HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Bayang-bayang Tax Amnesty Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bayang-bayang Tax Amnesty Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
September 10
16:22 2016

Melihat kondisi ekonomi Indonesia pada penghujung tahun 2016 yang terus mengalami kelesuan menuai ancaman tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Reshuffle kabinet menteri yang dilakukan pun dinilai belum mampu mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi negara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal kedua tahun 2016 ekonomi negara tumbuh 5,18% dibanding tahun lalu, hal ini disebabkan adanya lonjakan konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah dan investasi pada momentum Ramadhan di bulan Juni. Namun, selepas Ramadhan pertumbuhan ekonomi kembali melemah sampai bulan Agustus dan akan terus merambah turun sampai penghujung tahun. Hal ini terjadi karena ekspektasi terhadap pasar yang berlebihan dapat menyebabkan sudden capital reversal yang membuat para investor menarik modalnya kembali dan terbukti terjadi pasca Ramadhan.

Oleh karenanya, beberapa kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi agar terus tumbuh sesuai dengan target APBN-P 2016 yaitu 5,2%. Salah satunya tax amnesty yang menjadi primadona pemerintah untuk menstimulus pendapatan negara dan diramalkan sebagai penambal defisit APBN-P 2016 yang mencapai Rp 276,6 triliun atau 1,83% dari PDB. Bank Indonesia (BI) pun ikut meramalkan pertumbuhan ekonomi di 2016 akan mencapai angka 5,04% dan belum termasuk pendapatan dari tax amnesty. Akan tetapi, program tax amnesty sangat bergantung pada penerimaan pendapatan negara lewat pajak terutama wajib pajak kelas kakap di luar negeri. Lebih lanjut pada tahun 2017 mendatang, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai angka 5,7% lewat program tax amnesty.

Pasalnya pemerintah menargetkan penerimaan APBN-P 2016 dari uang tebusan tax amnesty sebesar Rp 165 triliun. Namun realisasi sampai awal September baru mencapai Rp 4,63 triliun atau 2,8% dari Rp 165 triliun. Untuk dana repatriasi baru mencapai Rp 12,9 triliun dari perkiraan Rp 1000 triliun. Sedangkan bulan ini adalah akhir tahap pertama pemberlakuan tax amnesty sebab pada bulan Oktober – Desember mendatang akan diberlakukan tahap kedua dan pada awal Januari – Maret 2017 diberlakukan tahap ketiga sekaligus momentum berakhirnya pemberlakuan tax amnesty. Alhasil, banyak pihak yang pesimis dengan implementasi dari tax amnesty yang tidak sesuai dengan perkiraan awal. Dampaknya pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 pun hanya ditargetkan pada angka 5,3% dari perkiraan awal 5,7%.

Kelesuan ekonomi yang terjadi juga menyebabkan pada beberapa pengusaha yang membatasi pengeluarannya untuk membayar uang tebusan pada akhir September. Akibatnya sektor swasta anjlok seperti ritel dan usaha mikro lainnya yang menyebabkan lambatnya perputaran uang dan puncaknya adalah menurunnya konsumsi. Selain itu, di sektor properti juga mengalami kelesuan sebab para pemilik usaha masih menunggu penyelesaian proses birokrasi dalam tax amnesty padahal properti merupakan penyumbang terbesar dari sektor lainnya. Disisi lain faktor pelemahan ekonomi global dan masih lesunya komoditas andalan dalam negeri sejak awal tahun menjadi sebab utama menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Stimulus dari kebijakan moneter diperlukan

Instrumen pendapatan dalam negeri di APBN-P 2016 terdiri dari penerimaan perpajakan (PP) sebesar Rp 1.539,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 245,1 triliun, masing-masing turun sekitar Rp 7,5 triliun dan Rp 28,8 triliun. Disini terlihat bahwa PP tetap mengalami penurunan walaupun tidak sebesar PNBP, karena didominasi oleh penerimaan pajak dari sektor nonmigas. Lebih tepatnya pemerintah berhasil menstimulus sektor non migas akan tetapi sangat berharap terhadap tax amnesty yang ternyata pada realisasi tidak sesuai dengan ekspektasi. Akibatnya pada bulan Agustus terjadi deflasi sebesar 0,02% dibandingkan bulan Juli. Namun, faktor terjadinya deflasi bukan karena penurunan harga kebutuhan pokok yang disebabkan kelebihan pasokan tetapi menurunnya faktor konsumsi atau bisa dikatakan daya beli masyarakat menurun drastis dari bulan sebelumnya. Artinya penawaran lebih tinggi daripada permintaan di pasar barang. Maka fenomena deflasi yang terjadi memang sangat berkaitan dengan kinerja konsumsi sebab 55,23% porsi PDB didominasi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Pemerintah harus keluar dari bauran fiskal yang sudah tidak memiliki daya tawar terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah pasca disahkannya kebijakan pemotongan anggaran belanja sebesar Rp 137 triliun di tahun 2016 dan akan terus berlanjut pada APBN 2017. Maka kontribusi belanja pemerintah akan menurun secara signifikan. Langkah taktis untuk kegamangan yang terus berlangsung pada pertumbuhan ekonomi ini adalah dari sisi moneter. Pemerintah dapat menstimulus melalui suku bunga acuan atau BI Rate. Walaupun sudah diturunkan sampai 6,5% atau 100 bps sejak awal tahun, tetapi terbukti kurang efektif untuk menstimulus kredit perbankan. Hal ini disebabkan pembagian suku bunga acuan hanya dititik beratkan pada suku bunga deposito yang mencapai 91 bps dibandingkan bunga kredit hanya 47 bps.

Kebijakan ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap paket kebijakan ekonomi ke-13 yang baru dikeluarkan oleh menteri perekonomian dan disahkan oleh Presiden terkait deregulasi kebijakan pembangunan rumah oleh pengembang. Kebijakan ini disasar untuk penduduk berpendapatan rendah agar memiliki rumah yang layak dihuni. Pasalnya deregulasi yang diterapkan terkait perizinan dan tahapan yang semula mencapai 33 perizinan dan tahapan dikurangi menjadi 11 perizinan dan tahapan. Jika kebijakan keramat ini berhasil mencapai ekspektasi tentunya kebutuhan primer rumah tangga akan terpenuhi. Otomatis hal ini akan membantu meretas penurunan konsumsi rumah tangga, sebab pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat ketika mereka memiliki tempat tinggal baru. Disisi lain sektor properti akan mendapatkan angin segar dan pada akhirnya dapat berkontribusi kembali terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penulis: Mohammad Bakhrul Fikri Suraya

-Mahasiswa Ilmu Ekonomi FE UI, Staff bidang Jaringan Kemasyarakatan HMI KOORKOM UII (2016 – 2017)

-Kepala Bidang Regulasi KPU KM UII 2016.

About Author

Redaksi

Redaksi

Redaktur di hminews.com. Kirim tulisan anda di email Redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment