HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Mengurai Keruwetan Perizinan Usaha

Mengurai Keruwetan Perizinan Usaha
October 09
09:42 2017

Membahas perizinan bagaikan mengurai benang kusut. Mayoritas penyelenggara pelayanan perizinan mengambil langkah hati-hati. Dampaknya bisa ditebak. Pelayanan belum secepat harapan publik. Sebagaimana data statistik pengaduan masyarakat khususnya pelayanan perizinan masih cukup tinggi yakni 2,5% di tahun 2016 dan meningkat menjadi 2,7% di Triwulan II tahun 2017 (Sumber: Ombudsman 2016-2017). Data ini menjadi potret masih buramnya pelayanan perizinan di Indonesia.

Sebagai salah satu dari 7,6 Juta followers Facebook Presiden Joko Widodo. Sabtu 9 September 2017 kepala negara menulis kegerahan mengenai proses perizinan di Indonesia. 10 hari setelahnya mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Tidak kurang 81.000 memberikan tanggapan suka, 5.500 komentar dan telah di-share oleh 4.000-an pengguna jejaring sosial.

Jokowi menuturkan proses perizinan di Indonesia selain sukar juga berbelit-belit. Beliau mendiagnosa penyebab runyamnya pelayanan perizinan disebabkan oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jumlahnya pun tidak sedikit, sekitar 42.000 regulasi.

Ciutan Presiden di media sosial bukanlah tanpa alasan. Pertama, karena sebelum berkiprah di panggung politik, Beliau berlatar belakang pengusaha. Sehingga merasakan sendiri bagaimana proses bolak-balik ke kantor pemerintahan dan kebosanan menunggu waktu kapan perizinan selesai. Kedua, karir politik berjenjang dari Walikota, Gubernur dan Presiden memudahkan dalam menemu kenali akar permasalahan ruwetnya pelayanan perizinan.

Jokowi telah mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam catatan saya, sampai dengan Agustus 2017 pemerintah pusat telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi. Seperempat diantaranya berfokus pada pembenahan pelayanan perizinan.

Pertama, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 2 di bulan Oktober 2015 berfokus pada kecepatan perizinan investasi. Izin investasi harus jadi dalam waktu 3 jam. Kedua, Sebulan berselang lahir Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 6. Fokus utamanya perizinan yang sederhana (paperless). Ketiga, awal tahun 2016, kembali diluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 12 berfokus pada revolusi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi ke-12 mengevaluasi 16 kebijakan. Salah satunya pencabutan pengaturan izin gangguan. Keempat, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 yang diterbitkan 31 Agustus 2017. Selain mengadvokasi kendala dalam pemrosesan perizinan ditingkat pusat dan daerah, juga akan diterapkan sistem perizinan terintegrasi (single submission).

Dari rentetan Paket Kebijakan Ekonomi yang berjilid-jilid dan kegundahan Presiden di media sosial. Nampaknya kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan menjadi platform yang ingin diwujudkan pemerintah. Sesedernaha inilah yang dikehendaki Presiden. Harapan Presiden ini lahir dari kemampuan membaca ekspektasi publik. Namun dalam mewujudkannya diperlukan revolusi pelayanan perizian.

Dalam percaturan global, negara kita telah mendapatkan kepercayaan sebagai tujuan investasi. Disisi lain perekonomian Indonesia digerakkan oleh sektor usaha skala mikro dan kecil. Berdasarkan publikasi sensus ekonomi 2016 bahwa 98% lapangan usaha didominasi sektor usaha mikro dan kecil kemudaian 2% usaha menengah dan besar (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016).

Dari kacamata ekonomi, peran sektor swasta teramat strategis dalam menopang pembangunan ekonomi. Tentu menjadi sebuah ironi jika masih dihadapkan pada kendala perizinan yang belum ramah investasi.  Selain itu, pelayanan perizinan bernilai strategis karena menjadi indikator utama kemudahan berbisnis.

Berkaca dari hasil survey kemudahan berbisnis yang diselenggaran Bank Dunia, pada tahun 2014 Indonesia berada di peringkat 120. Masih dibawah Vietnam (99) dan Filiphina (108). Tahun 2017 Indonesia meroket ke peringkat 91 diantara 190 negara.  Meski masih jauh dari Singapura (2), Malaysia (23) dan Thailand (46). Perbaikan peringkat menjadi bukti Indonesia telah berbenah.

Bagaimana mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat?, siapa yang memulai? Dari mana memulai? Dan mengunakan instrumen apa? Menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab dengan langkah nyata penyelenggara pemerintahan dinegeri ini, baik tingkat pusat maupun daerah.

Dari perspektif praktisi penyelenggara pelayanan publik, setidaknya ada tiga langkah sebagai solusi atas kesemrawutan pelayanan perizinan di Indonesia.

Pertama, Evaluasi regulasi pusat dan daerah yang mengatur perizinan. Karena jumlahnya ribuan regulasi, evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap lamanya waktu dan besarnya biaya. Lain halnya jika Pemerintah Pusat berani menginisiasi Peraturan Pemerintah yang mengatur perizinan usaha secara komprehensif. Sekurang-kurangnya seragam dalam nomenklatur perizinan, norma, standar, prosedur dan kriteria. Dengan adanya peraturan yang lebih tinggi, maka asas hukum “lex superior derogat legi inferior” dapat diterapkan. Asas hukum tersebut mempunyai subtansi bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Disatu sisi penyelenggara pelayanan publik mempunyai rujukan utama. Disisi lain dapat menekan terjadinya keruwetan regulasi dilevel kementerian dan daerah.

Kedua, sistem perizinan terintegrasi (single submission). Sejak tahun 2009 sistem perizinan elektronik terintegrasi sebenarnya sudah dipraktikkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat dan telah diterapkan oleh penyelenggara pelayanan perizinan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Hanya saja sistem ini masih jauh dari kata sempurna. Selain jumlah izin yang terlayani masih terbatas, juga belum mengakomodir perizanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada praktiknya pemerintah daerah masih menggunakan sistem perizinan lokal untuk melayani Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, Tanda Daftar Perusahaan dan izin–izin lainnya. Pengembangan sistem perizinan terintegrasi dengan mengakomodir perizinan daerah dapat dijadikan pilihan sistem perizinan di Indonesia. Sistem seperti ini lazim disebut sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah aspek normatif dan sistem terintegrasi terpenuhi. Ketiga yakni modernisasi mindset aparatur melalui brainwash (cuci otak)  kemudian baru ditanamkan benih melayani. Sehingga lahirlah aparatur dengan semagat dasar pelayanan dengan penuh pengabdian.

Di era transparansi, publik tak hanya melihat dan merasakan, melainkan subjek pelayanan. Sebagaimana konsep pemasaran, pembeli adalah raja. Sehingga penyelenggara pelayanan perizinan juga harus bertindak layaknya pemasar profesional. Dengan begitu terjadi win-win solution sehingga perizinan tidak lagi menjadi penghambat dunia usaha, justru menjadi faktor pendukung kemajuan bisnis di Indonesia.[]

Penulis: Sriyanto, Ketua HMI MPO Komisariat Unnes Tahun 2006 – 2007, sekarang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah 

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment