HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Sektor Pariwisata Dongkrak Pendapatan Negara

Sektor Pariwisata Dongkrak Pendapatan Negara
October 01
23:36 2017

Melemahnya daya beli merupakan isu hangat yang saat ini santer dibicarakn oleh masyarakat. Belanja masyarakat pada sektor riil hanya menyentuh angka 4,9 persen sampai kuartal II-2017, tentu angka ini angka yang sangat kecil karena 50 persen perekonomian ditunjang dari sektor konsumsi.  Pada sisi lain ada hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu minimnya serpan anggaran daerah. Yang tentunya ini akan berpengaruh pada geliatnya ekonomi nasional oleh karena itu pemerintah dituntut untuk encari solusi cepat dan tepat agar semua ini dapat ditangani tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan perekonomian Indonesia adalah sektor pariwisata. Trend pariwisata Indonesia kian membaik bekalangan ini karena status travel warning yang dulu kerap diberikan kepada Indonesia kini mulai hilang karena perbaikan dalam bidang keamanan. Senada dengan membaiknya kondisi kemanan, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terutama wisatawan asing atau mancanegara. Data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juni 2017 jumlah wisatawan asing sudah mencapai 1,14 juta kunjungan meningkat 26,75 persen  dari bulan yang sama pada tahun 2016 yang berjumlah 901.09 ribu kunjungan wisawatan. Tentunya dalam hal ini efek ganda bagi perekonomian dengan adanya peningkatan kunjungan wisman, peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) juga ikut meningkat dari 52,88 persen pada Maret 2016 menjadi 54,70 persen pada Maret 2017 atau terjadi peningkatan 1,82 persen dari tahun sebelumnya.

Tentunya meilhat hal ini, Indonesia masih menjadi tujuan utama detinasi wisatawan mancanegara untuk belibur. Senada dengan langkah kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang salah satu fokus kerjanya membangun pariwisata syariah, hal ini dikarenakan minat wisatawan muslim dari berbagai negara terus meningkat dari setiap tahunnya dan menjadi potensi menambah cadangan devisa negara. Namun rasanya hal in perlu dilakukan pengawasan dan penyeragaman langkah kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pasalnya sampai saat ini langkah trategis pemerintah pusat tidak disambut dengan kesiapan pemerintah daerah.

Indikator yang bisa dijadikan proyeksi atas hal tersebut adalah minimnya serapan angaran pedapatan dan belanja daerah. Tentunya Indonesia memiliki potensi besar atas local wisdom atau keindahan alam yang dapat memikat wisatawan asing, sayangnya beberapa daerah belum maksimal dalam menyerap anggaran daerah 2017. Seperti contoh daerah Bengkulu yang masih 20 persen, Papua Barat 16 persen, Aceh 33 persen, Banten 13 persen serta masih banyak daerah dengan serapan anggaran dana yang minim.

Rendahnya daya serap anggaran daerah tentunya akan berpengaruh untuk mejadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan pariwisata dunia. Secara ideal dana tersebur seharusnya dapat dialokasikan atau diserap oleh sektor-sektor produktif seperti pariwisata, UMKM (industri kreatif), infrastuktur, sertap sektor lain demi pembangunan daerah tersebut. Seperti dalam hal pembangunan objek pariwisata betaraf internasional tentunya pemerintah daerah harus mempersiapkan sarana penunjang seperti penginapan berbintang, industri oleh-oleh khas serta infrastruktur, hal ini menandakan ada efek ganda dalam mengembangkan sektor pariwisata yang secara langsung dampaknya akan dirasakan oleh pemerintah daerah ataupun pusat mulai dari pendapatan daerah, berkembangnya industri lokal dan hal lain yang bersngungan dengan dunia pariwisata.

Tentunya sektor pariwisata tidak bisa diangap sebelah mata lagi oleh pemerintah daerah ataupun pusat, karena jika melihat sumbangsih terhadap APBN sektor pariwisata menempati selalu menempati posisi ke empat dari tahun ke tahun setelah minyak dan gas bumi, batu bara, serta CPO. Konsukuensinya adalah pemerintah daerah juga harus memperhatikan porsi anggran yang akan disistribusikan kepada sektor pariwisata Dengan demikian maksimalnya serapan angaran daerah dan fokusnya pembangunan sektor pariwisata menjadi salah satu solusi kongkrit bagi Indonesia agar terebas dari rasa resah ketika kontrbusi minyak dan mineral tidak begitu signifikan karena sektor pariwisata mampu menutupi hal tersebut.[]

Penulis: Maftuhi Firdaus

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment