HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Ketum PB HMI: UKP Pancasila Tidak Boleh Bekerja Sesuai Selera Penguasa

Ketum PB HMI: UKP Pancasila Tidak Boleh Bekerja Sesuai Selera Penguasa
June 21
00:43 2017

HMINEWS.COM, UKP Pancasila harus bekerja penuh dengan kebijaksanaan, bukan atas intervensi yang kaku dari penguasa yang mengangkatnya. Hal tersebut sebagaimana disamapaikan Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi.

“Karena saya melihat orang-orang di tim sangat dipengaruhi selera penguasa. Mestinya pemerintah harus juga merangkul orang yang berbeda pandangan dengannya untuk masuk dalam tim,” ungkapnya.

Ia mengimbau UKP Pancasila tidak hanya menjadi komsumsi elit semata dan menjadi proyek-proyek yang tidak bermanfaat dengan menghabiskan anggaran negara. 

Menurutnya bila ruang lingkup UKP sama seperti BP7 di era Orba, maka PB HMI MPO jelas menyatakan menolak. 

“Pancasila itu rumah bagi semua. Semua pandangan dan nilai harus dirangkul, multi etnis, agama, budaya dll. Kalau unit menghadirkan kedamaian dan penyegaran pandangan kebangsaan bagi semua kalangan, saya kira bagus,” ucapnya. 

Tetapi jika hadir sebagai alat untuk melegitimasi klaim kebenaran, dan mengabaikan kelompok tertentu, maka keberadaan UKP masih perlu dipertimbangkan.

“Kalau tafsir Pancasila dijadikan alat kekuasaan untuk kepentingan penguasa, tanpa melihat kedalaman nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Seperti BP7 pada saat Orde Baru, maka pancasila justru berpotensi menjadi idiologi yang disucikan atas tafsir yang berselera militer untuk kepentingan Orba,” jelasnya

Pancasila sebagai ideology bangsa menurutnya telah selesai, itu merupakan consensus nasional yang menggambarkan kebijaksanaan para pendahulu bangsa.

“Kita berharap rezim saat ini, memperbaiki perspektifnya tentang unit ini, harus lebih terbuka, dapat didialogkan, diuji melalui forum akademis, dan disesuaikan dengan praktik kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” tutupnya.[]

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment