HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Ketum PB HMI: UKP Pancasila Tidak Boleh Bekerja Sesuai Selera Penguasa

Ketum PB HMI: UKP Pancasila Tidak Boleh Bekerja Sesuai Selera Penguasa
June 21
00:43 2017

HMINEWS.COM, UKP Pancasila harus bekerja penuh dengan kebijaksanaan, bukan atas intervensi yang kaku dari penguasa yang mengangkatnya. Hal tersebut sebagaimana disamapaikan Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi.

“Karena saya melihat orang-orang di tim sangat dipengaruhi selera penguasa. Mestinya pemerintah harus juga merangkul orang yang berbeda pandangan dengannya untuk masuk dalam tim,” ungkapnya.

Ia mengimbau UKP Pancasila tidak hanya menjadi komsumsi elit semata dan menjadi proyek-proyek yang tidak bermanfaat dengan menghabiskan anggaran negara. 

Menurutnya bila ruang lingkup UKP sama seperti BP7 di era Orba, maka PB HMI MPO jelas menyatakan menolak. 

“Pancasila itu rumah bagi semua. Semua pandangan dan nilai harus dirangkul, multi etnis, agama, budaya dll. Kalau unit menghadirkan kedamaian dan penyegaran pandangan kebangsaan bagi semua kalangan, saya kira bagus,” ucapnya. 

Tetapi jika hadir sebagai alat untuk melegitimasi klaim kebenaran, dan mengabaikan kelompok tertentu, maka keberadaan UKP masih perlu dipertimbangkan.

“Kalau tafsir Pancasila dijadikan alat kekuasaan untuk kepentingan penguasa, tanpa melihat kedalaman nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Seperti BP7 pada saat Orde Baru, maka pancasila justru berpotensi menjadi idiologi yang disucikan atas tafsir yang berselera militer untuk kepentingan Orba,” jelasnya

Pancasila sebagai ideology bangsa menurutnya telah selesai, itu merupakan consensus nasional yang menggambarkan kebijaksanaan para pendahulu bangsa.

“Kita berharap rezim saat ini, memperbaiki perspektifnya tentang unit ini, harus lebih terbuka, dapat didialogkan, diuji melalui forum akademis, dan disesuaikan dengan praktik kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” tutupnya.[]

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment