HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

PB HMI: Kasus Sumber Waras Contoh Korupsi Sistematik Terorganisir

PB HMI: Kasus Sumber Waras Contoh Korupsi Sistematik Terorganisir
May 06
20:00 2016

HMINEWS.Com – Praktek korupsi di Indonesia mengalami pergeseran pola yaitu dari yang melibatkan birokrasi, kepala daerah dan wakil rakyat ke pihak dengan aktor yang hampir sama namun dengan perluasan cakupan keterlibatan. Demikian disampaikan Ketua Komisi Politik PB HMI MPO, R Aria Bima Sakti.

“Perluasan cakupan keterlibatan ini sebenarnya terkait dengan sifat korupsi dari yang personal dan atau bersama-sama ke sistematik terorganisir. Korupsi yang melibatkan aktornya hanya berkaitan dengan pemuasan syahwat politik individual birokrasi atau kepala daerah bersangkutan,” kata Bima di Jakarta (3/5/2016) melanjutkan.

Menurutnya, korupsi yang dilakukan wakil rakyat terjadi dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dalam hak penggunaan anggaran namun pemanfaatan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa lembaganya yang korup. Karena dengan hak sebagai kuasa pengguna anggaran demi kepentingan tertentu, dapat dikatakan rentan terjadi korupsi politik dalam hal tersebut.

Korupsi yang berwatak individual ini mengalami pergeseran pola dalam pengelolaan kekuasaan. Dalam hal ini Ketua Komisi Politik PB HMI Aria Bima Sakti mendesak KPK RI menyelidiki keterlibatan Gubernur Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai pemegang kuasa atas rakyat dan membawahi pemerintahan di DKI Jakarta.

“Ahok adalah aktor utama dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar ini, yang juga telah menjadi temuan BPK, patut diduga menjadi kasus korupsi politik yang berdimensi kepentingan individual,” demikian tegas Bima.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment