HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Anggaran Pendidikan DKI Jakarta 17 Triliun Mau Dibawa Kemana?

Anggaran Pendidikan DKI Jakarta 17 Triliun Mau Dibawa Kemana?
July 20
14:06 2017

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pernah  menjelaskan, biaya pendidikan merupakan salah satu anggaran tertinggi yang dianggarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada APBD DKI Jakarta tahun 2017. Anggaran Pendidikan DKI Jakarta mencapai Rp 17 Triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk gaji guru, pembangunan sekolah, rehab sekolah dan pembiayaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sungguh Ironis dengan anggaran pendidikan DKI Jakarta  yang sebesar 17 Triliun, tetapi jumlah siswa putus sekolah di Provinsi DKI Jakarta masih tergolong tinggi. Berdasarkan informasi dari pusat data dan statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016/2017 yaitu: jenjang Sekolah Dasar 982 siswa, jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.080 siswa dan jenjang Sekolah Menengah Atas 606 siswa. Jadi jumlah siswa yang putus sekolah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016/2017 dari Tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas sebanyak 2.668 siswa.  Padahal Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini menjamin warganya mendapatkan sekolah hingga 10 Tahun.

Dengan anggaran pendidikan yang sangat besar,  seharusnya Pemerintah DKI Jakarta mampu membiayai kebutuhan biaya  pendidikan siswa dari SD sampai SMA,  sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31, yang mengamanatkan bahwa pendidikan dasar merupakan hak bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

Sebanyak 9.578 guru honorer dan 6.183 tenaga kependidikan (tata usaha, administrasi) sekolah tahun 2017 di Jakarta diberikan gaji  Rp. 3,35 Juta setiap bulan. Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengungkapkan, pihaknya mengangarkan Rp. 373 Miliar untuk menggaji guru honorer dan tenaga kependidikan ini. Kepala Dinas Pendidikan DKI  Jakarta Sopan Ariyanto mengatakan , Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 156 Gedung sekolah di tahun 2017 yang memerlukan perbaikan dan proses realisasinya masih dalam tahap lelang. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto mengatakan bahwa pihaknya akan membangun 45 Sekolah pada tahun 2017.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus Menjalankan amanah dana Pendidikan sebesar Rp 17 Triliun itu dengan maksimal, meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan swasta, memperbaiki sekolah yang rusak serta membangun sekolah baru. Pemprov DKI Jakarta juga harus mencari tambahan dana baik dari pihak swasta maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas serta sarana dan prasarana pendidikan. Laporan keuangan tentang anggaran pendidikan di Provinsi DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel, agar masayarakat bisa mengetahui sejauh mana anggaran pendidikan yang sudah dijalankan atau masih dalam proses.

Penulis: Achmad Irfan, S.E, M.Pd. Direktur Monitoring Education and Finance (MEDIAN)  

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment