HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Dialektika HAM Dalam Ruang Kebangsaan

Dialektika HAM Dalam Ruang Kebangsaan
January 06
21:10 2018

Dalam konteks pemerintahan modern, Hak Asasi Manusia merupakan produk demokrasi, lebih jauh HAM dianggap sebagai pilar demokrasi, demokrasi yang sehat tidak akan mungkin terbangun tanpa disertai penegakan HAM secara konsisten. Khusus untuk konteks Indonesia wacana penegakan HAM digaungkan dengan sangat keras pasca reformasi, sebagai sebuah wacana HAM sesungguhnya sudah ada sebelum reformasi, namun penegakannya masih sangat setengah hati, bahkan tidak jarang HAM ditafsirkan secara tunggal oleh penguasa, akibatnya HAM menjadi tersandera oleh kekuasaan, hal tersebut terjadi bukan hanya di era orde baru tetapi juga di era orde lama.

Secara formal diskursus HAM dalam konteks modern, pertama kali menguat di dunia barat, hal tersebut sebagai hasil dari zaman pencerahan, seiring perkembangannya, khususnya saat negara-negara di dunia timur mampu memerdekakan diri, maka diskursus tentang HAM juga mulai tumbuh subur di wilayah itu, pergolakan negara terjajah di timur sesungguhnya merupakan respon kesadaran tentang pentingnya semua bangsa di dunia untuk mendapatkan hak asasinya sebagai manusia untuk merdeka, lepas dari belenggu barat. Masa kolonialisme barat terhadap dunia timur merupakan kontradiksi penegakan HAM yang paling nyata, di masa itu masyarakat barat sudah menggaungkan HAM, tetapi negaranya sendiri masih aktif melakukan proses penjajahan terhadap dunia timur, merampas Hak Asasi Manusia masyarakat dunia timur, sebuah episode sejarah yang sungguh kelam.

Jika mengamati dinamika pandangan terhadap HAM di Indonesia, maka penggiat HAM paling tidak bisa dipetakan ke dalam dua kutub besar, kutub pertama memahami HAM dalam kerangka teori universalisme sedangkan kutub kedua mehami HAM dalam kerangka teori partikularisme. Teori universalisme memandang bahwa varian bentuk HAM di seluruh dunia selalu sama, karena HAM merupakan hak asasi paling dasar yang harus dimiliki oleh semua manusia, sehingga varian bentuknya tidak mengenal batas negara. Konsekuensi pandangan ini dalam bentuk teknis meniscayakan prilaku yang di dunia barat yang dihidupkan atas nama HAM, misalnya LGBT, pergaulan bebas dll juga harus diberikan ruang dalam konteks kebangsaan kita atas nama HAM. Sedangkan teori partikularisme dalam kaitannya dengan HAM memandang bahwa varian bentuk HAM bersifat terbatas, bergantung pada nilai dan budaya yang hidup dalam sebuah negara, teori ini memandang bahwa HAM harus berdialog dan berdamai dengan nilai dan budaya yang telah menjadi identitas sebuah bangsa, dalam bentuk teknis konsekuensi pandangan ini adalah prilaku atas nama HAM di dunia barat, misalnya LGBT dan pergaulan bebas tidak harus diterima dalam konteks Indonesia, bahkan perlu ditolak karena bertentangan dengan nilai dan budaya yang telah menjadi identitas bangsa.

Kegaduhan yang terjadi di ruang publik, khususnya perdebatan terkait boleh tidaknya sebuah prilaku dilegalkan atas nama HAM, sesungguhnya merupakan turunan perdebatan antara kedua teori di atas (universalisme dan partikularisme). Secara spesifik dalam ruang kebangsaan kita, perlu ada penegasan bahwa partikularisme lebih pantas diadopsi sebagai perspektif dalam memandang HAM, sudut pandang yang lahir dari teori ini lebih ramah terhadap nilai dan budaya yang telah menjadi identitas bangsa kita, di sisi lain teori ini juga tidak mengandung kesan pemaksaan terhadap perspektif kebangsaan kita. Bagi sebuah bangsa yang terpenting adalah identitas, identitas bukan sekadar pembeda bagi sebuah bangsa, lebih dari itu, identitas merupakan wadah untuk merawat ingatan akan kebesaran sebuah bangsa, lalu mereproduksinya menjadi kekuatan utama bagi bangsa, ingat setiap bangsa yang hari ini dianggap hebat pasti memiliki identitas kebangsaan yang sangat terawat.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment