HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Mendudukan Kembali Peran DPD Dalam Sistem Ketatanegeraan Kita

Mendudukan Kembali Peran DPD Dalam Sistem Ketatanegeraan Kita
April 07
13:21 2017

Polemik pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyita perhatian rakyat seantero Indonesia. Bagaimana tidak, sebagai lembaga negara, DPD yang berisi perwakilan tokoh terbaik dari setiap daerah justru menampilkan pertunjukan kerusuhan sidang seperti yg kerap kali terjadi di sidang-sidang yang dilakukan mahasiswa.

Kerusuhan tersebut bukan tanpa alasan, diabaikaannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 dan Nomor 38 P/HUM/2016 perihal periodesasi pimpinan DPD semakin menegaskan bahwa negara ini memang menganggap hukum sebagai panglima, tetapi politik tetaplah raja.

Agar tidak menyita energi terlalu banyak dan kehilangan momentum, ada baiknya masyarakat Indonesia jernih dalam menyikapi polemik tersebut dengan melihat setiap permasalahan sejak dari akarnya. DPD merupakan lembaga yang lahir dari rahim reformasi dengan semangat melepaskan peran dominan pemerintah, yang pada sebelum era orde baru tidak ada mekanisme kontrol dari lembaga lain (check and balances).

Pada awalnya, DPD semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan sistem bikameral itu, diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan mekanisme double check, yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia secara relatif, dapat disalurkan dengan basis sosial lebih luas, dengan komposisi DPR merupkan cermin representasi politik (political representation),  sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).

Tetapi ide gagasan yang luhur tersebut mendapat tantangan yang keras dalam pergulatan politik kepentingan di Indonesia, sehingga sampai saat ini yang disepakati dalam konstitusi kita adalah terbatas pada mengajukan dan ikut membahas RUU, serta mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, yang keduanya baik RUU dan UU berkaitan dgn daerah dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, tanpa diberi kewenangan untuk memberikan keputusan pada rapat paripurna DPR, sehingga hanya sebatas memberikan pandangan tapi tidak bisa memberikan sikap “tolak atau setuju”.

Dengan kewenangan yang minim tersebut disokong oleh biaya operasional anggaran yang tidak minim, tentu energi bangsa hari ini dapat dikelola dan dilokalisir untuk fokus kepada beberapa hal yang memang menyelesaikan permasalahan inti, tidak berkutat pada penyikapan dinamika yang cenderung reaktif dan reaksioner. Ada dua hal jalan keluar terhadap solusi tersebut, pertama, perkuat DPD atau bubarkan. DPD dalam hal ini perlu didudukan kembali sesuai dengan cita-cita pembentukannya, dengan memperkuat kewenangan sebagai penyeimbang lembaga negara lain, atau membubarkannya sekalian, mengingat kecilnya peran dan tidak sedikitnya anggaran yang telah digunakan oleh lembaga tersebut. Kedua, negara dalam hal ini pemerintah, perlu meneguhkan kembali jargon revolusi mental, memberikan pendidikan karakter yang baik melalui penanaman nilai-nilai moralitas dan budaya. Peran ini selain merupakan tanggung jawab negara juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai kita mengkritik DPD, tapi kita sendiri di forum-forum organisasi juga tidak kalah mempertunjukan adu gulat fisik, bukan gagasan.

Penulis: Ahmad Mega, Staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment