HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal

Foto luar biasa

Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal
May 10
11:48 2017

Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam. Pada tanggal 8, Wiranto selaku Menkopolhukam mengumumkan melalui konferensi pers bahwa “setelah melakukan pengkajian, dipelajari secara komprehensif, kami menyimpulkan memburkan HTI.” Adapun alasan pembubaran yang baru akan diajukan ke pengadilan itu antara lain: bertindak di luar koridor hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia dengan mempropagandakan penggantian sistem pemerintahan yang berdasarakan Pancasila menjadi khilafah.

Sebelumnya di UIN Ar-Raniry Aceh, 55 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia bersepakat menolak segala bentuk paham intoleran, radikalisme, dan terorisme yang membahayakan Pancasila dan keutuhan NKRI. Kesepakatan itu dituangkan dalam bektuk deklarasi dan dibacakan oleh Ketua Forum Pimpinan PTKIN se-Indonesia, Dede Rosyada di hadapan Menteri Agama RI, ribuan mahasiswa dan masyarakat yang menghadiri Pekan Ilmiah Olahraga dan Sains (PIONIR) VII 2017 di UIN Ar-Raniri Aceh, pada tanggal 26 April 2017.

Deklarasi itu sebagaimana dikutip dari www.kemenag.go.id adalah sebagai berikut:

Kami forum pimpinan PTKIN dengan ini menyataka: 1). Bertekad bulat menjadikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD RI 1945, Bhinnika Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. 2). Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan NKRI. 3). Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan dan realitas budaya dan bangsa. 4). Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentagnan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN. 5). Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Pada tanggal 6 Mei, deklarasi serupa dikeluarkan oleh PTN /PTS se-Jawa Tegah – DIY bersama dengan Menristekdikti dan kepala BNPT. Poin-poin dalam deklarasi itu antara lain: Menjunjung tinggi NKRI berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945, Menjaga semboyan Bhineka Tunggal Ika, anti-radikalisme/terorisme, anti-narkoba/obat terlarang, dan cinta tanah air/bela negara.

Munculnya wacana pembubaran organisasi anti-Pancasila berikut Deklarasi PT ini memiliki kesamaan latar belakang, yaitu muncul dan berkembangnya gerakan keagamaan (khusunya Islam) di Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru yang ditengarai membawa dan mengkampanyekan paham anti-Pancasila dan anti-NKRI. Jika dibiarkan maka – dalam kaca mata pemerintah – organisasi tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarakan kalkulasi pemerintah adalah organisasi keagamaan yang  memenuhi kriteria tersebut, sehingga menjadi organisasi Islam pertama yang (akan) dibubarkan.

Langkah antisipasi pemerintah dalam mencegah berkembangnya kelompok radikal yang mengancam keutuhan NKRI patut diaprisiasi dan didukung penuh oleh selurh rakyat, tetapi langkah yang ditempuh harus hati-hati, apalagi berupa pembubaran kelompok/organisasi yang secara yuridis keberadaannya sah dan diakui oleh negara. Penggunaan istilah ‘anti-Pancasila’ sebagai alasan jangan sampai menjadikan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tidak pancasilais sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Belajar dari (kesalahan) Orde Baru

Tumbangnya Soekarno yang kemudian digantikan Soeharto dengan kebijkan pertama membubarkan dan melarang PKI pada awalnya disambut meriah dan penuh harapan oleh mayoritas umat Islam. Tetapi dalam perkembangannya, kebijakan-kebijakan Orde Baru menyadarkan umat Islam bahwa dalam proses peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru umat Islam hanyalah dijadikan alat dan dimanfaatkan oleh kalangan militer (Soeharto, dkk) untuk memuluskan ambisi kuasanya. Kekecewaan pertama kalangan Islam pada Orde Baru adalah ditolaknya rehabilitasi Masyumi, juga pelarangan bagi para tokoh-tokoh eks-Masyumi untuk berpartisipasi dalam partai politik dan pemilu.

Selain itu, terdapat beberapa sumbatan ketat Orde Baru terhadap aspirasi umat Islam, yaitu: Pertama, ditundanya pemilu 1968 sampai dengan 1971. Kedua, dikeluarkannya peraturan Mendagri (Permendagri) No. 12/1969 dan PP No. 6/1970, yang melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik.  Ketiga, pemaksaan fusi partai politik di Indonesia tahun 1973 yang kemudian dituangkan dalam UU No. 3/1973. Keempat, Undang-Undang Perkawinan Islam sebagai upaya de-islamisasi kaidah-kaidah kemasyarakatan.

Kelima, usaha pemerintah menciptakan mentalitas konformis serta mengontrol kehidupan sosial umat Islam melalui penciptaan korporatisme keumatan, yang disebut MUI, yang diberlakuan secara nasional mulai tahun 1975. Keenam, dilegalisasinya aliran kepercayaan dan P4 melalui Tap MPR No. II/1978 yang merupakan usaha pemerintah untuk memperlemah potensi umat Islam. Ketujuh, rekayasa pemerintah dalam bidang komunikasi dan sosialisasi umat Islam melalui SK Menag No. 44/1978, No. 7-/1978 serta surat edaran Menag No. 77/1979 yang secara tidak langung merupakan usaha untuk meregangkan umat Islam dari cita-cita politik keislaman. Berbagai kebijakan tersebut selanjutnya dipungkasi dengan jatuhnya ‘palu godam’ berupa Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk seluruh kekuatan sosial politik di  Indonesia – melalui Tap. MPR No. II/1983, diperkuat dengan UU No. 3 dan No. 8 /1985.(Yudi Latif, 1993).

Paruh pertama kekuasaan Orde Baru berbarengan dengan awal abad ke-15 H yang oleh kalangan Islam dianggap sebagai masa kebangkitan Islam, dalam tataran global hal itu ditandai dengan bergulirnya Revolusi Islam Iran 1979  berikut populernya wacana islamisasi pengetahuan. Di Indonesia, sejak akhir tahun 1970-an kebangkitan islam ditandai dengan lahirnya gerakan islam non-politik yang terdiri dari gerakan dakwah yang dimotori oleh Muhammad Natsir dkk, Gerakan Pembaruan pemikiran oleh Nurcholis Madjid dkk, dan Gerakan transformasi sosial, ekonomi dan kemasyarkatan oleh M. Dawam Rahardjo dkk. Ketiga jenis gerakan ini muncul selain karena jalur politik telah ditutup oleh kebijakan Orde Baru juga sebagai evaluasi kalangan Islam dari sebelumnya yang dalam memperjuangkan aspirasi umat cenderung menggunakan jalur politik. Melalui ketiga gerakan non-politik inilah umat Islam menuangkan aspirasi dan ikut andil mengisi pos-pos penting dalam rezim Orde Baru, diantara yang populer adalah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalat di awal tahun 90-an.

Rezim Soeharto yang ditopang kekuatan militer memang mampu ‘mengakhiri’ riwayat hidup para lawan politiknya, termasuk Islam politik. Keadaan yang demikian, memaksa gerakan Islam berkompromi dengan kehendak pemerintah, ormas-ormas Islam menerima asas tunggal Pancasila (kecuali HMI-MPO dan PII), penerimaan itu bukan murni karena kesadaran dan pemahaman bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan lebih didorong karena ke-khawatiran apabila kehendak pemerintah itu ditolak maka riwayat organisasinya akan berakhir. Dalam obrolan, diskusi dan forum terbatas ormas-ormas Islam itu menyadari bahwa Orde Baru melalui kebijakan Asas Tunggal telah bertindak tidak Pancasila-is atas nama Pancasila. maka ketika rezim itu tumbang pada tahun 1998, dan kembijakan Asas Tunggal dicabut, banyak organisasi Islam itu yang kembali mencantumkan Islam sebagai asas organisinya.

Kita berharap, pemerintah saat ini tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Orde Baru. Terhadap kelompok, gerakan atau siapapun yang mengancam keutuhan NKRI pemerintah harus tegas menindaknya, tetapi tetap harus melalui mekanisme hukum yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru akan membuat keutuhan NKRI semakin terancam.

About Author

Rusdiyanto

Rusdiyanto

Rusdiyanto pernah mejabat sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Pelatihan Umum (PPU) HMI Cabang Yogyakarta periode 2013-2014. Dia juga pernah menjadi ketua Korps Pengader HMI Cabang Yogyakarta periode 2014-2015.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment