HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Penyelesaian Sengketa Agraria di Desa Curahnongko Jember Berjalan Lambat, Bukti Lemahnya Respon Tim Teknis Program Reforma Agraria Jokowi

Penyelesaian Sengketa Agraria di Desa Curahnongko Jember Berjalan Lambat, Bukti Lemahnya Respon Tim Teknis Program Reforma Agraria  Jokowi
August 06
16:39 2017

HMINEWS.COM, Pergolakan perjuangan tanah di desa curahnongo diawali oleh fakta sejarah bahwa perjuangan untuk menuntut kembalinya tanah seluas 332 hektar yang telah digarap oleh masyarakat semenjak tahun 1942, dimana pada tahun 1966 tanah milik masyarakat di desa curahnongko telah dikuasai oleh pihak ptpn xii kebun kalisanen dengan bantuan militer pada saat terjadi pergolakan politik tahun 1965 sampai 1966.

Perjalanan Perjuangan Warga Desa Curahnongko di Era Orde Baru

pada masa orde baru masyarakat tidak pernah melakukan pergerakan untuk menuntut pengembalian tanah mereka, karena adanya represifitas rezim orde baru dan adanya stigmatisasi komunis kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah di desa curahnongko. 

Perjalanan Perjuangan Warga Desa Curahnongko di Era Reformasi

setelah era reformasi bergulir, tepatnya pada tahun 1999 masyarakat desa curahnongko melakukan pendudukan sebagian dari lahan sengketa tersebut. mulai dari tahun 2001 di wilayah konflik agraria di desa curahnongko terdapat beberapa pendampingan yang dilakukan oleh berbagai organisasi, baik ngo maupun partai politik. didalam proses pendampingan yang berlangsung dari tahun 2001 sampai tahun 2009 tidak pernah memberikan keuntungan terhadap rakyat karena janji yang diucapkan oleh para pendamping untuk memperjuangkan hak atas tanah tidak pernah terwujud atas dasar adanya kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat, seperti banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh para pendamping dengan mengatasnamakan perjuangan tanah curahnongko, maka berkumpulah para tokoh masyarakat di desa curahnongko untuk kemudian memutuskan untuk melakukan perjuangan tanpa adanya pendamping.

Perjalanan Perjuangan Warga Curahnongko di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

  • langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat desa curahnongko adalah dengan berkirim surat kepada presiden susilo bambang yudhoyono pada tahun 2012 untuk memohon proses redistribusi tanah di desa curahnongko seluas 332 hektar.
  • surat dari warga kepada presiden sby ini kemudian dibalas dengan adanya surat dari menteri sekretaris negara pada tanggal 29 juni 2012 yang menginstruksikan kepada badan pertanahan nasional republik indonesia untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap kasus sengketa tanah di desa curahnongko.
  • pada tanggal 13 juni 2013 tim kajian dari bpn ri yang dipimpin oleh bapak dodi imron mu’rod yang didampingi oleh Kanwil BPN Jatim dan kepala bpn kabupaten jember turun ke desa curahnongko untuk melakukan kajian dan penelitian di desa curahnongko.
  • setelah agenda kunjungan dari bpn ri pada bulan juni tahun 2013 tersebut sudah tidak ada perkembangan yang jelas terkait bagaimana penyelesaian kasus agraria di desa curahnongko.

Perjalanan Perjuangan Warga Curahnongko di Era Presiden Joko Widodo

Pada bulan februari 2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Bapak Fery Mursyidan Baldan menjelaskan dalam rapat koordinasi dengan kementerian bumn bahwa ada empat agenda prioritas penyelesaian kasus sengketa agraria yang akan dilaksanakan oleh kementerian agraria dan tata ruang/bpn ri yaitu :

  • kasus sengketa tanah antara gabungan kelompok tani simpang meranti desa baru kecamatan air itam kabupaten sorolangun provinsi jambi dengan perusahaan perkebunan pt jambi agro wijaya (jaw)
  • kasus sengketa lahan antara petani di desa curahnongko dengan pt perkebunan nusantara xii, di kecamatan tempurejo, kabupaten jember, provinsi jawa timur.
  • kasus sengketa lahan antara suku anak dalam dengan pt asiatic persada, di kecamatan bajubang, kabupaten batanghari provinsi jambi.
  • kasus sengketa antara masyarakat kecamatan sei lala dengan pt tunggal perkasa plantation di kabupaten indragiri hulu, provinsi riau.
  • menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 15 juni 2015 badan pertanahan nasional kabupaten jember membentuk tim penyelesaian kasus tanah curahnongko yang diketuai oleh kepala badan pertanahan kabupaten jember dan beranggotakan unsur dari pemerintah daerah kabupaten jember dan dari akademisi universitas jember, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan lagi bagaimana kelanjutan dari tim yang telah dibentuk oleh badan pertanahan nasional kabupaten jember tersebut.
  • selama kurun waktu 3 tahun pemerintahan presiden joko widodo warga curahnongko juga beberapa kali berkirim surat kepada kementerian agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional untuk melaporkan permasalahan agraria ini tapi sama sekali tidak mendapatkan respons.

Fakta-Fakta di lapangan Sampai Saat Ini Di Wilayah Kasus Tanah Curahnongko

  • hak guna usaha yang dimiliki oleh ptpn xii telah berakhir pada tahun 2011 yang lalu.dan saat ini tanah di wilayah desa curahnongko seluas 332 hektar yang hendak dimohon oleh warga masyarakat adalah berstatus tanah milik negara.
  • sesuai dengan program nawacita presiden joko widodo point ke 5 terkait redistribusi 9 juta hektar lahan pertanian kepada masyarakat untuk menunjang program kedaulatan pangan

Point Yang Bisa Dijadikan Acuan Di Dalam Penyelesaian Kasus Ini

  • ada obyek tanah yang akan bibagi yaitu seluas 332 hektar di desa curahnongko yang telah habis hgu nya tahun 2011.
  • ada daftar penerima yang berhak (2000 kk)

Adapun Tuntutan Warga Masyarakat Desa Curahnongko Bersama Seknas Jokowi Terkait Permasalahan Sengketa Agraria di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Adalah :

  • kami mendesak kepada pemerintah (sesuai dengan program nawacita presiden joko widodo point ke 5 terkait redistribusi 9 juta hektar lahan pertanian kepada masyarakat untuk menunjang program kedaulatan pangan) melalui kementerian agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia agar segera melakukan proses redistribusi lahan terhadap tanah ex perkebunan kalisanen seluas 332 hektar di desa curahnongko kecamatan tempurejo kabupaten jember yang telah dimiliki secara turun temurun oleh warga masyarakat sejak tahun 1942, dimana kemudian tanah yang dimiliki masyarakat dirampas oleh pihak ptpn xii dengan bantuan militer pada saat pergolakan politik pada tahun 1966.
  • kami mendesak kepada tim pelaksana tekhnis program reforma agraria di tingkat pusat seperti dari kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional agar memberikan respons yang positif terhadap pelaporan adanya konflik agraria dari masyarakat.
  • kepada pihak ptpn xii agar segera melakukan proses penghapusbukuan dari asset ptpn xii, karena hgu yang dimiliki sudah habis pada tahun 2011, dan sampai saat ini tidak diperpanjang dikarenakan masih adanya sengketa agraria yang masih belum terselesaikan dengan warga masyarakat.
  • kepada pihak kementerian agraria dan tata ruang/bpn ri agar segera menjadikan tanah curahnongko sebagai tanah obyek reforma agraria (tora).

Jember, 1 Agustus 2017

Seknas Jokowi Kabupaten Jember

Sapto Raharjanto

Ketua

Perwakilan Warga Masyarakat Desa Curahnongko

Drs. Yateni

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment