HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Walhi Aceh Bersama Warga Menolak Galian Berbatuan dan Pasir

Walhi Aceh Bersama Warga Menolak Galian Berbatuan dan Pasir
May 11
21:27 2017

HMINEWS.COM, Walhi Aceh menerima laporan warga terkait kasus galian C, pada 29/04/2017, melalui surat pemberitahuan yang dikirimkan warga tertanggal 07 Februari 2017. Surat tersebut ditujukan kepada; Plt Bupati Aceh Tengah, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Kepala Dinas Pertanahan, Kabag Perekonomian Setdakab, Camat Linge, Mukim Isaq, serta Reje Kampung Gemboyah.

Permasalahan yang dikemukakan warga dalam surat yang ditujukan ke berbagai pihak strategis tentang penolak pengalian meterial batu/pasir galian di kawasan kampung Gemboyah, tepatnya di aliran sungai dusun Wih Ni Jagong.

Analisis Walhi Aceh kegiatan penambang jenis berbatuan dan pasir akan merusak bantaran sungai dan fasilitasi publik seperti tempat dan rumah ibadah Mesjid Nurul Huda kampung Gemboyah berjarak lebih kurang 8 meter dari aliran sungai. Kondisi lapangan tebing mulai dikikis air deras. Selain itu, warga juga mengkhawatirkan akan berdampak terhadap pemukiman warga hingga ancaman terhadap kawasan pertanian.

Dampak ekologi kawasan dusun Wih Ni Jagong kampung Gemboyah setiap tahunnya mengalami longsor dan terjadinya erosi dikawasan sepanjang aliran sungai, hal tersebut akan merusak sepadan sungai, mempengaruhi arah aliran sungai, dan akan mempengaruhi debit air yang berada di kawasan aliran sungai. Secara topografi kondisi bukitnya yang berpasir, tanah gembur, berkerikil, dan berbentuk lereng, jika praktek pertambangan galian C ini dilakukan akan mengancam keselamatan warga yang berada disekitarnya. Berdasarkan kondisi di atas, sebanyak 116 orang warga dusun Wih Ni Jagong menandatangani pernyataan menolak izin pertambangan galian C. Walhi Aceh bersama warga meminta Bupati Aceh Tengah untuk membatalkan izin galian C dikawasan dusun Wih Ni Jagong Kampung Gemboyang.

Menurut undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pada pasal 145 mengenai masyarakat berhak mendapatkan perlindungan terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan. Dan pada pasal 150 ayat 4 dan 3, menerangkan sanksi pidana bagi pemegang izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, dimana pada pasal 151 maksimal hukuman kurungan 10 tahun dan denda 10 miliyar. Dalam  UU no. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 65 mengenai hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan sumber daya alam, demikian juga dengan peran masyarakat dalam pasal 70 juga diatur, masyarakat memiliki hak yang seluas-luasnya dalam berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan SDA.

Apa yang dilakukan oleh warga merupakan bentuk kesadaran terhadap dampak dan kelangsungan lingkungan hidup. Terlebih, wilayah pertambangan merupakan kawasan rawan bencana longsor dan erosi.

Untuk itu, Walhi Aceh mendesak pemerintah Aceh Tengah untuk membatalkan izin galian c, sebagaimana permintaan warga[].

Demikian.

Muhammad Nur

Direktur Eksekutif  Daerah WALHI Aceh

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment