HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...

Ekonomi ASEAN: Tantangan Ekspor

Ekonomi ASEAN: Tantangan Ekspor
December 03
11:08 2015

MBFMelihat kondisi Indonesia pada tahun 2015 ini, dapat dikatakan bahwa negara sedang dihadapkan oleh berbagai polemik kepentingan global, terutama dalam hal perdagangan internasional. Banyak tawaran perjanjian perdagangan seperti TPP (Trans Pacific Partnership) dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang membuat Indonesia mengalami dilema dalam pengambilan keputusan. Walaupun dalam beberapa waktu lalu presiden Jokowi menyatakan siap untuk tergabung dalam anggota TPP, namun keputusan tersebut dinilai bukan keputusan yang tepat. Pendapat lain juga mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan sepihak, sebab pemerintah belum mengkaji lebih dalam terkait TPP. Di sisi lain Indonesia juga tergabung dalam anggota ASEAN yang pada tanggal 21-22 November 2015 ini sedang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dilaksanakan di Malaysia. Perihal pembahasannya meliputi persiapan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan pengentasan permasalahan kondisi global.

Dengan dinamika percaturan ekonomi yang sedang terjadi, tentunya pemerintah harus menentukan arah gerak perekonomian dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan solusi terhadap berbagai kemungkinan yang akan dialami. Salah satu titik fokus perekonomian yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi adalah di bidang ekspor. Tercatat dari perkembangan ekspor Indonesia, produk ekspor lebih didominasi oleh sektor nonmigas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama periode 2008-2014 peran ekspor nonmigas mampu menaikkan perekonomian sampai pada angka 81,41 persen. Sedangkan ekspor migas dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan dengan angka rata-rata mencapai 18,59 persen. Menilik realisasi kebijakan pemerintah sampai jilid IV, dinilai belum mampu mengentas permasalahan ekonomi dalam negeri. Maka pemerintah seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan komoditi ekspor. Sebab hal itu yang akan menjadi daya tawar Indonesia pada saat bergabung dalam MEA. Terutama dalam ekspor nonmigas.

Dalam penentuan arah kebijakan, informasi mengenai harga komoditi sangat diperlukan oleh pemerintah. Terkhusus dalam bidang perdagangan dalam lingkup nasional maupun internasional. Seiring menurunnya komoditi pada sektor migas, Indonesia mau tidak mau harus memperhatikan lebih lanjut pada sektor nonmigas. Menurut data ekspor BPS dengan kode Harmonized System (HS) 2012, mengelompokkan komoditi nonmigas menjadi tiga kelompok yaitu (1) komoditi ekspor hasil pertanian, (2) komoditi ekspor hasil industri pengolahan dan (3) komoditi ekspor hasil pertambangan. Dari ketiga kelompok komoditi, yang mempunyai kontribusi lebih besar adalah ekspor hasil industri pengolahan. Tercatat ekspor hasil pertanian hanya mampu menopang devisa negara sebesar 1,01 persen, sementara ekspor hasil industri pengolahan 3,80 persen dan ekspor hasil pertambangan mengalami penurunan sampai angka -26,27 persen pada tahun 2014.

Intervensi Pemerintah dibutuhkan

Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan ketiga kelompok komoditi ekspor nonmigas. Tidak banyak waktu untuk dapat melakukan langkah preventif terlebih dahulu. Pemerintah harus taktis dalam menentukan arah kebijakan, sebab dalam kancah ASEAN, Indonesia harus mempersiapkan berbagai manuver untuk menghadapi Vietnam dan Thailand dalam hal persaingan perdagangan dan perindustrian. Legitimasi Bank Dunia yang mengatakan bahwa Indonesia terbilang sangat unggul dalam sektor ekspor daripada negara lainnya juga harus menjadi motivasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi ekspor. Terkhusus dalam sektor pertanian Indonesia terbilang sangat unggul dalam sumber daya hasil lahannya. Namun pada tataran praktiknya masih banyak kendala yang menyebabkan industrialisasi belum maksimal pada sektor pertanian. Tidak cukup tersedianya bibit yang baik bagi petani, praktik budidaya tanaman serta penanganan pasca panen yang dinilai masih kurang maksimal menjadi faktor utama yang membuktikan bahwa pemerintah masih kurang tanggap dalam memperhatikan sektor pertanian. Dampaknya cukup meresahkan para petani sehingga berakibat pada proses produksi yang menurun dalam segi kuantitas maupun kualitas.

Sasaran dari intervensi pemerintah juga harus mengedepankan kesejahteraan para petani. Dimulai dari aksesibilitas petani untuk mendapatkan bibit unggul, jaminan untuk mendapatkan kredit murah dalam penggantian tanaman tua, sarana produksi yang compatible dalam pengolahan hasil lahan, serta turun langsung dalam program sosialisasi maupun pelatihan terhadap pembudidayaan hasil lahan. Beberapa intervensi tersebut tentunya akan menuai suatu hasil dalam hal kepastian iklim produksi. Ketika iklim produksi sudah berjalan dengan normal tentunya akan menyebabkan iklim perdagangan dari sektor pertanian akan menguat kembali. Langkah selanjutnya pemerintah harus memaksimalkan kembali peran dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terhadap sektor pertanian. Karena eksportir juga membutuhkan kepastian dalam mengekspor barang. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh para eksportir dalam pasar internasional. Sehingga eksportir merasa aman untuk melakukan proses ekspor.

M Bakhrul Fikri Suraya
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

1 Comment

  1. Wahyu Nurhalim
    Wahyu Nurhalim January 23, 22:04

    MEA 2016 akan masuk, sudah pasti kita harus siap.

    Reply to this comment

Write a Comment