HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Kapal Pataya III Cemari Laut Sabang

Kapal Pataya III Cemari Laut Sabang
October 14
20:19 2017

HMINEWS.COM, Kapal Pataya III yang kandas satu tahun lebih di perairan Sabang tepatnya di kawasan Iboih diduga melakukan pencemaran perairan laut dengan membuang limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) . Walhi Aceh mendapatkan laporan dari anggota Walhi Aceh (YPS) kapal tersebut telah membuang limbah oli/minyak ke perairan Laut Sabang dengan sengaja. Walhi Aceh mendesak Dinas Lingkungan Hidup Sabang untuk melakukan survey investigatif untuk mengukur baku mutu air terkait kasus tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Sabang kami desak untuk memanggil pemilik kapal Patayallluntuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Jika terbukti melakukan pelanggaran dan unsur pidana lingkungan, maka pemilik kapal Pataya harus diproses secara hukum, serta wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar.

UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sangat tegas disebutkan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dalam kasus ini, pemilik kapal Pataya memiliki tanggung jawab mutlak sesuai ketentuan pasal 88 undang –undang lingkungan hidup, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana lingkungan, pemilik kapal Pataya dapat dipenjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 3 milyar rupiah, sebagaimana ketentuan Pasal 104.

Untuk itu Walhi Aceh mendesak pemerintah Kota Sabang dan aparat kepolisian untuk bertindak cepat terkait kasus ini. Sehingga kasus ini menjadi pelajaran bagi setiap pemilik kapal, serta kasus serupa tidak terulang kembali di masa akan datang. Demikian.

Muhammad Nur, Direktur Eksekutif WALHI Aceh

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment