HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Salamuddin Daeng: Taipan dan Asing Mengangkangi Indonesia

Salamuddin Daeng: Taipan dan Asing Mengangkangi Indonesia
March 28
11:35 2017

HMINEWS.COM, Peneliti Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan bahwa, sekarang ini sangat nyata kapitalisme dan negara bersetubuh dengan sangat kuat, serta Negara dikuasai segelintir Taipan. Akibatnya pemerintah  mengabdi pada kepentingan taipan. Keduanya pemerintah dan taipan menghisab rakyat secara bersama sama dan serempak.

“Apa buktinya? Seluruh kebijakan pemerintah dibuat untuk memperkaya para taipan dan asing. Kebijakan ekonomi dibuat dalam rangka melancarkan usaha taipan mengeruk sumber daya alam, melahap APBN, menghisap para pekerja/buruh dan merampas jerih payah petani,” ujar Salamuddin Daeng kepada wartawan, Senin (27/3/2017).

Lebih jauh lagi, kata Salamuddin, ini jelas ditunjukkan oleh bagaimana pemerintah mengeluarkan berbagai izin dan konsesi penguasaan tanah oleh para taipan dan asing, hingga pemguasaan mereka atas tanah setara dengan 93% luas daratan Indonesia dan kekayaan alam di atas dan di dalamnya. Bahkan, sambungnya, ada satu taipan menguasai 2,5 juta lahan sendiri atau 3 kali luas pulau bali.

“Pemerintah juga memperkaya para taipan dengan merancang berbagai megaproyek infrastruktur. Menghabiskan APBN untuk infrastruktur. Pajak yang dibayarkan rakyat habis menjadi bancakan para taipan dan asing melalui megaproyek infrastruktur tersebut,” ungkapnya.

Salamuddin menambahkan, pemerintah juga mengeruk rakyat dengan tingkat bunga yang tinggi, mencabut segala bentuk subsidi, menaikkan harga energi, upah buruh yang tidak manusiawi, harga hasil pertanian petani yang terus menurun. Semua kebijakan tersebut, secara langsung mengalirkan kekayaan dan pendapatan ekonomi kepada segelintir taipan dan asing. Akibatnya, terangnya, lebih dari 43% pendapatan nasional dinikmati 1% orang (koefisien gini) yang artinya hasil produksi/kerja/usaha seluruh rakyat dalam setahun sebanyak 43% langsung menjadi milik taipan dan asing.

“Hasilnya sekarang terlihat. Kekayaan 4 orang setara dengan kekayam 100 juta penduduk. Ketimpangan dalam kekayaan semakin parah seiring lamanya pemerintahan Jokowi berlangsung yang memperlihatkan identitasnya sebagai sekutu para taipan dan asing yang paling setia,” bebernya.

Oleh karena itu, harapnya, tugas pemerintahan Jokowi yang semestinya dan seharusnya adalah memisahkan kapitalisme para taipan dan modal asing dari negara secara politik. Karena hal itu telah diamanatkan oleh Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945.

“Pemerintahan Jokowi harus mengerti bahwa secara politik negara harus berdiri di atas para taipan bukan sebaliknya para taipan dan asing mengangkangi negara sesuka hati mereka,” pungkasnya.(*)

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment