HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

KAHMI Jaya: Kriminalisasi Ulama untuk Memperlemah Kekuatan Politik Islam

KAHMI Jaya: Kriminalisasi Ulama untuk Memperlemah Kekuatan Politik Islam
February 02
08:03 2017

HMINEWS.COM, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, Mohamad Taufik, mengatakan bahwa kelompok pro terdakwa penista agama Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan penasihat hukumnya telah mengkriminalisasi pemimpin politik dan tokoh masyarakat.

“Termasuk pemimpin Islam kontra Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017,” katanya, di Jakarta, Rabu (1/2/2017)

Hal ini tercermin dari rencana Ahok dan tim hukumnya dalam melaporkan Ketum MUI yang juga Rais Aam PBNU, Maruf Amin, ke polisi dengan dalih memberikan keterangan palsu.

Menurut Taufik, hal tersebut dilakukan dalam upaya memperlemah kekuatan politik Islam dan kelompok-kelompok politik yg menggerus atau mengurangi elektabilitas Ahok dalam pilkada DKI.

Lebih lanjut, ia mengatakan, upaya kriminalisasi tersebut mempunyai dua sasaran utama.

Pertama, membangun opini publik, khususnya majelis hakim, bahwa Fatwa MUI yang menyebut Ahok menistakan Al Quran adalah bohong, sehingga gugur demi hukum.

“Jika para hakim percaya, mereka berharap para hakim membebaskan terdakwa Ahok dari sanksi hukum,” beber Taufik.

Padahal, katanya mengingatkan, keputusan MUI tersebut dirapatkan selama 10 hari dan bukan keputusan perorangan.

“Tetapi, kolektif melalui mekanisme pembentukan tim yang terdiri dari Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Humkam, dan Komisi Infokom,” paparnya.

Sasaran kedua, menurutnya adalah agar kekuatan lslam politik dengan kekuatan kontra Ahok mengalami penurunan daya kritis dan kotrol terhadap pelaksanaan pilkada.

“Hal ini, diduga untuk memuluskan rencana dan upaya menggunakan metode politik uang dalam memenangkan Ahok,” ujarnya

Atas pertimbangan tersebut, Sekretaris KAHMI Jaya, Muhammad Amin, menyatakan, pihaknya menolak dan mengecam keras setiap upaya kriminalisasi pemimpin politik ataupun Islam.

“Dan juga aktivis kontra Ahok dalam pilkada dan penista agama Islam,” tegasnya pada kesempatan sama.

KAHMI Jaya pun mengimbau kepada seluruh pengurus dan anggotanya mencermati dan mengkritisi setiap upaya kriminalisasi terhadap pemimpin Islam.[]

About Author

Redaksi

Redaksi

Redaktur di hminews.com. Kirim tulisan anda di email Redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment