HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

HMI Cabang Yogyakarta Akan Selenggarakan LK II

HMI Cabang Yogyakarta Akan Selenggarakan LK II
May 07
09:28 2017

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta akan menggelar Latihan Kader II (LK II), kegiatan ini akan dilaksanakan pada 15 – 22 Mei 2017, Intermediate Training kali ini mengangkat tema “Masa Depan Demokrasi di Tengah Kemelut Politik Identitas”.

Mengingat betapa strategisnya forum LK II, maka kader HMI yang ingin mengikuti kegiatan ini diharapkan mempersiapkan diri semaksimal mungkin.

Selain terbuka untuk kader HMI MPO Cabang Yogyakarta, LK II ini juga terbuka diikuti oleh kader HMI diluar Cabang Yogyakarta. Informasi lebih lanjut bisa dilihat dalam TOR yang tertera di bawah ini.

Term of Reference

Masa Depan Demokrasi

di Tengah Kemelut Politik Identitas

Saat rezim Orde Baru tumbang dan digantikan era reformasi, euforianya dapat dirasakan hampir di segala bidang kehidupan. Bagaimana tidak, reformasi memberikan secercah harapan baru akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang sebelumnya direnggut oleh rezim Soeharto. Satu titik terang muncul, hadir menjadi harapan yang digadang dapat merubah nasib bangsa ini untuk lebih maju. Seiring berjalannya waktu, demokrasi yang dicita-citakan dan menjadi harapan itu perlahan dengan sendirinya memunculkan persoalan-persoalan baru. Ternyata cita-sita demokrasi yang berasaskan pada pancasila dalam praktiknya menggelinding begitu cepat sehingga melampaui tujuan utamanya

Presiden Jokowi dalam sebuah pidato menyampaikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam status yang kebablasan. Jokowi menguraikan, bagaimana pada era demokrasi liberal saat ini justru memunculkan praktik-praktik politik yang membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrim, seperti bermunculannya paham-paham liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme dan ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi pancasila. Bahkan, menurutnya ideologi tersebut diejawantahkan menjadi sangat lokalistik dan disesuaikan dengan kepentingan politik golongannya masing-masing.

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa permasalahan demokrasi Indonesia saat ini masih berkutat pada persoalan politik identitas. Demokrasi yang lahir dari rahim reformasi seharusnya dapat dinikmati sebagai perayaan sekaligus pemeliharaan atas pluralitas. Namun laksana api jauh dari panggang, demokrasi yang di pundaknya tergantung harapan rakyat itu justru masih menyisakan berbagai persoalan yang belum tuntas, bahkan dirasa cenderung semakin menjadi akut hingga perlu untuk segera disikapi. Kebhinekaan yang menjadi anasir khas negara ini berada dalam kurung ancaman oleh politik identitas yang kapan saja dapat menghancurkan  sendi-sendi kehidupan berdemokrasi.

Potensi konflik politik identitas dalam konstelasi perpolitikan nasional saat ini bisa muncul dari berbagai elemen. Mulai dari golongan yang beridentitas keagamaan, etinisitas bahkan sampai pada yang memiliki identitas ideologi politik tertentu. Beberapa fenomena yang belakangan pasang di berbagai media dapat merepresentasikan kondisi demikian. Jelas kekhawatiran merebak apabila perseteruan antar identitas pecah dari titik tertinggi kulminasinya. Di mana realitas tersebut akan memperpanjang daftar ekskalasi kekerasan yang dipicu oleh gerakan – gerakan yang dilandasi oleh adanya perbedaan paham, aliran dan ideologi.

Politik identitas sendiri sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru di dunia kemasyarakatan. Di Barat misalnya, politik identitis digunakan sebagai sebuah alat perjuangan bagi golongan-golongan minoritas untuk mendapatkan hak-haknya.  Sebut saja misalnya dalam pengangkatan isu-isu keadilan antar ras, kesetaraan gender bahkan sampai isu yang cukup kontroversial seperti LGBT.  Tetapi hal ini sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia.  Di negeri ini,  politik identitas cenderung dimainkan oleh kelompok-kelompok mayoritas. Golongan ini kerap menggunakan politik identitas untuk mengendalikan opini sosial yang berujung pada reproduksi hegemoni mereka demi kepentingan politik pribadi atau golongan.

Sumbangan terbesar dari persoalan politik identitas saat ini adalah menjamurnya kelompok-kelompok yang menggunakan ideologi Islam, mulai dari golongan Islam ekstrem paling kanan sampai golongan Islam ekstrem paling kiri. Dinamika tersebut dapat terbaca secara transparan pada beberapa ajang Pilkada. Salah satunya adalah pilkada DKI Jakarta kemarin yang kerap menyita perhatian beberapa media swasta maupun nasional. Saat ini agama Islam yang merupakan agama mayotitas penduduk Indonesia digunakan sebagai alat jual yang paling laris dan massif dalam melegitimasi kepentingan-kepentingan. Oleh karenanya, ada anggapan bahwa Islam sebagai sebuah persepsi politik dan hukum akan gagal jika dijadikan solusi dalam kemelut politik identitas saat  ini. Kegagalan tersebut tidak lain karena banyak kalangan yang tidak bisa membedakan antara agama dan pandangan keagamaan.

Dan realitas sendiri ternyata lebih banyak mempertontonkan bagaimana pandangan keagamana dilegitimasi sedemikian rupa sebagai sebuah bentuk agama yang hakiki, sehingga dengan cepat dapat menylulut berbagai perbedaan pendapat dan perdebatan yang tidak berkesudahan. Bahkan tidak cukup hanya dengan mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat, lebih jauh dari itu sebagian kelompok sampai melakukan hal-hal yang lebih sensitif dan agresif dengan melakukan berbagai tindak kekerasan baik itu bersifat simbolik, verbal bahkan fisik. Tentu potret kenyataan yang demikian adalah suatu keadaan yang jauh terbalik dengan harapan ideal democracy civility  yang selalu menyuarakan kebebasan, kesetaraan dan toleransi. Nilai prinsip kebebasan, kesetaraan – kesederajatan seluruh rakyat dan sikap toleransi dari penguasa kepada rakyat seolah menjadi teks-teks mati yang menggantung di mulut gua idealitas doktrin sejarah.

Melihat realitas praktik demokrasi yang seperti itu, perlu diberikan gagasan atau solusi cerdas dan strategis atas kemelut politik identitas. Gagasan tersebut tentunya yang dapat mendamaikan identitas-identitas kelompok (unity in diversity). Utamanya jelas dalam menjawab berbagai praktik dan tingkah fanatisme golongan. Karena bagaimana pun, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mempunyai etnis, bahasa, suku, ras dan agama majemuk sehingga mempunyai peluang untuk dapat dijadikan mozaik kultur yang sangat kaya, demi terciptanya keamanan dan kedamaian bagi siapapun yang menghirup udara Nusantara ini.

Referensi:

  • Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Akutualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
  • Yudi Latif, Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan, Bandung: Mizan, 2014.
  • Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan. Bandung: Mizan Publishing, 2015.
  • Ahmad Syafi’i Ma’arif, dkk, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Jakarta: Democrazy Project, 2012.
  • As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
  • Komaruddin Hidayat, Agama Punya Seribu Nyawa, Jakarta: Noura Book, 2012
  • Kholid Mawardi, “Fundamentalisme dan Gerakan Politik Identitas”, Komunika, Vol. 7, No. 1, 2013.
  • Zuly Qodir dan Syihabuddin Latief, “Kelangsungan dan Perlawanan Politik Identitas dalam Bingkai Keadaban Demokrasi”, Jurnal Studi Pemerintahan, Vol.2, No.1, 2011.
  • Cornelis Lay, “Kekerasan atas Nama Agama: Persoektif Politik”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.13, No.1, 2009

SYARAT MENGIKUTI LATIHAN KADER II

  1. Wajib menyertakan surat keterangan bisa baca/tulis Al-Qur’an dari komisariat/cabang yang bersangkutan.
  2. Wajib menyertakan fotocopy sertifikat lulus LK I
  3. Membuat pointer khittah perjuangan (tulis tangan dengan menggunakan kertas folio dengan bentuk outline/paper).
  4. Membuat makalah sesuai tema dengan ketentuan : ukuran kertas A4 (folio), margins (top 3, left 3, right 3, bottom 3), font Times New Roman 12pt, spasi 1,5, minimal 7 halaman termasuk cover dengan ketentuan isi kandungan makalah : abstraksi, pendahuluan, isi, dan penutup. Referensi makalah minimal 5 buku.
  5. Membuat resensi buku minimal 2 buku tentang HMI minimal 2 halaman dengan ketentuan ukuran kertas, margins, font, dan spasi sebagaimana makalah.
  6. Hafal surat Ad-Dhuha hingga An-Nas.
  7. Mengikuti seluruh proses seleksi.

Note :

  • Makalah, pointer khittah perjuangan, dan resensi buku serta syarat poin 1 wajib dikumpulkan paling lambat tanggal 10 Mei 2017 maksimal pukul 23.59 WIB.
  • Khusus cabang luar Yogyakarta makalah, pointer khittah perjuangan dan resensi buku serta syarat poin 1 dapat dikirim via email ke latihankader2hmiyogyakarta@gmail.com paling lambat pada tanggal 10 Mei 2017 maksimal pukul 23.59 WIB.

MEKANISME PENDAFTARAN DAN TES SELEKSI

  1. Pendaftaran dibuka mulai 30 April 2017 pukul 23.59 WIB s/d 09 Mei 2017 pukul 23.59 WIB, melalui SMS : ketik LK II HMI Cabang Yogyakarta (spasi) Nama (spasi) Komisariat-Cabang (spasi) No. HP (spasi) Alamat Email. Kirim ke 0822-2115-1203 an (Dian Marhamah) atau 0812-2918-3894 an (Miftahul Hidayah).
  2. Bagi cabang luar Yogyakarta, maksimal mengirimkan 2 orang delegasi.
  3. Tes seleksi ditentukan sebagai berikut :
  4. 12 – 13 Mei 2017 di Sekretariat HMI Cabang Yogyakarta pukul 13.00 – 59 WIB.
  5. Tes pos I (Keislaman : Al-Qur’an + Tajwid, Hafalan Qur’an, sejarah peradaban Islam, wacana keislaman).
  6. Tes pos II (Ke-HMI-an : sejarah HMI, Konstitusi, Khittah Perjuangan, Pedoman Perkaderan).
  7. Tes pos III (Makalah : keaslian tulisan, metode/teori, sistematika/teknis, konsistensi ide).
  8. Pengumuman hasil tes seleksi berkas berupa : makalah, resensi, pointer khittah perjuangan pada tanggal 11 Mei 2017.
  9. Pengumuman hasil tes kelulusan tanggal 14 Mei 2017.
  10. Pelaksanaan LK II tanggal 15 – 22 Mei 2017

KONTRIBUSI

Biaya pendaftaran awal Rp 10.000

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment