HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Era Ekonomi Digital; Penerapan Pajak E-Commerce

Era Ekonomi Digital; Penerapan Pajak E-Commerce
October 14
20:45 2017

Perkembangan sistem berbelanja saat ini menjadi hal yang menarik untuk diamati. Karena terjadinya pergeseran trend berbelanja yang dahulu secara konvensional harus bertatap muka dan langsung mengunjungi lokasi penjualan untuk mendapatkan barang yang diinginkan, kini hal tersebut berubah menjadi ternd berbelanja digital atau online (e-commerce). Hal ini dipicu oleh berkembangnya sistem telekomunikasi yang kian hari kian canggih dan kini berkomunikasi sangat mudah dan dapat dengan mudah diakses melalui smartphone. Data terakhir jumlah penguna internet tahun 2016 terjadi penngkatan dari tahun tahin sebelumnya yakni sebesar sebesar 132,7 juta jiwa atau 50 persen lebih dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 256,2 juta jiwa. Tentunya e-commerce diprediksi akan terus berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan internet masyarakat Indonesia.

Melihat hal ini sangat besar sekali potensi e-commerce untuk berkontribusi dalam peningkatan pendaptan negara melalui instrumen pajak, skema yang digunakan tentunya skema pajak pada umunnya yakni pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Dan kabar baiknya pemerintah sedang meramu formula yang akan diterapkan dalam pajak bisnis online. Namun pemerintah melalui kementian keuangan dan dirjen pajak harus merancang formulasi dengan hati-hati untuk penerapan pajak pada bisnis berbasis digital ini.

Karena jika melihat komposisi yang bermain dalam bisnnis e-commerce ini tidak semua penjual yang tergabung dalam sebuah model aplikasi jual beli bermodal besar. Banyak diantaranya usaha kecil menengah (UKM) dengan modal kecil berbasis industri rumahan dengan berjumlah kayawan dibawah 5 orang. Tentunya penerapan pajak pada UKM tersebut harus memalui riset yang cukup lama dan mendalam. Memang dengan tumbuh pesatnya bisnis digital merupakan angin segar bagi pemerintah tetapi harus harus berhati-hati dalam pengaplikaisnnya.

Pengklasifikasian kebijakan pajak pada bisnis yang bermodal besar serta berpengasilan besar harus dibedakan dengan bisnis yang bermodal dan berpenghsilan menengah atau dengan bisnis kecil yang berpenghasilan serta bermodal kecil. Pajak bisa digunakan kepada pedagang yang bermodal besar dan berpengasilan besar sampai pedangang yang bermodal dan berpengasilan menengah. Ini mengacu pada pertumbuhan dan perkembangn bisnis berbasis digital tersebut. Dengan asumsi pengenaan pajak pada pelaku bisnis besar dan memengah tersebut karena melihat pendapatan yang diterima pertahunnya. Sedangkan pada pebisnis dengan modal dan penghasilan kecil skema kompensasi atau tidak dikenakan pajak berasumsi dana yang diperoleh sebagai keuntungan tersebut digunakan untuk memperbesar dan meningkatkan volume penjualan setiap tahunnya. Ini cukup adil karena jika pebisnis sedang kecil dan memengah dikenakan pajak sesuai presentase yang telah disesuaikan dengan jenis dan penghsilan bisnis tersebut khawatir akan membuat bsnis kecil tersebut bangkrut. Hal ini merupakan skema pajak dan kompensasi guna merangsang pertumbuhan e-commerce di Indonesia.

Selanjutnya dalam hal penerapan pajak ini pun harus menyeluruh pada semua apllikasi atau jejaring sosial yang dijadikan tempat berjualan online. Jangan hanya memfokuska diri pada website yang mengkhususkan pada jual beli online (e-commerce), tetapi juga pada website sosial media yang banyak digunakan penjual untuk menawarkan prodaknya seperti Facebook, Twitter, Instagram. Jikalau hanya pada website jual beli saja dikhawatirkan akn terjadi polemik dan berimbas pada penurunan jumlah pebisnis online yang juga akan mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah perlu berfikir cermat terkait rencana penerapan pajak pada bisnis e-commerce, karena dalam segi target penerimaan pajak pemerintah tahun 2018 menargetkan sebesar 1.609,4 triliun rupiah, naik 9,3 persen  dari tahun 2017 sebesar 1.472,7 triliun rupiah yang sampai saat ini pun target penerimaan pajak tersebut belum maksimal.

Dengan mempertimbangkan target sasaran kebijakan pajak e-commerce dengan hati-hati, bukan hal yang mustahil untuk mencapai  target pendapatan pajak atau setidaknya bisa mendekati angka yang sudah ditentukan pada RAPBN 2018.[]

Penulis: Maftuhi Firdaus, Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment