negeri serta melakukan peningkatan kapasitas SDM ribuan dosen Indonesia,” harapnya.

” Selain itu, kultur dosen luar negeri akan kesulitan memahami karakteristik pendidikan di Indonesia yang terutama budaya dan adat-istiadat di Indonesia. Bahkan bisa menjadi ancaman bagi kebudayaan yang ada saat ini,” kata Hatta.

“Saya sebagai Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, Pengurus Besar (PB) HMI menolak dengan tegas mendatangkan dosen dari luar negeri. Karena kebijakan tersebut bisa menghambat pengembangan sumber daya manusia khususnya dosen dalam negeri itu sendiri,” pungkasnya.

About Author

HMI Redaksi

HMI Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment