HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

HMI dan Diskursus Kedaulatan

HMI dan Diskursus Kedaulatan
June 23
09:13 2017

Akhir-akhir ini diskursus kedaulatan menguat di internal HMI, jika dikaitkan dengan tema gerakan HMI saat ini yakni “HMI Sebagai Pusat Keunggulan Bangsa” yang salah satu turunan diskursusnya adalah “Gerakan HMI Dalam Bingkai Islam dan Kebangsaan” maka isu kedaulatan juga bisa menjadi turunan diskursus lainnya dari tema besar “HMI Sebagai Pusat Keunggulan Bangsa”.  Isu kedaulatan merupakan cerminan kesadaran keindonesiaan, jika kita melihat ke belakang, khususnya pra reformasi, diskursus keindonesiaan belum berkembang secara maksimal di HMI, wacana yang lebih banyak disorot adalah isu–isu transnasional, tentu ini bukan sesuatu yang salah, hanya saja ada yang kurang dalam hal ini, yakni perhatian terhadap isu keindonesiaan yang ditasbihkan sebagai wacana organisasi, boleh jadi hal ini dipengaruhi oleh tradisi cara pandang HMI yang bersifat global, khususnya dikaitkan dengan isu keislaman, yang selama beberapa kurun waktu sebelumnya menjadi wacana favorit di HMI, isu keislaman ini tentu melampaui batas Negara bangsa.

Jika diamati secara lebih seksama, selama ini, muncul jarak antara wacana di tubuh hijau hitam dan aksi yang dilakukan hijau hitam, secara wacana, khususnya wacana formal organisasi, masalah keindonesiaan memang masih sedikit porsinya, akan tetapi berbeda halnya pada wilayah aksi, gerakan dalam bentuk aksi yang dibangun HMI sering menyasar masalah keindonesiaan, baik yang lahir dalam bentuk instruksi nasional dari PB, atau yang merupakan inisiatif cabang dalam menyikapi realitas keindonesiaan di daerahnya, terjadinya fenomena seperti ini, menandakan bahwa pada dasarnya HMI bukan organisasi yang abai dengan realitas keindonesiaan.

Masih minimnya aspek keindonesiaan dalam wacana formal organisasi, tidak bisa juga dilihat sebagi ketidakmampuan organisasi dalam merumuskan wacana tersebut, namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang terjadi di tubuh HMI dalam masa–masa sebelumnya, namun perlu diingat, bahwa dengan semakin bergulirnya waktu, maka kondisi psikologis juga sangat mungkin berubah, bila generasi HMI di masa sebelumnya, belum sepenuhnya menaruh perhatian serius terhadap isu keindonesiaan/kebangsaan, agar diberikan porsi yang lebih banyak dalam wacana organisasi, maka generasi HMI sekarang tidak lagi memandang seperti itu, bahkan hal tersebut dianggap perlu.

Setiap perubahan kecenderungan wacana, pada umumnya terjadi secara bertahap, demikian pula yang terjadi di HMI, bila kita mengikuti perkembangan organisasi ini dari waktu ke waktu, tema yang diusung dalam setiap kongres, cenderung bergerak ke muara yang sama, yakni semakin menampakkan aspek keindonesiaan, tema kongres menjadi penting untuk diamati, karena tema ini menjadi bahan dasar bagi organisasi, dalam merumuskan format gerakan secara nasional dalam dua tahun ke depan, atau bahkan bisa saja lebih dari itu, walaupun memang hasilnya juga sangat dipengaruhi sumber daya manusia para kader, khususnya yang terlibat di forum kongres, mengamati perkembangan ini, maka tidak mustahil, ke depan aspek keindonesiaan tidak hanya terlihat dalam tema kongres, tapi juga akan menurun ke tema konferensi cabang, hal ini sangat memungkinkan karena secara ideal, tema konferensi cabang diturunkan dari tema kongres, bahkan tidak menutup kemungkinan, khittah perjuangan sebagai pedoman gerakan HMI, yang selama ini sering dkritik karena dianggap minim aspek keindonesiaan, suatu waktu akan mengalami revisi dan lebih memberikan ruang bagi lahirnya gagasan keindonesiaan di dalamnya, namun tentu semua itu butuh proses dan dinamika tersendiri.

Jika ingin serius, isu kedaulatan seharusnya tidak hanya menjadi perbincangan di ruang informal HMI, lebih dari itu format diskursusnya perlu dirumuskan secara lebih spesifik, paling awal yang perlu diperjelas adalah bentuk kedaulatan yang diharapkan, apakah bentuknya berbeda dari gagasan tentang kedaulatan yang biasa disampaikan kelompok lain? Atau bentuknya sama saja? Atau mungkin pula secara umum sama namun memiliki perbedaan pada aspek yang lebih spesifik? Penegasan tentang hal ini menjadi penting, agar dalam lingkup HMI, muncul kesamaan pandangan tentang gagasan kedaulatan yang dimaksud, munculnya pertanyaan ini juga tidak bermaksud memancing debat yang tidak produktif, HMI sebagai organisasi yang memiliki tradisi intelektual, tentu sudah terbiasa dengan proses tukar pikiran, sepanjang proses tersebut produktif, maka ruangnya perlu dibuka.

Jika telah muncul kesamaan pandangan, tentang defenisi dan bentuk kedaulatan yang dimaksud, maka selanjutnya kita perlu berbicara terkait pada wilayah mana saja gagasan kedaulatan itu diturunkan, adakah aspek kehidupan tertentu yang lebih diprioritaskan, misalnya apakah aspek ekonomi harus diprioritaskan berdaulat dibandingkan aspek kehidupan lainnya? Atau tidak ada prioritas semacam itu? Bila tidak, maka tentu tawarannya adalah, pelaksanaan kedaulatan secara serentak di semua aspek kehidupan, ini merupakan tawaran lain yang juga rasional.

Pada hakikatnya tidak perlu mempertentangkan, antara memperioritaskan aspek kehidupan tertentu sebagai wilayah garapan kedaulatan, dengan merealitaskan gagasan kedaulatan secara serentak pada semua aspek kehidupan, semuanya memiliki kalkulasi tersendiri, memberi prioritas berarti meyakini bahwa kedaulatan pada aspek kehidupan tersebut menyebabkan lahirnya kedaulatan pada aspek kehidupan lainnya, sedangkan memberlakukan secara serentak, berarti meyakini bahwa kedaulatan pada aspek kehidupan tertentu tidak secara otomotis menyebabkan aspek kehidupan lain menjadi berdaulat pula, pilihannya sangat dipengaruhi oleh pembacaan HMI terhadap kondisi Indonesia terkini.

Hal selanjutnya yang perlu dipertegas adalah, proses menghidupkan kedaulatan dalam setiap aspek kehidupan di NKRI, pada posisi ini, mesti hadir tahapan-tahapan yang jelas dan terukur, minimal dalam bentuk metodologi, bahkan kalau perlu penjelasannya sampai menyentuh aspek teknis, kita tidak perlu selalu terjebak dengan pandangan, bahwa aspek teknis tidak urgen dirumuskan karena sifatnya kondisional saja, justru dengan hadirnya petunjuk teknis, maka hal tersebut akan semakin mempermudah kader organisasi dalam mengejawantahkan gagasan ini.

Tidak ada salahnya pula, bila dalam merumuskan proses menghidupkan kedaulatan pada aspek kehidupan NKRI, komunitas hijau hitam melakukan studi komparasi, dengan gagasan kedaulatan yang pernah dimunculkan kelompok lain di bumi NKRI, manfaat yang bisa diambil dari sini adalah, mengukur sejauh mana kelebihan dan kekurangannya dalam realitas empirik di bumi Indonesia, hal ini menjadi penting, sebab secara ideal, gagasan kedaulatan yang dilontarkan HMI, seharusnya mampu menutupi kekurangan dari gagsan kedaulatan yang terlebih dahulu muncul.

Setelah semua itu, langkah selanjutnya adalah, menghadirkan konsistensi gerakan dalam tubuh HMI, sebab sudah menjadi rumus umum, secanggih apapun gerakan, namun bila tidak dikawal secara serius di ranah praktis, sudah pasti gagasan tersebut akan menguap begitu saja, suara akan sekadar menjadi suara bila tak disertai dengan gerakan. Diskursus kedaulatan tidak boleh sekadar menjadi respon, yang sifatnya reaksioner terhadap krtik yang selama ini dialamatkan terhadap gagasan gerakan HMI, khususnya tentang minimnya aspek keindonesiaan dalam gagasan gerakan HMI, lebih khusus lagi khittah perjuangan yang selama ini menjadi sasaran kritik, namun lebih dari itu, tema ini perlu menjadi kepeduliaan HMI terhadap Indonesia, hadirnya tema ini juga tidak bermaksud menghalangi HMI, untuk peduli terhadap isu transnasional, baik yang berkaitan dengan umat islam, maupun umat manusia secara umum, HMI tetap perlu peduli dengan isu semacam itu, namun HMI juga tidak boleh abai dengan isu keindonesiaan, di sini poin intinya.

Sebagai sebuah gagasan yang lahir dari paradigma baru, maka gagasan tersebut akan mengalami perkembangan, dalam dinamikanya, tentu banyak muatannya yang bisa berubah, dan hal tersebut memang dibutuhkan demi mematangkan gagasan ini dari waktu ke waktu, diskursus kedaulatan perlu dilihat sebagai sebuah wacana terbuka, oleh sebab itu, pandangan yang menghampiri diskursus ini, baik yang mengapresiasi maupun yang mengkritik, tetap perlu diakomodir, barang tentu kritiknya harus konstruktif, terlepas dari hal itu, menguatnya perbincangan tentang kedaulatan dalam ruang HMI, menandai lahirnya kesadaran baru dalam memandang NKRI, atau lebih tepatnya benih kesadaran yang lebih dipertegas dalam bentuk gagasan, NKRI menanti sumbangsih HMI, khususnya pada aspek kedaulatan, semoga terwujud.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment