HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Peneliti AEPI: Dana Infrastruktur APBN Menguap ke Kantong Penguasa?

Peneliti AEPI: Dana Infrastruktur APBN Menguap ke Kantong Penguasa?
April 02
22:28 2017

HMINEWS.COM, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng mengatakan, bahwa sungguh luar bisa besarnya dana yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun mega proyek infrastruktur. Tapi, ungkapnya, semuanya telah menghasilkan infrastruktur katanya, yang hanya ada di televisi dan koran-koran pendukung pemerintah.

Salamuddin mengatakan untuk Dana APBN, tahun 2014 pemerintah mengalokasikan Rp 139 triliun, tahun 2015 senilai Rp 209 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 227 triliun, dan tahun 2107 sebesar Rp. 346 triliun (Sumber: PWC). Jumlah dana pajak rakyat  yang telah diberikan pemerintahan Jokowi untuk mega proyek infrastruktur secara keseluruhan mencapai Rp.  921 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk penyertaan modal negara melalui BUMN.

“Kemana uang-uang tersebut mengalir. Faktanya tidak ada infrastruktur bernilai ribuan triliun yang dibangun pemerintah? Sementara infrastruktur dikerjakan dengan cara swastanisasi,” ujar Salamuddin Daeng kepada wartawan, Jakarta, Minggu (2/4).

Sebagai contoh, Salamuddin membeberkan, infrastruktur semua dibangun swasta, di Jakarta MRT dibangun  swasta Jepang, LRT dibangun dana swasta pinjaman, Monorel kontrak dengan China tapi gagal, kereta cepat kontrak dengam china juga gagal.

“Jadi kemana dana infrastruktur dari APBN ribuan triliun yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi. Menguap ke kantong kantong penguasa? Atau menjadi keuntungan para taipan yang menguasai proyek ini? Atau ditabung untuk persiapan pemilu 2019,” tanyanya.

Padahal, jelasnya, penggunaan APBN untuk memenuhi ambisi Pemerintah Jokowi telah membawa dampak dicabutnya subsidi untuk rakyat. Akibatnya, terangnya, kemiskinan meningkat dan ketimpangan ekonomi kian parah. (JAY)

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment