HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

HMI FH UII Deklarasi Bersama Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Tolak Hak Angket KPK

HMI FH UII Deklarasi Bersama Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Tolak Hak Angket KPK
July 21
07:53 2017

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, melakukan deklarasi bersama Tolak Hak Angket KPK. Deklarasi tersebut berlangsung di Kantor PWNU Yogyakarta pada 18 Juli 2017, selain organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga turut bergabung dalam deklarasi ini, berikut pernyataan sikapnya:

Deklarasi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Kita Waras Bareng : Tolak Hak Angket KPK

Proses penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia kembali digoyahkan dengan munculnya Hak Angket DPR terhadap KPK. Tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang munculnya angket KPK ini berawal dari keinginan DPR untuk membuka rekaman atas saksi dugaan kasus korupsi E-KTP Miryam S. Haryani. Rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi E-KTP yang sampai hari ini sedang berjalan.

Kami menilai bahwa hak angket terhadap KPK ini sedang digunakan DPR untuk melemahkan KPK sekaligus mengintervensi proses hukum kasus tindak pidana korupsi. Didasari dengan adanya beberapa permasalahan hukum:

Pertama, hak angket DPR tidak tepat ditujukan kepada KPK. Sebab berdasarkan konstitusi Indonesia –baik sejak UUD 1945, UUDS, Konstitusi RIS, dan UUD 1945 hasil Amandemen sampai dengan Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yang berlaku hari ini – hak angket hanya ditujukan untuk pemerintah saja (Presiden dan para menteri atau jajarannya). Sedangkan KPK bukan merupakan lembaga pemerintah melainkan lembaga negara yang bersifat independen (bebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif). Sehingga salah arah jika hak angket ditujukan kepada KPK.

Kedua, pengaturan tentang hak angket menegaskan bahwa objek yang diselidiki dengan hak angket adalah (i) hal penting; (ii) strategis; dan (iii) berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan demikian bersifat kumulatif. Maknanya, objek hak angket haruslah untuk perkara yang memenuhi ketiga kriteria tersebut. Pertanyaannya adalah apakah yang sedang dilakukan oleh KPK memenuhi tiga kriteria yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Jawabannya tidak. Justru jika dilihat dari latar belakang pembentukan hak angket, DPR lah yang “meminta” KPK melanggar hukum dengan meminta KPK untuk membuka alat bukti yang sedang diproses di luar persidangan. Oleh karena itu, hak angket KPK telah memenuhi cacat materil objek hak angket.

Ketiga, pengguliran hak angket juga cacat formil. Ketentuan dalam undang-undang mensyaratkan minimal 281 anggota DPR harus hadir dalam sidang paripurna penentuan usulan hak angket. Keputusan persetujuan angket harus diambil oleh minimal 141 dari 281 anggota yang hadir. Faktanya, dari 558 anggota DPR, 204 orang hadir menandatangani daftar presensi sidang paripurna usulan hak angket KPK. Berarti terdapat 354 anggota DPR yang tidak hadir. 120 orang dari 354 anggota DPR menyatakan izin tidak hadir dalam rapat paripurna. Kemudian, Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang paripurna mengkalkulasi 120 orang anggota DPR yang tidak hadir dalam sidang paripurna ke jumlah 204 anggota DPR yang hadir, sehingga jumlahnya menjadi 324 anggota. Lalu disahkanlah usulan angket dalam paripurna. Kalkulasi atas jumlah anggota DPR yang hadir dengan memasukkan 120 anggota DPR yang izin tidak hadir di sidang paripurna usulan hak angket merupakan cacat formil prosedural yang sangat nyata. Hal ini adalah perlawanan yang terang-benderang yang dilakukan oleh DPR terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat (3) UU 17/2014.

Keempat, adanya konflik kepentingan pansus hak angket KPK. Berdasarkan dakwaan Irman dan Sugiharto, Agun Gunanjar –ketua Pansus Angket- merupakan salah satu anggota dewan yang diduga menerima aliran dana proyek E-KTP. Selain potensi konflik kepentingan dari Agun, sejumlah nama petinggi partai pengusung hak angket juga disebut dalam dakwaan menerima aliran dana E-KTP.

Selain permasalahan hukum tersebut, nampaknya perlu dipertanyakan niat DPR dalam hak angket ini. Tujuan yang awalnya hanya ingin melakukan intervensi proses hukum Miryam Haryani, namun kemudian berkembang wacana di antara elit politik untuk bermuara pada merevisi UU KPK. Pertanyaan juga perlu diajukan kepada para partai politik pendukung pemerintah tentang konsistensinya mendukung program Nawa Cita Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Peran partai pendukung pemerintah begitu dominan dalam usulan hak angket KPK hingga pembentukan panitia khusus. Usulan hak angket KPK yang ditandatangani oleh 26 anggota DPR paling banyak disumbang oleh partai yang berada dalam pemerintah.

Berdasarkan catatan di atas, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menuntut DPR untuk menghentikan hak angket KPK karena bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang;
  2. Mengutuk segala bentuk upaya pelemahan terhadap KPK dan penegakan hukum tindak pidana korupsi;
  3. Meminta Presiden memerintahkan partai pendukungnya untuk mundur dari pengajuan hak angket terhadap KPK sebagai komitmen dalam menegakan Nawa Cita pemberantasan korupsi;
  4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia salah satunya berupaya melawan pelemahan terhadap KPK;
  5. Mendukung KPK menuntaskan kasus korupsi E-KTP.

Yogyakarta, 18 Juli 2017

PWNU DIY, PUKAT UGM, Dema Justicia FH UGM, BEM KM UP45, BEM FH UWMY, Komutasi FH UAJY, BEM FH UAJY, FKKMH-UWMY, HMI FH UII, BEM UAD, LP2I Tipikor DIY, PUSHAM UII, Prodi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana UAJY, Future Leader For Anti Corruption (FLAC) Jogja, JurASIK IDEA Yogyakarta, DEMA Fishum UIN SUKA, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Wadah Perwakilan Umat Budha Indonesia-Yogyakarta, SPAK JOGJA, Forum LSM DIY, Ponpes Sunan Kalijaga, GPMK, PIA Jogja (perempuan Indonesia antikorupsi), AKSARA, PKBI DIY, SAMIN, Rifka Annisa, LSPPA, Komite Bersama Reformasi (KBR), Indonesian Court Monitoring (ICM), Rumah Belajar Rakyat (RBR), WALHI Yogyakarta, AEER(Asosiasi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, SP Kinasih Yogyakarta, Perempuan Sahabat Merapi (PSM), Jaringan Perempuan Yogyakarta, HMI UP 45, LPAN DIY, Gusdurian Jogja, Satunama, AMPPY (Aliansi Masyarakat Perduli Pendidikan Yogyakarta), SARANGLIDI, Center for Civic Engagement and Studies (CCES), LBH Yogyakarta, IRE Jogja, JKPGK(Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul), Akar Budaya Community Banyuwangi, Satuhati – Banyuwangi, HMI Cabang Nagan Raya,  Laskar Hijau Banyuwangi, Komunitas Merawat Integritas Bangsa, KAHAM UII, PUNDI ( Pendidikan Untuk Indonesia), JMKP(Jaringan Masyarakat Kulonprogo), SAPDA, CIQAL, Narasita, Swara Nusa Institute, Sanggar Bumi Menoreh, UPC (Urban Poor Consortium), JERAMI (Jejaring Rakyat Miskin Indonesia), Kiprah Perempuan Yogyakarta, Kedai Kebun Forum, RUMPUN TJOET NJAK DIEN, SPRT TUNAS MULIA, MTB, Mitra Wacana WRC, JPB ( Jaringan Perempuan Bantul), FKKP, BEM KM UGM, Alumni Sekolah Politisi Muda – Satunama (Angkatan I), Aliansi Sumatera Utara Bersatu (ASB)- Medan, Taman Impian Bangsa- Banten, Alumni Sekolah Politisi Muda-Satunama (Angkatan II), Sekolah Politisi Muda- Satunama (Angkatan III), Yayasan Wali Ati (Yasalti)-Sumba Timur, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup-Purwokerto (Banyumas), Rumah Peradaban- Banyuwangi, Alumni Kelas Politik Cerdas Berintegritas-Banten, Alumni Kelas Politik Cerdas Berintegritas-Kepulauan Riau, LBH APIK-Medan, LKiS-Yogyakarta, BEM FP UMI Makassar, MPM IAIN Palopo, BEM FF UMI Makassar, Alumni kelas politik cerdas Berintegritas – Sul-Sel, Forum Negarawan Muda PD. Sulawesi-Selatan, HMJ-Manajemen STIE Amkop Makassar, LAW (Lingkar Advokasi mahasiswa) Unhas, Institute of International Studies (IIS) UGM, Prodi Ekonomi USD, BEM FISIP UPN, Campus Ministry USD

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment