HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia

foto luar biasa

Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia
May 03
17:40 2017

Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat orang anak kecil yang merupakan siswa dari sebuah Sekolah Dasar di sana. Pada rekaman tampak bagaimana keempat siswa tersebut memakai baju dan celana yang kumal, tidak bersepatu, dan tas yang tidak layak. Hasil rekaman yang mengharukan tersebut coba disampaikan oleh guru tersebut dengan melalui salah satu media sosial hingga viral dan sampai ke Presiden Jokowi. Segera saja Presiden mengirimkan bantuan yang diperlukan serta memerintahkan staf khususnya untuk mengawal dan menyambangi siswa-siswa tersebut.

Kondisi hampir serupa juga terjadi di pedalaman bumi Nu Waar (Papua). Beberapa dekade terakhir hal seperti ini berlangsung, guru yang ditugaskan mengajar di sana mengalami kesulitan akibat mahalnya transportasi yang ada dan akses yang perlu ditempuh. Bayangkan saja, untuk mencapai sekolah yang ada di pedalaman dalam waktu cepat, hanya dapat digapai dengan menumpang pesawat terbang atau helikopter, tentulah sewanya berkalilipat lebih mahal dibandingkan gaji yang akan didapatkan sebagai pengajar. Bila tidak maka pilihan menempuh jalur darat yang jauh dan berhari-hari menjadi tidak terelakkan.

Pada daerah perkotaan pendidikan sangat gampang untuk diraih, tetapi ironisnya juga merupakan barang mahal yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berduit. Bayangkan saja seorang anak untuk dapat diterima menjadi siswa sekolah negeri, terlebih sekolah swasta yang favorit, maka orang tua siswa diharuskan membayarkan kewajiban berjuta-juta rupiah hanya untuk sekedar membeli “bangku”. Keadaan tersebut hampir merata terjadi pada beberapa kota besar di Indonesia. Kondisi demikian praktis menciptakan stigma bahwa hanya orang yang ber-uang sajalah yang dapat mengakses pendidikan berkualitas. Adapun warga yang memiliki ekonomi lemah, akan tetap bodoh dan meringkuk dalam status sosial yang tidak dapat diubahnya melalui lift social [pendidikan].

Dari sisi kebijakan pendidikan juga mengundang kontraversi. Hampir setiap menteri pendidikan yang berkuasa membawa kurikulum versinyasendiri-sendiri. Siswa-siswa di sekolah yang seharusnya mempelajari ilmu pengetahuan secara runut, utuh, berkesinambungan, selaras dalam satu pandangan yang tetap lalu menjadi terganggu oleh adanya susupan kepentingan politis berbalut “kebijakan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sehingga perumpamaan siswa yang belajar di sekolah mulai dari kelas 1 sampai kelas 12 sebagai pesawat dengan roda sepeda motor, sayap herkules, mesin helikopter, bahan bakar pertalite, pilot pesawat tempur, dan senjata bambu runcing adalah hampir mendekati kebenaran. Kualitas sekolah setiap tingkatan yang berbeda ditambah kurikulum yang selalu berubah, menjadikan siswa menjadi sosok manusia berpendidikan aneh yang tidak jelas bentuknya.

Fenomena kesetaraan fasilitas pendidikan, sulitnya akses pengajaran, mahalnya biaya pendidikan, dan perubahan kebijakan pendidikan adalah empat dari sekian banyak wujud permasalahan pendidikan di Indonesia yang belum terentaskan hingga saat ini. Sejak tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai hari Pendidikan Nasional, sejak saat itu pula selalu diperingati bagaimana Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal tersebut berupaya mencerdaskan kehidupan rakyat dengan Taman Siswanya. Kini 128 tahun sejak Ki Hajar Dewantara lahir, cita-citanya terus diperjuangkan melalui ujung tombak para guru di sekolah-sekolah. Selama itu pula harapan agar manusia Indonesia yang tidak berpengetahun berkurang dan berganti dengan adanya insan-insan yang bijaksana lagi santun terus dipelihara.

Dibutuhkan data angka-angka statistik sebagai pembentuk kepercayaan sebesar apa masalah dunia pendidikan di Indonesia. Namun melihat beberapa fenomena sebagaimana ilustrasi di atas, rasanya cukup menggambarkan bagaimana permasalahan tersebut belum juga berubah, bahkan sejak Indonesia belum diproklamasikan. Pihak utama yang dianggap paling bertanggungjawab untuk mengurusi semua ini tentulah pemerintah. Evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini perlu diadakan, karena nyatanya masih belum memenuhi tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

“Anggaran terbatas” menjadi kalimat klise yang selalu digunakan oleh pemerintah, khususnya ketika tidak semua hal dapat dipenuhi oleh anggaran belanja negara. Tetapi bila permasalahan tersebut tidak teratasi bahkan selama 72 sejak Indonesia merdeka, rasanya ada yang salah dengan negeri ini. Bila melihat banyaknya orang yang ditetapkan sebagai koruptor oleh institusi penegak hukum, dengan jumlah kerugian negara yang fantastis, ditambah pengelolaan sumberdaya alam dulunya yang cenderung memperkaya golongan pemilik modal, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa dana pembangunan sebenarnya tersedia, namun tersalurkan dengan jalan tidak semestinya.

Ide pengelolaan negara dengan melakukan reformasi, berupa mengganti orang per orang telah berjalan hampir dua dasawarsa lamanya. Selama itu pula terlihat belum menjadi solusi yang tepat, sistem yang ada masih mengakomodasi tindakan-tindakan yang salah. Hal ini setidaknya terbukti bila melihat indeks korupsi negara-negara di dunia, yang bertahun-tahun masih menempatkan Indonesia pada posisi negara terkorup, dengan predikat yang sangat mengkhawatirkan, serta semakin meningkatnya jumlah dan tingginya jabatan orang-orang yang ditangkap oleh lembaga anti rasuah di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia berjalan di tempat, masih bergerak memberantas warganya dari ketidaktahuan, tetapi berputar pada wilayah yang itu-itu saja. Sementara pada daerah yang padanya kedaulatan bangsa dipertaruhkan malah hampir tidak terlihat jelas jejaknya. Anehnya gembar-gembor niat bangsa, yang hendak menyaingi tingkat pendidikan negara-negara lain di kawasan ASEAN, sering disampaikan melalui media. Sebuah perbedaan yang mencolok antara janji dengan realita.

Setelah mengetahui semua itu, lantas apa yang dapat kita lakukan, apakah hanya berdiam diri saja seraya merenungi nasib sedih yang disajikan atau melakukan sesuatu ?. Tindakan yang efektif sebenarnya dapat dilakukan oleh orang yang tergabung dalam organisasi, dengan kepemilikan dampak kebijakan yang besar. Namun demikian hal tersebut jangan menghalangi seseorang yang tidak memiliki daya apa-apa untuk menyuarakan hal yang dianggapnya perlu diperhatikan. Karena itu upaya ajakan dan penyadaran akan kesalahan sistem yang ada sudah seharusnya tetap dilakukan.

Solusi ideal mutlak diperlukan, seperti penegakan supremasi hukum yang konsisten, sehingga memberi efek jera bagi yang ingin melintasinya, aplikasi kerja yang benar dan lurus dengan menjadikan Pacasila sebagai jiwa pelaksanaannya, serta penciptaan ulang sistem yang tidak menyediakan ruang sekecil apapun bagi kesalahan untuk dimunculkan. Pengalaman menjalankan negara bertahun-tahun, dan dukungan pembelajaran sudah seharusnya dimanfaatkan, demi terciptanya sistem ideal yang diharapkan. Sehingga ke depan dunia pendidikan di Indonesia beralih, melangkah, hingga berlari melaju membawa Indonesia pada posisi kehidupan yang diinginkan. Semoga.

Penulis: La Ode Rauda Manarfa, Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI MPO / Mahasiswa Doktoral Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment