HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Pelantikan Ketua DPD RI Menabrak Norma Hukum dan Etika

Pelantikan Ketua DPD RI Menabrak Norma Hukum dan Etika
April 06
16:02 2017

HMINEWS.COM, Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI yang baru seolah menjadi lonceng penanda bahwa “Indonesia Sebagai Negara Hukum ” belum sepenuhnya dijalankan. Proses dilantiknya Oesman Sapta Odang sebagai ketua DPD yang baru oleh Mahkamah Agung, menurut Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO menabrak norma hukum dan etika.

“Secara hukum Proses pemilihan ini setidaknya menabrak atau melanggar amanat Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 dan Nomor 38 P/HUM/2016 mengenai periode kepemimpinan DPD.  Secara etika tidak pantas lembaga perwakilan daerah dipimpin oleh ketua umum partai politik” tegas Ahmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI, Kamis (6/4).

DPD sebagai lembaga tinggi negara yang proses lahirnya sebagai bagian amanat reformasi, seharunya tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung, jangan justru membuat akrobat politik dan hukum.

Disisi lain, tambah Bangun, Mahkamah Agung Sebagai penjaga keadilan di republik ini, seharunya tidak datang untuk mengambil sumpah Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD. Kedatangan dan keterlibatan MA ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum di republik ini “Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya menegakan hukum ,justru menjadi bagian dari proses pelanggaran hukum itu sendiri, kepada siapa lagi rakyat ini harus menitipkan keadilan untuk ditegakkan jika lembaga tinggi negara pun tidak patuh dan tunduk pada hukum itu sendiri” jelasnya.

Oleh karenanya Komisi Hukum dan HAM PB HMI,  mendesak agar Mahkamah Agung Segera menjelaskan persoalan ini secara terbuka dan transparan ke rakyat.

Sementara itu Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi, mengatakan pelantikan Oesman Sapta Odang menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum dalam ruang politik “ada kesan bahwa aturan hukum dikompromikan dengan kepentingan politik dalam masalah ini” ujarnya, Kamis (6/4).

Walaupun telah dilantik, pro kontra terpilihnya Oesman Sapta Odang terus berlanjut, termasuk dalam internal DPD, hal ini berpeluang mengganggu stabilitas kerja DPD RI.[]

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment