HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Perkara Pembakaran PT Asdal Prima Lestari, Jaksa Tuntut Para Terdakwa 1,6 Tahun

Perkara Pembakaran PT Asdal Prima Lestari, Jaksa Tuntut Para Terdakwa 1,6 Tahun
December 23
11:54 2017

HMINEWS.COM, Sidang pada 12 Desember 2017 dengan agenda tuntutan dalam Perkara pembakaran PT. Asdal Prima Lestari, Jaksa menuntut para terdakwa selama 1 tahun dan 6 bulan.

Menurut JPU dalam tuntutannya, menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 170 KUHP yaitu dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Pengacara Zazuli Bin Zaefuddin, salah satu Terdakwa dalam perkara ini, Jehalim Bangun dan Muhammad Reza Maulana, pihaknya mengaku tidak sesuai fakta hukum, kan tidak ada bukti, saksi JPU membantah banyak keteranganya di BAP, bahkan telah mencabutnya di muka persidangan, tidak ada persesuaian alat bukti, tidak ada petunjuk yang mengarah bahwa para terdakwalah pelakunya, lantas kenapa dituntut demikian.

Ini bukan persoalan karena dia Jaksa kemudian tugasnya hanya terus menerus menuntut orang bersalah, jika fakta dan bukti di persidangan tidak mengarah atau menyatakan tidak benar para Terdakwalah pelakunya, harusnya jaksa menuntut bebas para Terdakwa, jadi bukan karena jaksa kemudian semuanya harus dipersalahkan, ini kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Kami kuasa hukum Zazuli yang tergabung dalam WALHI Aceh, telah jauh-jauh hari menyiapkan pembelaan terhadapnya, seluruh fakta telah kami catat, seluruh bukti telah kami serahkan kepada Pengadilan, sehingga kiranya agenda yang di jadwalkan pada hari senin, 18 Desember 2017 merupakan agenda kami yaitu menyampaikan nota pembelaan, kami akan buka semua fakta-fakta yang telah terungkap.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini meminta agar Majelis Hakim nantinya dalam membuat Putusan dapat dilandasai pada fakta-fakta yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya serta didasari pada hati nurani sehingga keadilan akan dapat diperoleh oleh para terdakwa.

“lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah” Begitu kiranya bunyi adagium hukum yang dianut diseluruh dunia. Namun yang pada initinya, pembelaan kami ini telah sampai pada kesimpulan yaitu berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh bukti yang bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, adanya prosedur hukum yang dilanggar oleh Kepolisian, adanya tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak patut untuk dilakukan, dan banyak dugaan rekayasa yang dilakukan dengan tujuan untuk menjerat para Terdakwa atas tuduhanya itu, sehinga kami meminta agar Majelis Hakim membebaskan para terdakwa atau setidak-tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum.

Walhi Aceh

Muhammad Nur

Direktur WALHI ACEH

 

 

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment